-->

Latest Post


MPA,PADANG – Pemerintah Kota Padang mengapresiasi dan menyambut baik keberadaan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan gabungan 3 kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai pusat pelayanan perempuan untuk konsultasi tentang isu-isu perempuan di tingkat kelurahan. Diantaranya yaitu, berkaitan dengan prinsip-prinsip keseteraan gender, membangun kesadaran kritis perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga.
Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyambut baik keberadaan pos pengaduan sekolah perempuan yang merupakan satu-satunya ada di Sumbar. Semoga upaya ini menjadi pembuka jalan untuk melakukan gerakan bersama membawa manfaat bagi kemanusiaan, mewujudkan keadilan bagi semua tak terkecuali perempuan dan kelompok marginal terutama perempuan miskin yang tinggal di pinggiran kelurahan. Selanjutnya agar terus bergerak dan berubah ke arah kesetaraan, keadilan, kesejahteraan serta kehidupan yang rukun dan damai.
Demikian kata Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Azwin sewaktu mewakili Wali Kota Padang saat melaunching secara resmi 3 Pos Pengaduan Sekolah Perempuan tersebut di Sekretariat Jaringan Sekolah Perempuan Barita, jl. Batu Gadang RT 3 RW I Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Rabu (24/4). 3 Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Kelurahan itu digagas oleh lembaga Pambangkik Batang Tarandam (PBT) bekerjasama dengan Institut Kapal Perempuan. Sementara di tingkat kecamatan PBT juga membentuk kelompok jaringan sekolah perempuan yang diberi nama BARITA sebagai sentral informasi untuk perempuan di 3 kelurahan yakni Batu Gadang, Baringin dan Tarantang.
Azwin melanjutkan, ia pun memuji langkah tepat PBT dengan menginisiasi berdirinya pos pengaduan sekolah perempuan yang sejalan dengan tugas pokok Pemko Padang. Sebagaimana diketahui PBT berdiri pada 28 Juli 2010 ini dengan didirikan beberapa orang pemuka masyarakat yang peduli terhadap persoalan-persoalan perempuan.
“Maka itu, PBT tidak bisa berjalan sendiri. Namun membutuhkan dukungan pemerintah kota baik di kecamatan dan kelurahan. Termasuk dukungan RW/RT dan LMP serta seluruh elemen dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah dalam sekolah perempuan sudah terdapat 25 kelompok belajar perempuan di tingkat RW/RT yang tergabung di sekolah perempuan tingkat kelurahan. Jumlah anggotanya keanggotaan seluruhnya sudah mencapai sebanyak 412 orang."
“Kita lihat keberhasilan anggota sekolah perempuan dan tim pemantau komunitas sejauh ini ada beberapa diantaranya. Seperti mendampingi masyarakat terutama perempuan miskin dalam pengurusan JKN PBI secara mudah dan gratis. Selanjutnya melakukan perjuangan untuk akses jalan, listeik, layanan pemeriksaan kesehatan bagi warga di RT 6 RW 6 tiap bulan di Kelurahan Batu Gadang,” tambahnya.
Selanjutnya ungkap Azwin, keberhasilan lainnya seperti diketahui yaitu memperjuangkan akses jalan bagi masyarakat di RW 1 Kelurahan Batu Gadang, mengembangkan usaha kreatif perempuan melalui usaha industri rumah tangga, koperasi simpan pinjam dan pembibitan tanaman sayuran dan buah sebagai upaya mengatasi kerentanan pangan serta pengeluaran keluarga.
“Terlebih mengembangkan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban KDRT serta mengusulkan MCK dan ari bersih di Kelurahan Tarantang dan Baringin melalui Musrenbang," tukuknya.(David)


