Wagub Sumbar Usulkan Rapbd Tahun 2018 Ke Dprd
Latest Post
MPA,(PADANG) - Pembahasan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat tahun
2018 mulai berjalan. Pemerintah provinsi telah mengajukan Nota Pengantar RAPBD
dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (27/9).
Dalam penyampaian nota pengantar Ranperda APBD 2018,
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan total APBD tahun 2018
sekitar Rp6,09 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari APBD tahun 2017 setelah
perubahan yang baru ditetapkan kemarin (Selasa, 26/9) sebesar Rp6,4 triliun.
“Total APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp6,09 triliun
terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp5,9 triliun dan belanja daerah Rp6,07
triliun,” kata Nasrul.
Dari sisi pendapatan daerah, dia menyebutkan
direncanakan kenaikan pada pos Pendapatan Asli Daerah sekitar 13 persen dari
Rp2,01 triliun menjadi Rp2,27 triliun. Kenaikan tersebut ditargetkan dari pajak
daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dari pendapatan
lain-lain yang sah.
Sementara dari sisi belanja daerah, belanja tidak
langsung direncanakan sekitar Rp3,9 triliun dan belanja langsung Rp2,1 triliun
lebih. Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sekitar Rp483 miliar dibanding
tahun lalu, untuk belanja pegawai dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan
kota.
Sedangkan pada sisi belanja langsung juga terjadi
kenaikan sekitar Rp895 miliar. Belanja langsung diprioritaskan untuk memenuhi
urusan wajib daerah, urusan pilihan serta pendukung urusan yang menjadi
kewenangan provinsi.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan
Rahim memimpin rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD tahun
2018 menyatakan, pembahasan akan dilakukan secara komperehensif antara DPRD
dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didahului pembahasan di tingkat komisi
dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait.
“Pembahasan akan dilakukan secara komperehensif
antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD didahului pembahasan di tingkat komisi
dengan OPD,” terangnya.
Dengan disampaikannya nota pengantar tersebut, DPRD
segera akan mengagendakan tahapan-tahapan pembahasan dan mentargetkan penetapan
APBD tahun 2018 bisa dilakukan paling lambat pada Desember 2017 mendatang.
“Meski terikat waktu namun pembahasan akan dilakukan
secara cermat dan teliti sehingga anggaran yang akan dialokasikan sesuai dengan
kebutuhan prioritas pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat,”
lanjutnya.
Dia berharap, tahapan pembahasan hingga penetapan
dapat berjalan sesuai rencana sehingga pelaksanaan APBD dapat dimulai dari awal
tahun. Hal ini sangat penting menjadi perhatian agar anggaran yang disediakan
dapat terserap secara optimal.
(Ar)
Usulan Pemberhentian Sementara Setya Novanto Mendapat Dukungan
Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara
dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar terus mendapat dukungan.
Setelah Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), kini dukungan itu dari politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari. Dia menilai usulan tersebut sudah tepat.
"Saya rasa penyelesaian hal itu sudah diusulkan dengan sangat tegas oleh Yorrys Raweyai jauh-jauh hari," ucap Hajriyanto kepada SINDOnews, Rabu (27/9/2016).
Bahkan, kata dia, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yorrys Raweyai itu sempat mengusulkan agar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Saya rasa Yorrys benar dan tepat dengan usulannya itu," ujar mantan Wakil Ketua MPR ini.
Dia mengakui kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan masalah pribadi Setya Novanto.
"Tapi implikasinya kan organisasi, seperti menurunnya elektabilitas," ungkapnya
Menurut dia, usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum itu harus diselesaikan secara organisasi.
"Menurut saya usulan Yorrys itu sudah bagus. Tetapi kalau memang kesepakatan rapat pleno adalah dengan rekomendasi seperti itu ya coba saja ditempuh," katanya.
Dia menambahkan, banyak cara dan beragam jalan bisa dilakukan. Dia mengatakan, Partai Golkar punya pengalaman panjang bagaimana menyelesaikan persoalan internalnya.
