Mediaportalanda

Mailinda Rose : Daerah Pinggiran Banyak Yang Belum Tersentuh Pembangunan

8/17/2017 07:33:00 PM Parlemen

MPA,(PADANG) - Anggota DPRD Kota Padang Mailinda Rose mengatakan, dalam rangka memperingati HUT RI Ke-72 ini, tentunya semua masyarakat memang harus merasakan apa itu arti kemerdekaan tersebut .

"Sebagai warga negara tentunya masyarakat berhak merasakan kemederkaan, dalam artian merasakan pemerataan dari segi pembangunan, baik itu sarana dan prasarana, " katanya, Kamis(17/8)

Menurutnya saat ini pembangunan hanya tertumpu dibagian atau kawasan perkotaan saja, sementara Kota Padang ini luas, karena masih banyak daerah pinggiran di kota ini yang belum tersentuh pembangunan.

Kita kasihan, masih ada anak - anak kita sekolah didaerah pinggiran harus melintasi sungai, jalan - jalan yang belum tersentuh pembangunan, sekolahnya yang masih jauh dikatakan dari layak.

Dalam mengisi kemerdekaan RI ini, tentu kita berharap pembangunan yang lebih baik lagi di segala bidang yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.Harus diisi dengan membangun negeri dengan baik dan merata.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terperhatikan oleh pemerintahan, karena bangsa ini sudah merdeka, " ungkap Ketua Fraksi Nasdem ini.(02)

DPRD Pertanyakan Penambahan Modal RSUD dr. Rasidin

8/17/2017 09:12:00 AM Parlemen

MPA,(PADANG) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Padang mempertanyakan penambahan modal untuk pembangunan RSUD dr. Rasidin oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp 65,877 miliar.

Padahal tahun 2015, legislatif dan eksekutif menyepakati pinjaman melalui anggaran PPIP untuk pembangunan RSUD dr.Rasidin yang nilai total pengajuannya sebesar Rp83 miliar dengan rincian untuk fisik Rp65,877 miliar, Alkes Rp14,5 miliar dan sisa tender Rp2,463 miliar.

“Pada saat itu bahasa yang disampaikan Pemko Padang melalui RSUD dengan anggaran sebesar itu sudah bisa selesai semua atau finish, selesai lengkap dengan seluruh sarana dan prasarana layaknya sebuah rumah sakit umum,” kata Maidestal Hari Mahesa, Kamis (17/8).

Dikatakannya, dari dulu sudah diwanti-wanti, karena anggaran ini adalah pinjaman pihak ketiga yakni PPIP yang akan diangsur melalui APBD belum lagi bunganya.

Saat itu sudah berpahit- pahit selesai nggak dengan anggaran sebesar itu, nyatanya saat ini minta tambahan anggaran pembangunan RSUD lagi dan kini hanya 30-40 persen saja yang baru bisa bermanfaat.

“Usulan anggaran penambahan ini muncul di APBD murni 2018, diketahui saat rapat KUA-PPAS kemarin,” katanya.

Hal ini menjadi pertanyaan serius dan anggota dewan minta hal ini, agar di pending dulu agar dikaji lebih dahulu, kemana dan bagaimana anggaran yang akan dikeluarkan ini.

“Kami tidak mengetahui teknisnya, bagaimana sampai terjadi tidak terselesaikannya pembangunan RSUD dr.Rasidin ini seperti proposal awalnya. Ini yang akan dikaji nanti, akan dipertanyakan sedetil -detilnya,” katanya.

Untuk penambahan anggaran pembangunan RSUD dr.Rasidin sebesarRp65 miliar dibandingkan pinjaman PPIP Rp83 miliar artinya, bisa dikatakan 80 persen tambahan anggaran tersebut yang akan menggunakan APBD murni.

Ia menegaskan, tidak ingin bicara lisan saja akan tetapi diminta agar melihatkan dokumen lengkap dari awal sampai akhir dengan penjelasannya.

“Kalau perlu konsultan perencanaan yang dari awal diundang, untuk menjelaskan hingga akhir. Herannya adendumnya bisa sampai lima kali perubahan, serta tak masuk akal masa iya usulan penambahan anggaran pembangunan RSUD dr.Rasidin ini samo gadang pulo nasi tambuah nyo, ” katanya.

(Za)

Kemendikbud Percepat Pendidikan yang Merata Serta Berkualitas

8/17/2017 07:20:00 AM Pendidikan

Mendikbud Muhadjir Effendi

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas melalui berbagai program dan kebijakan yang menjadi sasaran prioritas nasional.

Hal itu dikatakan Mendikbud Muhadjir Effendy, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, peningkatan akses masyarakat pada layanan pendidikan menjadi salah satu kunci mengurangi kesenjangan di masyarakat.

"Sesuai arahan Presiden, target di sektor pendidikan kita bukan sekadar pemerataan akses pendidikan, tapi juga pemerataan yang berkualitas. Kita terus lakukan upaya untuk mempercepat hal tersebut," kata Muhadjir Effendy dalam siaran pers, Kamis (17/8/2017).

Sejak tahun 2015, Program Indonesia Pintar (PIP) telah membantu lebih dari 17,9 juta anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, di seluruh Indonesia.

Muhadjir menyampaikan, bahwa sejak Juli 2017, KIP yang dibagikan akan berbentuk kartu elektronik yang dapat digunakan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga memangkas proses pencairan dana manfaat PIP.

"Kerja sama Kemendikbud dengan bank penyalur, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia tersebut telah sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai," ucapnya.

Menurut Muhadjir, selain peningkatan akses pada layanan pendidikan, pemerataan pendidikan ditempuh dengan beragam upaya untuk merevitalisasi sekolah, baik infrastruktur fisik maupun nonfisik.

Katanya, pada tahun 2017, Kemendikbud memberlakukan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017. Sistem zonasi ini, menurut Mendikbud, akan mengurangi ekslusivitas, rivalitas, serta diskriminasi di sekolah-sekolah negeri yang merupakan barang publik (public goods).

"Hal ini diyakini akan membantu dalam memberikan bantuan afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik yang berupa sarana dan prasarana sekolah, maupun peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemendikbud menggulirkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang merevitalisasi Komite Sekolah agar lebih berperan dalam upaya memajukan pendidikan di satuan pendidikan.

Selain itu sambung Mendikbud, sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kemendikbud telah menyusun peta jalan pendidikan vokasi yang memberikan panduan dalam upaya menyelaraskan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

"Saat ini Kemendikbud terus melakukan penguatan pada 1650 SMK rintisan di berbagai wilayah di Indonesia yang akan menjadi percontohan dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi SMK lain di sekitarnya," tuturnya.

Kemudian kata Muhadjir, pada bulan Mei yang lalu Presiden Jokowi resmi menandatangani dua undang-undang (uu) strategis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang diharapkan dapat mendorong literasi masyarakat.