Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sebanyak 5.000 paket bantuan sosial (bansos) dari Polda Sumatera Barat hari ini diserahkan kepada komunitas ojek online, ojek pangkalan, sopir angkot dan becak motor (betor). 

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa menyebut, bansos yang disalurkan ini merupakan bantuan dari Polda Sumbar dan juga berkolaborasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. 

"Isinya logistik berupa sembako, beras, minyak gula mi goreng. 2.000 bok kita distribusikan kepada 5 polres, tanah datar, Dharmasraya, bukittinggi payakumbuh 50 Kota. Yang 3.000 yang tadi kita saksikan di Polda," sebut Kapolda Sumbar. 

Sasarannya kata Irjen Pol Teddy Minahasa, adalah kepada angkutan umum, ojek online, kemudian ojek pangkalan, angkutan kota dan angkutan desa.

"Karena yang mengalami dampak secara signifikan paling dirasakan oleh para pengemudi angkutan umum setelah adanya penyesuaian harga BBM, Makanya sasaran utamanya kita prioritaskan kepada pengemudi angkutan umum," ujarnya. 

Ia juga berterima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi baik di Pusat maupun perwakilan Padang atas kolaborasi dalam memberikan bantuan sosial sembako kepada pengemudi angkutan umum. 

Jenderal bintang dua tersebut juga sebelumnya sudah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran, untuk ikut dalam memberikan bantuan membantu masyarakat.

"Pemberian sembako seperti ini mulai dua minggu yang lalu serentak sudah dilakukan pendistribusiannya kepada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.(*)

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman, menandatangani kesepakatan bersama, perpanjangan MoU (Memorandum of Understanding) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dilaksanakan di Hall IKK Padang Pariaman , Selasa (21/9/2022).

“Dengan ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini, diharapkan penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara akan lebih cepat dan tepat sasaran. Kami juga mengucapkan apresiasi yang tinggi atas upaya yang telah dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman bersama jajaranya, dalam memberikan bantuan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut Suhatri Bur menuturkan, Padang Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman, akan selalu berkoordinasi dan saling memberikan informasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya, sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Padang Pariaman.

Dikesempatan yang sama, Kepala Kejari Pariaman, Azman Tanjung mengatakan, penandatangan kerjasama ini untuk meningkatkan peranan kejaksaan sebagai mitra pemerintah, baik dalam segi pembangunan dan bantuan hukum yang diperlukan.

“Kita akan siap melakukan pendampingan hukum kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga setiap keputusan dalam mengambil tindakan, akan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” jelasnya.

Jr Pratama

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman, menggelar rapat koordinasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, hadir sebagai Narasumber Kepala Badan (Kaban) Bapelitbangda Azwarman dan Kepala BPS Padang Pariaman Joni Suryadi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh kepala dinas Kominfo kabupaten padang pariaman Zahirman, bertempat pada salah satu Hotel di Lubuk Alung, Selasa (20/9/2022).

Kepala BPS Kabupaten Padang Pariaman Joni Suryadi mengatakan, agenda tersebut merupakan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dari dinas, kecamatan, sampai ke tingkat Nagari.

"Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan, sangat penting dalam pembaharuan data secara berkesinambungan. Terutama Pemerintah Daerah, hingga Nagari. BPS dalam hal ini dipercaya Pemerintah untuk pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi," terangnya. 

Menurutnyai, pendataan Regsosek ini sangat penting mengingat saat ini program bantuan sosial diharapkan tepat sasaran. Sementara data yang dimiliki Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah masih sangat sektoral.

"Dari semua permasalahan ini maka perlu upaya perbaikan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk, diperlukan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh," lanjutnya.

Data Registrasi Sosial Ekonomi ini, merupakan upaya pemerintah dalam membuat satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022.

"Pada 2022 ini dilakukan pendataan awal oleh BPS, perluasan pendataan di seluruh kabupaten, desa di Indonesia, termasuk di seluruh desa di Kabupaten Padang Pariaman, jadi seluruh keluarga akan didata," tuturnya.

Dikatakan Joni Suryadi, kegiatan pendataan awal Regsosek yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman akan dilakukan oleh petugas yang sudah diseleksi serta terlatih.

"Pada tahun 2023 integrasi pengolahan data dan pemeringkatan data. Jadi pengolahannya di tahun 2023, diperingkat dari rumah tangga nomor satu dari segi ekonomi sampai peringkat paling bawah," ungkapnya.

Manfaat pendataan ini nantinya dapat berguna untuk pemerintah daerah, untuk dijadikan dasar program penyaluran bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial, integrasi lintas sektoral, pemutakhiran data desa, dan upaya penstabilan data serta sebagai pusat data nasional.

"Jadi nanti di tahun 2023 itu, semua berbasis hasil registrasi sosial ekonomi. Karena menjadi satu data perlindungan sosial ekonomi," jelasnya.

Data kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, akan menjadi data yang dikumpulkan oleh para petugas dari BPS di Kabupaten Padang Pariaman.

"Terkait itu semua tidak dipilah mana yang miskin mana yang tidak, semua kita data," ulasnya.

Jr Pratama