Mediaportalanda

Elly Thrisyanty Dilantik Jadi Ketua DPRD Padang,"Gantikan Erisman

7/07/2017 03:55:00 AM Parlemen

MPA,(PADAMG) - DPRD Kota Padang resmi memiliki ketua baru setelah sidang paripurna istimewa beragendakan pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua DPRD Padang di gedung Bundar Sawahan, Senin (10/7). Sidang istimewa digelar sekitar pukul 10.00 WIB di ruang sidang utama DPRD Padang.

Pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi serta OPD (Organisasi Perangkat daerah) se Kota Padang dan organisasi masyarakat serta undangan lainnya.

Paripurna istimewa tersebut beranjak dari Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Padang sisa masa jabatan 2014-2019, yakni dari H. Erisman selaku ketua DPRD sebelumnya kepada Elly Thrisyanti selaku penerima jabatan Ketua DPRD Padang.

Elly Thrisyanty, mantan Ketua Fraksi Gerindra tersebut resmi menggantikan ketua DPRD sebelumnya, Erisman setelah dicopot dari jabatannya. Dia berjanji akan membuka kembali program-program yang berpihak pada rakyat, namun belum tuntas dilaksanakan. Elly mengaku akan terus mendorong anggota dewan bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan sebaik – baiknya untuk menampung aspirasi masyarakat, terutama untuk mendorong pembangunan Kota Padang supaya lebih baik lagi ke depannya,” ujar Elly.

Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi berharap, Ketua DPRD Padang yang baru dapat meningkatkan kinerja DPRD ke depannya serta memberi kenyamanan dalam menjalankan tugas. Politisi PKS tersebut berpesan, agar Ketua DPRD Padang yang baru mampu menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, penggantian ketua DPRD Padang merupakan penyegaran. “Hal itu, biasa dalam sistem kepemimpinan,” sebutnya.

Ketua DPD II Golkar Padang tersebut menjelaskan, merujuk Undang-Undang 10 tahun 2016, syarat mengganti ketua DPRD harus disahkan melalui paripurna. Wahyu menjelaskan, tidak ada hal lain di balik penggantian jabatan Ketua DPRD Padang. Lembaga DPRD hanya meneruskan permintaan dari Partai Gerindra.

Saat ditanya awak media, adakah kaitan dengan polemik yang menyeret nama Erisman, Wahyu menyebut tidak ada kaitan. Walau diberhentikan menjadi ketua, Erisman tetap menjadi anggota DPRD. “Intinya adalah penggantian Erisman ini adalah hak Partai Gerindra,” ungkap Wahyu.

Diketahui, paripurna istimewa digelar sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang, Rabu 7 Juli 2017 lalu. Pengagendaan oleh Bamus beranjak dari Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Padang sisa masa jabatan 2014-2019 yakni dari H. Erisman selaku Ketua DPRD sebelumnya kepada Elly Thrisyanti selaku penerima jabatan Ketua DPRD Padang.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan itu mengatakan, sejauh ini komunikasi antara eksekutif dan legislatif sudah baik. Terbukti dengan tidak ada kendalanya program yang akan dijalankan. Meski begitu, diharapkan ke depan akan semakin lebih harmonis.

Menurut Walikota, terpilihnya ketua DPRD Padabg seorang perempuan (wanita) merupakan sejarah baru di Kota Padang. Menurutnya, dinamika yang terjadi selama ini, tidak menghambat kinerja para dewan.

“Ini merupakan sejarah baru bagi DPRD Padang bahwasanya pimpinan sekarang adalah srikandi, perempuan. Diharapkan ini akan lebih membawa kesejukan ke depannya. Semoga aspirasi masyarakat melalui DPRD Padang dapat diaktualkan lebih baik lagi,” tutup Walikota. (*)

Kapolda : Kita Berikan Keamanan,Pertemuan Da'i dan Ulama di Padang Tak Boleh Ada Gangguan

7/05/2017 04:34:00 PM Poldasumbar

MPA, PADANG - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat Inspektur Jenderal Fakhrizal memastikan bahwa pihaknya akan mengamankan kegiatan pertemuan da'i dan ulama se-Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika, di Kota Padang. Hal ini menurutnya perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Padang.

"Keamanan tamu merupakan bagian tugas dari kepolisian dan kita berikan jaminan keamanan, tak boleh ada gangguan," kata Kapolda saat menerima Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dan rombongan di ruang kerjanya, Rabu (5/7) siang.