"Saya setuju saja apa pun cara yang ditempuh. Yang penting Partai Golkar dapat diselamatkan," katanya.
Ada pun usulan itu merupakan rekomendasi tim kajian elektabilitas Partai Golkar. Mereka yang terlibat dalam tim kajian itu adalah Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Koordinator bidang Kajian Strategis Lodwik Paulus.
Setelah Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), kini dukungan itu dari politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari. Dia menilai usulan tersebut sudah tepat.
"Saya rasa penyelesaian hal itu sudah diusulkan dengan sangat tegas oleh Yorrys Raweyai jauh-jauh hari," ucap Hajriyanto kepada SINDOnews, Rabu (27/9/2016).
Bahkan, kata dia, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yorrys Raweyai itu sempat mengusulkan agar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Saya rasa Yorrys benar dan tepat dengan usulannya itu," ujar mantan Wakil Ketua MPR ini.
Dia mengakui kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan masalah pribadi Setya Novanto.
"Tapi implikasinya kan organisasi, seperti menurunnya elektabilitas," ungkapnya
Menurut dia, usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum itu harus diselesaikan secara organisasi.
"Menurut saya usulan Yorrys itu sudah bagus. Tetapi kalau memang kesepakatan rapat pleno adalah dengan rekomendasi seperti itu ya coba saja ditempuh," katanya.
Dia menambahkan, banyak cara dan beragam jalan bisa dilakukan. Dia mengatakan, Partai Golkar punya pengalaman panjang bagaimana menyelesaikan persoalan internalnya.
"Saya setuju saja apa pun cara yang ditempuh. Yang penting Partai Golkar dapat diselamatkan," katanya.
Ada pun usulan itu merupakan rekomendasi tim kajian elektabilitas Partai Golkar. Mereka yang terlibat dalam tim kajian itu adalah Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Koordinator bidang Kajian Strategis Lodwik Paulus.
Sumber Sindonews
Bupati Cantik Bergelimang Pujian Kini Jadi Tersangka
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur, Rita Widyasari
sebagai tersangka korupsi.
Sebelum terjerat kasus korupsi hingga berstatus tersangka, kehidupan putri mantan Bupati Kukar almarhum Syaukani Hasan Rais bergelimang pujian.
Sebut saja program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja). Gerbang Raja yang menjadi andalan pemerintahan Rita dipuji karena mampu membawa Pemerintah Kukar lebih baik.
Tercatat, kajian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyimpulkan Gerbang Raja berhasil menjadikan pengelolaan dana APBD tahun 2011 Kukar lebih efisien.
Bahkan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Otonomi Daerah DPD KNPI Efri Novianto pada tahun 2012 menilai kinerja Pemkab Kukar pada tahun anggaran 2011 baik. Hal itu berdasarkan atas realisasi anggaran kegiatan dengan serapan rata-rata mencapai 70,18%.
Tidak hanya berparas cantik. Rita memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Setidaknya itu terlihat dari gelar pendidikan termasuk titel PhD yang berderet di depan dan belakang namanya.
Rita sukses mengantarkan dirinya sebagai kepala daerah perempuan pertama di pulau Borneo. Dia terpilih selama dua periode secara berturut turut (2010-2015 dan 2016-2021).
Perempuan kelahiran tahun 1973 ini juga dianggap memiliki gaya kepemimpinan tegas. Berbagai anugerah penghargaan pun diraihnya. Salah satunya penghargaan Satyalancana Karya Bhakri Praja Nugraha dari Presiden.
Rita juga dinobatkan sebagai salah satu inspirator Pembangunan Daerah Tahun 2017. Nama Rita menjadi salah satu dari 21 kepala daerah inspirator pembangunan daerah se-Indonesia.
Penghargaan yang diterbitkan Pusat Kajian Keuangan Negara diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Rita juga dinobatkan sebagai tokoh utama Penggerak Koperasi Nasional tahun 2017. Melalui Kementerian Perindustrian RI, dia meraih Upakarti dari Presiden Joko Widodo.
