Mediaportalanda

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Suryadi Eviontri ST. MT (Kabid Rehab Rekon BPBD Sumbar) dengan resmi menutup Bimtek Jitu Pasna Angkatan V.

Syafrizal (Da Gan) saat menerima penghargaan Bimtek Jitu Pasna

Suryadi mengatakan, kegiatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan pokok pikiran atau kepedulian sejumlah anggota DPRD Sumbar yang peduli dengan kebencanaan.

Pada kesempatan ini Suryadi Eviontri mengatakan, bahwa atribut yang ada merupakan ciri khas petugas/relawan peduli bencana, jadi gunakan atribut sesuai kebutuhan.

Pergunakan dan rawat seluruh atribut Jitu Pasna pada tempat dan waktunya demikian harap Suryadi.

Kegiatan ini menurut Suryadi adalah awal kebersamaan ini mohon tetap dijaga dalam rangka saling berkoordinasi dan sharing informasi terkait kebencanaan, untuk itu kita telah membuat satu WA Grup.

Pada kesempatan ini Suryadi Eviontri memberikan penghargaan kepada peserta, penyerahan piagam Jitu Pasna ini dilakukan secara simbolis. (DT)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Tahun 2021 menandai kolaborasi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dalam peningkatan sumber daya manusia.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Mario Syah Johan mengatakan, bimtek ini merupakan bentuk kepedulian DPRD Sumbar terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang bencana di Sumbar.

"Ini bentuk kepedulian kita terhadap kesiapan masyarakat dalam menyikapi Sumbar sebagai daerah etalase bencana," ungkap Mario Syah Johan saat berkesempatan memberikan sambutannya pada pembukaan Angkatan ke-6 Bimtek Hitung Cepat Jitu Pasna Provinsi Sumatera Barat di Basko Hotel, Selasa (21/9/2021) malam

Mario Syah Johan yang juga Anggota Komisi IV DPRD Sumbar  membidangi pembangunan ini menyebutkan, dalam menyikapi Sumbar sebagai daerah etalase bencana, maka data merupakan hal yang sangat penting dalam menindaklanjuti penanganan bencana selanjutnya.

"Kita harus menguasai data, terlebih lagi masing-masing daerah bencana memiliki situasi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jika salah memberi data, maka akan salah pula dalam penanganan bencana selanjutnya," tukas politisi Partai Gerindra ini.

Begitu kesalahan dalam memilih kepala daerah, maka itu juga suatu bencana, ujar Mario asal daerah pemilihan (dapil) VII meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan sembari berkelakar.

Untuk itu Mario berharap, peserta bimtek dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan diterapkan di tengah masyarakat sewaktu-waktu.

Mario juga tak lupa mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan bersih memakai sabun atau hand sanitizer dan menghindari kerumunan.

"Mematuhi prokes akan lebih lengkap jika nantinya disertai dengan ikut menyukseskan program pemerintah dalam mencegah dan mempercepat penanganan virus COVID-19 yang saat ini sudah digiatkan oleh pemerintah daerah, partai politik, organisasi sosial dan sebagainya," ajak Mario. (***)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - BPBD Sumbar melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) angkatan ke 3 di Hotel Imelda, Padang.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi, Suryadi Eviontri ST. MT mengatakan, peserta dilatih supaya mampu membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca kebencanaan, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan dokumen pada saat terjadi bencana.

Kemudian, peserta dapat melakukan penghitungan kerugian dan kerusakan akibat dampak bencana sebagai persyaratan dokumen bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut.

“Kami harap peserta dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam satu sampai empat hari setelah kejadian bencana,” ujarnya saat membuka pelatihan angkatan ke-3, Rabu (8/9/2021).

Menurutnya, dengan hitung cepat ini semakin cepat dokumen tersebut disusun, sehingga semakin cepat pula dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana bisa diserahkan ke BNPB sehingga bantuan pun bisa cepat turun.

“Penghitungan cepat ini sangat penting dalam input data bagi pelaku penanggulangan bencana. Terutama pemerintah dalam penyaluran bantuan,” ujarnya.

Dikatakannya, penyiapan dan penyusunan dokumen itu tidak tertumpu pada sektor perumahan dan sektor infrastruktur (PU) saja, namun seluruh SKPD teknis dan non teknis juga ikut menyiapkan dokumen pada sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor termasuk pada kabupaten kota.

Lebih jauh Suryadi mengatakan, perlu belajar dari pengalaman bencana yang ada di Sumbar, semakin lama dokumen kebutuhan pasca bencana disusun, maka semakin rawan dengan kepentingan tertentu.

“Seperti ada pihak-pihak tertentu yang ingin namanya dimasukkan ke dalam data orang yang terdampak bencana yang tujuannya agar dia bisa mendapatkan bantuan pemerintah, padahal dia tidak berhak menerima bantuan,” katanya. (HN/"")