Mediaportalanda

PADANG - Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang. 

Rapat ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang Andree Algamar didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (15/5/2024).

Andree Algamar menyampaikan, rapat ini bertujuan untuk mewaspadai dampak musibah bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Padang. 

"Bencana alam yang terjadi pekan lalu telah menyebabkan kerusakan jalan di lembah Anai dan tanah longsor di Sitinjau Laut. Jalan ini akses masuknya bahan kebutuhan pokok ke Kota Padang. Kita bergerak cepat jangan sampai nanti ada gangguan pasokan nantinya. Kita mengadakan rapat untuk  mengetahui situasi terkini agar kita bisa melakukan langkah-langkah  mitigasi," ucap Andree. 

Andree membeberkan, berdasarkan hasil rapat ini bahwa kondisi ketersedian bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabe, telur, bawang, daging, gula, minyak goreng, dan bahan kebutuhan pokok lainya di Kota Padang masih dalam keadaan aman dan terkendali. Demikian juga dengan harga kebutuhan pokok tersebut juga masih relatif stabil. 

"Dari musibah ini beberapa komoditi memang mengalami kenaikan harga seperti cabe rawit merah, telur ayam, sayuran sawi dan wortel. Untuk itu kami minta kepada dinas terkait agar melakukan mitigasi untuk mengatasi hal ini. Jangan sampai kita kecolongan dan menyebabkan terjadi kelangkaan dan inflasi," pungkas Andree Algamar. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi menuturkan, saat ini Kota Padang memiliki ketersediaan beras sebanyak 2.200 ton, bawang merah 61 ton, bawang putih 41 ton, cabe besar 69 ton, cabe rawit 64 ton, daging sapi 53 ton, daging ayam 257 ton, gula pasir 207 ton, dan minyak goreng 240 ton.

Rapat ini turut dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Kepala Dinas Pangan dan Biro Perekonomian Sumbar, Badan Pusat Statistik (BPS) Padang, Inspektur, dan pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. (Charlie)

PADANG - Plh Wali Kota Padang Andree Algamar mengapresiasi Perumda AM menyalurkan bantuan buat korban banjir bandang dan lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Kamis, (16/5/2024). 

Dalam sambutannya, Andree menyebutkan penyaluran bantuan oleh Perumda AM ini akan menjadi contoh dan dorongan bagi seluruh OPD di Kota Padang untuk melakukan hal yang sama. 

"Besok kita kerahkan semua OPD, kita harus saling membantu, ketika ada saudara kita yang kena musibah. Kota Padang sebelumnya juga banyak dibantu daerah lain ketika kita mengalami  hal yang sama," sebutnya di depan seluruh karyawan Perumda AM di jalan H. Agus Salim, Padang.

Lebih lanjut, Direktur Utama Perumda AM Hendra Pebrizal menyampaikan bantuan kali ini berasal dari sebagian dana CSR dan pegawai serta Dharma Wanita Persatuan Perumda AM. Bantuan itu berupa air mineral, makanan instan, sembako, pakaian. 

"Bantuan diserahkan langsung kepada pihak Kabupaten Agam dan Tanah Datar untuk dapat disalurkan kepada para korban di lokasi bencana agar dapat segera dimanfaatkan," tukasnya.(DA / Charlie)

PADANG PANJANG - Penjabat (Pj) Walikota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si sampaikan jawaban Pandangan Umum enam Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang 2023, Rabu (15/5/2024).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E ini digelar pada Ruang Rapat DPRD. Dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E, Forkopimda, asisten, kepala OPD, camat dan lurah.

Fraksi PAN yang meminta penjelasan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari segi retribusi, disebutkan Sonny, Pemko sudah melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan kualitas layanan di objek-objek retribusi daerah seperti pasar, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain. Sehingga semakin meningkatkan kenyamanan konsumen dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan umum.

Selanjutnya juga telah dirancang sistem pemungutan retribusi yang lebih optimal di semua objek retribusi. Salah satu contohnya adalah sistem pemungutan retribusi secara nontunai menggunakan QRIS yang didukung penuh oleh Bank Indonesia dan Bank Nagari. 

Berkenaan dengan tanggapan Fraksi PAN perihal adanya indikasi penurunan akhlak dan kemerosotan moral pada siswa, dikatakannya, Pemko  sudah menyusun rencana aksi untuk mencegah kondisi ini.

"Membentuk tim pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya lokal dengan melibatkan unsur akademisi, tokoh agama dan tokoh  adat. Diharapkan kurikulum ini nantinya akan memperluas wawasan dan pengetahuan siswa agar terhindar dari pengaruh buruk lingkungan," ujarnya.

Untuk Fraksi Gerindra mengenai pengelolaan dan kegiatan di Islamic Centre, sebut Sonny, telah dilakukan penyusunan program kerja yang  terintegrasi, pengembangan kemitraan, pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan layanan di lingkungan Islamic Centre.

Sementara itu untuk Fraksi NasDem, beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah terhadap bencana yang terjadi, di antaranya pencarian dan pertolongan oleh Tim SAR gabungan, layanan Asesmen oleh BPBD Kesbangpol dan stakeholder terkait, layanan Dapur Umum oleh Dinas Sosial PPKBPPPA.

Selain itu, menyiapkan tiga lokasi pengungsian, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada pengungsi oleh Dinas Kesehatan. Pendataan jumlah kerusakan, korban, dan masyarakat terdampak. Penyiapan kebutuhan dasar pengungsi. Aksi clearing pembersihan saluran oleh Dinas Perkim LH, Satpol PP Damkar, dan masyarakat.

"Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi ke depannya," tuturnya lagi.

Sedangkah Fraksi Golkar, Pj Wako Sonny menanggapi mengenai pengerjaan Sport Center. Saat ini pengerjaannya dilanjutkan 2024 melalui pemberian kesempatan kepada penyedia dengan dikenakan denda keterlambatan. Progres saat ini dalam tahap akhir penyelesaian pekerjaan dan penyiapan kelengkapan dokumen untuk serah terima pekerjaan.

Pemandangan umum Fraksi PBB-PKS, Sonny menyampaikan, terkait pengangkutan sampah, pengelolaan sampah tetap maksimal sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Untuk penjemputan sampah, dimulai dari titik pertama pukul 07.00 WIB. Pada rute tertentu yang pendek dilakukan penjemputan dua kali sehari pada pukul 07.00 WIB dan pukul 13.00 WIB.

"Pengangkutan sampah terjadwal kita lakukan semaksimal mungkin untuk menjaga tradisi Padang Panjang sebagai kota yang bersih bebas dari sampah yang berserakan," ungkapnya.

Terakhir, dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, disampaikan terkait dengan pengisian jabatan yang kosong baik jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dalam masa Pj. Wali Kota, saat ini sedang dalam proses pengajuan izin ke Kementrian Dalam Negeri, rekomendasi BKN dan KASN. Setelah keluarnya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, akan segera dilakukan pengisian jabatan tersebut secara berjenjang. St