Mediaportalanda

Dalam Rangka Sosialisasi PKH di Pauh, Ribuan Warga Ikuti Jalan Santai Bersama Wako

1/21/2018 05:20:00 AM Padang

MPA, PADANG - Ribuan warga Pauh antusias mengikuti jalan santai bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam rangka dsosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan tersebut, Ahad (21/1/2018).

Walikota Mahyeldi mengatakan, olahraga harus jadi budaya dan menerapkan gaya hidup masyarakat agar warga selalu sehat.

"Begitu juga para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH Kementerian Sosial yang turut mengikuti jalan santai hari ini. Dengan berolahraga kita lebih bugar dan sehat," kata Mahyeldi.

Dalam kesempatan ini, Walikota Mahyeldi menyampaikan trrima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk pembangunan Kota Padang. Khususnya, warga Kecamatan Pauh telah banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

"Pemko Padang berterimakasih atas partisipasi warga untuk pelaksanaan pembangunan. Partisipasi itu berupa penyerahan lahan untuk jalan dan jembatan. Ini patut diapresiasi," kata Mahyeldi.

Walikota mengatakan, jalan yang dibangun di Pauh pada 2017, yaitu jalan Limau Manih yang tembus ke Limau Manih Selatan sehingga akses warga lebih mudah dan lancar. Kemudian jalan dari Pasa Lalang Kuranji juga tembus ke Lambung Bukik yang akan diaspal tahun ini. Pembangunan juga berupa jembatan di ruas jalan tersebut.

"Pembangunan tersebut akan memudahkan akses warga sehingga perekonomian lebih hidup," ujarnya.

Istri walikota, Ny. Hj. Harneli Mahyeldi, Camat Pauh Yefri dan para lurah serta sejumlah pimpinan OPD turut mendampingi walikota dalam kesempatan ini, diantaranya terlihat Kepala Dinas Sosial Amasrul, Sekretaris Dinas Sosial Afriadi dan Kepala Bagian Humas Imral Fauzi. (du/yz)

Terkait Eksekusi Hotel dan Mall Basko, Pekerja: Kalau Dihancurkan Kami Akan Kerja Dimana

1/20/2018 07:24:00 AM Padang

MPA, PADANG - Eksekusi Hotel dan Mall Basko, Kamis (18/1/2018) lalu akan kembali dilanjutkan pada Senin (22/1/2018) pukul 8.00 WIB pagi. Eksekusi yang dilakukan akan menghabiskan hampir seluruh bangunan hotel dan mall.

Perkara kepemilikan tanah berdasar putusan Pengadilan Negeri Padang dimenangkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dan perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Padang sudah pasti menyisakan pilu bagi pekerja hotel dan mall.

"Kalau Senin besok dihancurkan, kemana kami akan kerja lagi?" tanya seorang pekerja salah satu tenant di Mall Basko yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (20/1/2018) di Padang.

Dengan dihancurkan hampir seluruh bangunan hotel dan mall Basko, ia merasa terancam karena akan mengalami kesulitan mencari uang untuk menghidupi keluarga kecilnya. "Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, kalau Mall Basko dihancurkan, keluarga saya mau makan apa," ujarnya sedih.

Menurutnya, akan ada ratusan pekerja yang akan diberhentikan. "Kami berharap ada solusi terbaik, tidak hanya untuk pihak hotel atau pun mall. Tapi pihak pekerja," harapnya.

Kendati demikian, Humas PT KAI Divre II Padang, Zainir menyebutkan, bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Lahan yang menjadi objek eksekusi akan diplang dan dipagar untuk menandakan kepemilikan PT KAI.

"Lahan itu belum ada rencana untuk dibangun, yang jelas dikembalikan dulu pada kondisi kosong," ujar Zainir.

Eksekusi terhadap lahan yang berada di belakang Hotel dan Grandmall Basko diduga jauh melenceng dari lokasi semestinya. Lewat "tangan-tangan kekuasaan", dan petunjuk juru ukur BPN Kota Padang, eksekusi menyentuh lahan yang sama sekali tak berhubungan dengan perkara perdata yang melibatkan PT BMP dengan PT KAI.

Selaku pemohon eksekusi, PT KAI Divre Sumbar meminta PN Padang untuk mengeksekusi perkara perdata yang dimenangkan melawan PT Basko Minang Plaza (BMP). Namun, saat juru sita turun ke lapangan, titik eksekusi yang diukur petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang diduga jauh melenceng dan meluas sekian ribu meter persegi dari titik sengketa antara PT KAI dan PT Basko Minang Plaza (BMP), ujar Kuasa Hukum PT BMP.

Sejak awal, H Basrizal Koto melalui kuasa hukumnya Feri A Siregar sudah meminta juru sita untuk tidak mengukur objek yang telah terbit sertifikat sah di atasnya, atas nama H Basrizal Koto. Namun, permintaan tersebut tidak digubris dengan dalih juru sita hanya menjalankan perintah Ketua PN Padang Bambang Hery Mulyono, yang tak muncul ke lokasi hingga proses eksekusi berakhir.