MPA,PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyatakan kesiapannya diperiksa KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan BIN untuk memenuhi salah satu syarat menerima tanda jasa dan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan 2019 dari Presiden RI.
Hal itu dikatakan Mahyeldi pada tim verifikasi BKKBN Pusat saat melakukan audiensi peninjauan lapangan calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 di Palanta Kediaman Wali Kota Padang, Jalan A. Yani, Rabu (24/4/2019).
“Prinsip dasar kita dalam bekerja adalah untuk melayani masyarakat. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Bukan untuk meraih penghargaan. Jikalau ada apresiasi dari hasil pekerjaan kita, itu adalah bonus. Dan kita harus bersyukur dan mengucapkan terimakasih”, ungkap Mahyeldi di kesempatan itu.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai dari BKKN Pusat, Aida Kusuma mengatakan, Satyalancana Pembangunan bukanlah penghargaan biasa, tetapi merupakan tanda jasa dan tanda pengormatan dari Presiden RI. Untuk itu, tanda jasa dan tanda penghormatan ini harus diberikan kepada orang yang benar-benar bersih dari perbuatan melawan hukum, baik itu korupsi, maupun tindak pidana atau perdata lainnya.
“Walaupun orang tersebut sukses dalam pembangunan, tapi kepribadiannya tidak bagus, tentunya akan merusak tanda jasa dan tanda kehormatan ini. Oleh sebab itu, dokumen pendukung dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan BIN juga kita perlukan dalam penilaian ini”, ujar Aida
“Dulu sekali ada kasus, masyarakat menolak seseorang menerima tanda kehormatan karena orang tersebut tidak layak untuk menerimanya. Padahal tanda kehormatan telah diberikan. Dan kita tidak ingin hal itu terjadi lagi”, tambahnya lagi.
Di kesempatan yang sama, Mardalena dari BKKBN Perwakilan Sumbar, mengatakan, dipilihnya Wali Kota Padang Mahyeldi, satu-satunya kepala daerah di Sumbar, sebagai calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 telah melalui seleksi dan proses yang panjang. BKKBN Sumbar mengusulkan karena prestasi dan komitmen Wali Kota Mahyeldi terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Padang.
“Track record beliau sudah jelas. Berbagai prestasi pun sudah diraih. Ada kampung KB percontohan nasional, program 18-21, pesantren ramadhan, bebas iklan rokok, kelas Ibu Muda, pembinaan anak jalan, dan masih banyak indikator lainnya. Tentunya, semua itu dilakukan secara lintas sektoral dan melibatkan banyak pihak”, terang Mardalena.
Ekspos dan audiensi Wali Kota Padang Mahyeldi dengan tim verifikasi BKKBN Pusat dalam rangka peninjauan lapangan calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 juga diikuti Dandim 0312 Padang, perwakilan Polresta Padang, SKPD Pemko Padang, penyuluh KB dan perwakilan masyarakat. (*)
Pewarta: Ulil Amri Abdi/ Faisal Siregar


MPA,TANJUNGPINANG – Sekda Kota Padang Amasrul mengatakan, diangkatnya tema alokasi dana kelurahan pada Rakerwil I Apeksi menjadi starting point bagi anggota Apeksi Wilayah I untuk memaksimalkan peran kelurahan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Dana kelurahan ini harus dilaksanakan dengan baik dan dengan aturan yang jelas”, ujar Amasrul pada acara pembukaan Rakerwil I Apeksi di di Hotel CK Tanjung Pinang, Rabu (24/4/2019).
Lebih lanjut dijelaskan, pada Rakerwil I, Pemko Padang akan membahas beberapa persoalan dan kendala dalam pengunaan dana kelurahan. Termasuk persoalan kekurangan pegawai, PPK,KPA dan bendaharawan.
“Pegawai kelurahan yang diterima pada tahun 1981 di Kota Padang sudah pada pensiun. Saat ini, kita butuh regulasi dari pusat untuk penerimaan pegawai kelurahan. Agar pengelolaan dana kelurahan bisa dilakukan dengan maksimal”, tambah Amasrul.
Sementara itu, Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany, mengatakan, singkronisasi tentang alokasi dana kelurahan dari APBN untuk seluruh kota harus dilakukan. Menurutnya, dana kelurahan yang saat ini diterima masih kecil dari yang diharapkan. Yaitu Rp300 juta per kelurahan, ke depan bisa sama seperti dana desa yang kini dikelola di setiap kabupaten.
“Pada Rakorwil 1 ini dana kelurahan harus tuntas kita bahas. Begitu juga dengan pemaparan pemerintah kota tentang inovasi pelayanan publik, yang sudah dicapai,” tutur Walikota Tangerang Selatan ini.
Ia menambahkan, perjuangan APEKSI terhadap dana kelurahan sebagai pemenuhan sarana penunjang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat ke depan.
“Sebenarnya tidak ada bedanya pembangunan di desa maupun di kelurahan dalam rangka pemerataan. Saya rasa pemenuhan infrastruktur masyarakat di kelurahan juga perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Rakerwil I APEKSI Regional I Sumatera juga menghadirkan pihak Kemendagri RI yang mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, agar penggunaan dana kelurahan sesuai dengan aturan.
Pada Rakerwil I tersebut juga diadakan beberapa kegiatan lainnya, antara lain; city expo, pawai budaya, pagelaran kesenian, dan penanaman pohon khas daerah. Dari Kota Padang diikuti oleh beberapa pimpinan SKPD (*)
Pewarta: Ady Syaflian
Editor: Ulil Amri Abdi

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.