Di dunia internasional, Rita pernah menyandang Woman Icon Of The Year tahun 2016. Penghargaan Internasional Global Leadership Awards 2016 diberikan majalah bisnis Malaysia yang bekerja sama dengan American Leadership Development Association (ALDA).
Majalah Men’s Obsession edisi Agustus 2016 juga memilihnya sebagai salah satu dari 70 tokoh berpengaruh di Indonesia. Prestasi terbaru Rita, yakni mengemban mandat sebagai Bendahara Umum SEA Games 2017 di Kuala Lumpur lalu.
Di arena politik, Rita yang terpilih Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur (2016-2019) telah dipersiapkan maju sebagai calon gubernur (cagub) Kaltim periode 2018-2023.
Sebelum terjerat kasus korupsi hingga berstatus tersangka, kehidupan putri mantan Bupati Kukar almarhum Syaukani Hasan Rais bergelimang pujian.
Sebut saja program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja). Gerbang Raja yang menjadi andalan pemerintahan Rita dipuji karena mampu membawa Pemerintah Kukar lebih baik.
Tercatat, kajian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyimpulkan Gerbang Raja berhasil menjadikan pengelolaan dana APBD tahun 2011 Kukar lebih efisien.
Bahkan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Otonomi Daerah DPD KNPI Efri Novianto pada tahun 2012 menilai kinerja Pemkab Kukar pada tahun anggaran 2011 baik. Hal itu berdasarkan atas realisasi anggaran kegiatan dengan serapan rata-rata mencapai 70,18%.
Tidak hanya berparas cantik. Rita memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Setidaknya itu terlihat dari gelar pendidikan termasuk titel PhD yang berderet di depan dan belakang namanya.
Rita sukses mengantarkan dirinya sebagai kepala daerah perempuan pertama di pulau Borneo. Dia terpilih selama dua periode secara berturut turut (2010-2015 dan 2016-2021).
Perempuan kelahiran tahun 1973 ini juga dianggap memiliki gaya kepemimpinan tegas. Berbagai anugerah penghargaan pun diraihnya. Salah satunya penghargaan Satyalancana Karya Bhakri Praja Nugraha dari Presiden.
Rita juga dinobatkan sebagai salah satu inspirator Pembangunan Daerah Tahun 2017. Nama Rita menjadi salah satu dari 21 kepala daerah inspirator pembangunan daerah se-Indonesia.
Penghargaan yang diterbitkan Pusat Kajian Keuangan Negara diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Rita juga dinobatkan sebagai tokoh utama Penggerak Koperasi Nasional tahun 2017. Melalui Kementerian Perindustrian RI, dia meraih Upakarti dari Presiden Joko Widodo.
Di dunia internasional, Rita pernah menyandang Woman Icon Of The Year tahun 2016. Penghargaan Internasional Global Leadership Awards 2016 diberikan majalah bisnis Malaysia yang bekerja sama dengan American Leadership Development Association (ALDA).
Majalah Men’s Obsession edisi Agustus 2016 juga memilihnya sebagai salah satu dari 70 tokoh berpengaruh di Indonesia. Prestasi terbaru Rita, yakni mengemban mandat sebagai Bendahara Umum SEA Games 2017 di Kuala Lumpur lalu.
Di arena politik, Rita yang terpilih Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur (2016-2019) telah dipersiapkan maju sebagai calon gubernur (cagub) Kaltim periode 2018-2023.
Pada
Selasa (26/9/2017), publik dikejutkan dengan penetapan dirinya sebagai
tersangka kasus korupsi.
Rita
diduga menerima gratifikasi Perijinan Perkebunan dan Pembangunan Mall Citra
Gading. "Ya (tersangka-red), "ujar Wakil Ketua KPK Basaria
Panjaitan.
Dalam penggeledahan di sejumlah titik di Kukar, tim KPK telah menyita sejumlah alat bukti, diantaranya kendaraan sejumlah mata uang asing,
Dalam penggeledahan di sejumlah titik di Kukar, tim KPK telah menyita sejumlah alat bukti, diantaranya kendaraan sejumlah mata uang asing,
Sumber Sindonews
Subscribe to:
Posts (Atom)