PT KAI mulai menunjukkan objek sengketa kepada petugas BPN dengan cara menandai titik dengan cat pilox. Namun, sejak awal, titik-titik yang diukur tetap saja berada di atas lahan yang telah terbit sertifikatnya oleh BPN Kota Padang sendiri untuk H Basrizal Koto. Terkait hal ini, Basrul selaku juru sita menegaskan, tugas pengadilan hanya mencari titik sengketa untuk dieksekusi.

Petugas BPN yang kurang lebih berjumlah enam orang kembali mengambil peralatan dan alat tulis untuk menjumlahkan titik-titik hasil pengukuran. Namun hampir satu jam, belum juga diperoleh kepastian titik mana yang memiliki luas 2.167 meter persegi tersebut. Setelah berkoordinasi dengan petugas keamanan, juru sita PN Padang malah memerintahkan eksekusi segera dilakukan hingga menyentuh dinding Basko Hotel. Padahal, hotel berdiri di atas tanah yang berbeda sertifikat dengan sertifikat HGB 200, 201, dan 205.

Dalam siaran pers yang diterima www.gemamedianet.com, Sabtu (20/1/2018) disebutkan, dua unit alat berat pun merangsek mendekati gedung Basko Hotel, serentak dengan kedatangan puluhan personel Brigade Mobil (Brimob) bersenjata lengkap. Tanpa ampun, eksekusi dimulai dengan penghancuran dinding belakang hotel. Alat berat terus bergerak ke selatan dan menghancurkan dinding belakang Basko Grand Mall.

Setelah mencongkel habis dinding bagian belakang Basko Hotel dan Basko Grand Mall, serta memancang puluhan besi rel kereta api di atas tanah yang telah dieksekusi, juru sita PN Padang memutuskan menunda eksekusi hingga Senin 22 Januari. Sebab, banyak peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya yang mesti diamankan terlebih dulu.

(Rel)

Terkait Pilkada, Komisi I DPRD Padang Layangkan Kritik Pedas ke KPU

1/19/2018 03:58:00 PM Parlemen

MPA,PADANG - Komisi I DPRD Kota Padang melayangkan kritik pedas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terkait sosialisasi Pilkada. Padahal, KPU sudah meluncurkan terobosan kreatif dalam sosialisasi agenda pemilu.

Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Namun Komisi I DPRD masih menilai gagal karena banyak masyarakat Kota Padang yang belum tahu informasi kapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 2018 digelar.

“Sosialisasi kami lihat sangat minim. Kami anggota dewan ini orang lapau, sehingga mengetahui kondisi di tengah-tengah masyarakat. Dari bahasa masyarakat masih menanyakan kapan Pilkada akan dilaksanakan,” ujar anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Yulisman ketika rapat dengan KPU Kota Padang dan Kesbangpol Kota Padang, Jumat, (19/1/2018).

Rapat kerja tersebut langsung dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Azirwan dan dihadiri Ketua KPU Kota Padang M. Sawati dan Kepala Kesbangpol Kota Padang, Mursalim Nafis.

“Lucunya, kami juga mendengar adanya tudingan KPU pro ke salah satu calon karena sudah punya basis. Orang Padang sebagian besar sudah cerdas dan pintar, mereka kritis. Untuk itu kami mengharapkan sosialisasi dapat digenjot habis,” cakap Yulisman lagi.

Ketua KPU Kota Padang, M. Sawati mengatakan, sudah memikirkannya apa yang disampaikan anggota dewan. Namun jika dimulai dari sekarang dikuatirkan masyarakat akan lupa. Apatah lagi, sosialisasi sudah masuk pada tahap penyelenggaraan saat ini. Terobosan yang telah dilakukan KPU adalah dengan membuat “Aplikasi Padang Memilih” atau

“SiPadlih” yang dirancang sebagai jendela informasi seputar pemilu bagi warga Padang. Aplikasi pemilu ini dapat diuduh di kanal play store.

Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kota Padang, Sutrisno menjelaskan langkah kreatif pihaknya berdasarkan data riset, warga Padang yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi pemilu mencapai 15,8 persen.

“Kami juga terinspirasi dari anak-anak muda yang mengikuti kegiatan Jambore Demokrasi di Padang beberapa bulan lalu. Mereka adalah para calon pemilih pemula pada Pilkada 2018,” ujar Sutrisno.

Ia mengatakan, anak muda yang masih duduk di bangku SLTA mayoritas memang menginginkan informasi kepemiluan disampaikan melalui media sosial. Pemilih pemula ini dalam keseharian akrab dengan gawai.

“Media luar ruang, media cetak, dan print tetap kami buat. Namun, sosialisasi melalui media sosial sebisa mungkin kami beri porsi lebih besar,” kata Sutrisno.

Untuk mengakses SiPadlih, kata Sutrisno, warga dapat mengunjungi play store. Di sini tinggal search SiPadlih lalu menguduhnya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial ini, KPU Padang berharap informasi seputar rencana dan pelaksanaan seluruh tahap Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 viral.

Kepala Kesbangpol Padang, Mursalim mengakui pernah terjadi miss komunikasi dengan KPU soal anggaran. Namun akhirnya dicapai kesepakatan dana hibah untuk KPU sebesar Rp.37 Miliar dan pemakaian dana hibah harus dengan RAB (rencana anggaran biaya). (s/a)