Siang itu, Walikota Padang bersama rombongan datang menemui Kapolda untuk melaporkan kegiatan pertemua da'i dan ulama tersebut. Walikota meminta dukungan penuh dari kepolisian terkait keamanan sepanjang kegiatan tersebut berlangsung.

"Alhamdulillah, kita sudah bertemu Kapolda. Beliau berjanji untuk mendukung penuh kegiatan pertemuan da'i dan ulama yang akan kita laksanakan pada 10 hingga 21 Juli nanti," sebut Walikota Padang.

Walikota mengatakan kegiatan pertemuan dai dan ulama bertujuan untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia.

"Nantinya akan ada perwakilan ulama dari banyak negara hingga mencapai 400 orang," ujarnya.

Ia menambahkan perwakilan ulama tersebut berasal dari berbagai kalangan bahkan ada yang pernah menjabat pimpinan negara.

Dalam kegiatan itu akan dibahas berbagai isu dan persoalan tentang umat Islam seperti mencarikan solusi untuk konflik di timur tengah, termasuk ujaran kebencian yang merusak hubungan di Indonesia.

"Setiap perwakilan nantinya akan mengemukakan masalah di masing-masing wilayah dan kemudian dibagikan serta dicarikan solusinya," lanjutnya.

Sejatinya, terangnya Padang hanya sebagai pelaksana yang telah ditentukan oleh panitia dari Jakarta, akan tetapi kedatangan ulama ini akan dimanfaatkan dalam memberikan pemikiran terkait pembangunan umat di daerah.

Dia mengemukakan pada pertemuan tersebut juga akan dibahas tantangan yang dihadapi umat saat ini seperti pergaulan bebas, narkoba, transgender, hingga kriminalitas.

"Hasil ini nantinya direkomendasikan kepada pemerintah negara masing-masing sebagai pertimbangan kebijakan pembangunan manusia ke depan," katanya.

Walikota berharap dampak dari pertemuan ini bukan hanya untuk segelintir orang saja namun oleh keseluruhan masyarakat.

Sementara itu kegiatan pertemuan dai antar negara ini menurut rencana akan dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada 17 Juli 2017 mendatang. Selain pertemuan dan pembahasan di antara dai, kegiatan ini juga diikuti dengan lomba hafal Al Quran yang pesertanya berasal dari seluruh Indonesia berjumlah 150 orang.(Ch/Ar)

Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Padang Bahas Strategi Manajemen Perubahan

7/05/2017 04:12:00 PM Padang

MPA, PADANG - Seluruh Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang bertemu dalam rapat yang digelar di Ruang Abu Bakar Jaar, Balaikota Padang, Rabu (5/7) siang. Pada rapat itu dibahas strategi manajemen perubahan dan sinergi komunikasi memperkuat manajemen perubahan reformasi birokrasi.

Sekretaris Daerah Kota Padang melalui Kepala Bagian Organisasi Sandra Imelda menyebut bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program 'Management Office' Manajemen Perubahan dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemko Padang, perlu dikumpulkan seluruh agen perubahan reformasi.

"Sebab dalam pertemuan ini dibahas banyak hal, terutama strategi perubahan dan strategi komunikasi," ungkap Sandra Imelda.

Sandra mengatakan, pada pertemuan itu perlu diciptakan kesamaan persepsi bagi para agen perubahan. Kesamaan persepsi ini tertuang ke dalam dokumen strategi manajemen perubahan sebagai salah satu 'living document' reformasi birokrasi Pemko Padang.

"Dengan adanya dokumen tersebut dapat memacu dan mendorong keberhasilan Pemko Padang meraih birokrasi yang baik, bersih, dan melayani," papar Sandra Imelda.

Pada pertemuan tersebut, nampak hadir seluruh agen perubahan reformasi birokrasi. Mereka dibagi menjadi empat kelompok untuk membedah dokumen yang ada.

Sisi lain Sandra Imelda menuturkan bahwa saat ini Walikota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemko Padang 2017. Tim ini terbagi lagi ke dalam tiga tim. Yakni Tim Desain Manajemen, Tim Manjemen Penjaminan Mutu, serta Tim Pelaksana Manjemen Perubahan.

"Tiga tim ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda," jelas Sandra.

Sementara itu, Jumat (7/7) nanti, seluruh agen perubahan reformasi birokrasi ini juga akan bertemu di Hotel Grand Inna Muara Padang, pukul 09.30 Wib. Acara itu nantinya akan dibuka oleh Walikota Padang.

"Nanti akan ada pemasangan lencana agen perubahan, pemilihan komite agen perubahan, serta perumusan program / kegiatan prioritas internalisasi budaya kerja," tukas Sandra.(Ch/Ar)