-->

Latest Post


MPA,PADANG - DPRD Kota Padang mengadakan rapat Paripurna  beragendakan  penyampaian secara resmi  Ranperda APBD Kota Padang tahun 2018  oleh Walikota Padang, Senin (2/10) diruang sidang utama DPRD kota padang . Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dan dihadiri oleh 25 orang dari 45 orang anggota DPRD Padang

Dalam Rapat tersebut pemerintah kota Padang berencana menaikkan belanja daerah (APBD) tahun 2018 , jika tahun 2017 belanja daerah sebesar Rp 2.235 triliun maka untuk tahun 2018 di pekirakan  Rp.2.531 triliun. Belanja daerah naik sebesar Rp. 116,21 atau 5,20 persen jumlah belanja tidak langsung pada APBD tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 1,247 triliun. Dibandingkan APBD tahun 2017 sebesar Rp 1.094 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 153,46, atau naik sebesar 14,02 persen ungkap Walikota Padang, dalam menyampaikan nota Pengantar nota keuangannya Jadi Peningkatan yang siknifikan terlihat pada belanja tidak langsung.

Berbeda dengan belanja  langsung yang seharusnya bersentuhan langsung dengan masyarakat malah mengalami penurunan sebesar Rp. 2,38 persen. Belanja lansung pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.113 triliun . Pada APBD 2017 belanja Lansung sebesar Rp.1,40 triliun. Artinya mengalami penurunan sebesar Rp. 27,20 miliar.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang rancang di dalam RPJM di pembangunan serta untuk mewujudkan visi misi kota sebagaimana telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019. Sekaligus disingkronkan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Secara umum kebijaksanaan belanja APBD 2018 diantaranya disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib . Digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk program dan kegiatan dimasing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sementara itu Pendapatan daerah pada APBD 2018 diperkirakan sebesar Rp. 2,24 triliun dibanding dengan APBD tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 87,29 miliar atau sekitar 4.04 persen. Secara rinci pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp. 600 miliar. Mengalami peningkatan sebesar Rp. 109,06 miliar atau naik 22,23 persen dari APBD 2017. Pendapatan ini bersumber dari pajak sebesar Rp.400,91 miliar , retribusi daerah Rp 71,79 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 18,71 miliar. Kemudian pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 108,57 miliar.

Badan musyawarah DPRD Kota Padang tanggal 12 September 2017 menjadwalkan rapat paripurna ini berdasarkan surat Walikota Padang Nomot 903/04.83/BPKAD-2017 tanggal 28 September 2017 perihal penyampaian konsep ranperda tentang APBD tahun  2018 dan Nota Keuangan RAPBD tahun 2018.

Usai penyampaian APBD tahun  2018 dan Nota Keuangan RAPBD tahun 2018 oleh Wali Kota Padang, DPRD Kota Padang langsung membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RAPBD tersebut.

Penetapan Pansus I, II, dan II tersebut untuk memenuhi surat Walikota Padang. Penetapan dalam rangka pembahasan RAPBD tersebut didasarkan juga pada rapat pimpinan dan fraksi-fraksi serta rapat Badan Musyawarah beberapa waktu lalu.“Penetapan Pansus ini penting agar bisa dilakukan pembahasan lebih mendalam terhadap RAPBD dan Nota Keuangan agar bisa dibahas bersama,” jelas Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti.Pansus I bertugas untuk membahas mengenai Pendapatan dan Pembiayaan, mitra kerja OPD terkait bidang tersebut akan diundang dalam pembahasan Pansus I nantinya.

Untuk Pansus II membahas mengenai Belanja Tidak Langsung. Sedangkan Pansus III membahas tentang Belanja Langsung pemerintah daerah terkait.“Pansus nantinya akan menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang RAPBD tahun  2018 dan Nota Keuangan. Biaya-biaya yang timbul dari keputusan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang tahun 2017,” ujar Elly Thrisyanti.(01)


JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, sampai kapan pun TNI akan tetap setia, menjunjung tinggi dan memegang teguh sumpah prajurit yang berdasarkan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Gatot juga mengatakan, Pancasila sudah melekat erat di jiwa maupun raga prajurit.  

"Politik TNI adalah politk negara, politik yang diabdikan bagi tegak dan kokohnya NKRI, yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang mengedapankan kepentingan rakyat di atas kepentingan mana pun serta taat kepada atasan yaitu Presiden RI yang dipilih oleh rakyat secara sah sesuai kontitusi," ujarnya pada acara peringatan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10). 

Tidak hanya itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini kembali menegaskan kesetiaannya kepada Presiden dan NKRI. "Sekali lagi, jangan pernah ragukan kesetiaannya TNI," katanya.

Sebelumnya pada acara yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan TNI adalah milik seluruh rakyat yang bertugas menjaga keutuhan nasional.

Jokowi pun mengutip ucapan pesan Jenderal Besar Sudirman terkait jati diri TNI yang dinilainya masih relevan untuk masa kini dan yang akan datang bahwa politik tentara adalah politik negara.

Politik TNI, sambung dia, politik negara dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara.










Sumber Sindonew

MPA,PADANG - Selaku anggota dewan tentunya perlu memperjuangkan aspirasi masyarakat guna terciptanya pembangunan yang merata baik itu sarana infrastruktut, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini dikatakan anggota DPRD Kota  Padang Muzni Zen dari Fraksi Gerindra Dapil II Kecamatan Kuranji – Pauh  mengatakan, selaku anggota dewan kita wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan kita menjadi seorang anggota dewan tentunya tak terlepas dari masyarakat itu sendiri.


Muzni Zen mengatakan kita di DPRD ada yang namanya pokok pikiran (Pokir) dewan. Dimana melalui pokir inilah kita dapat membantu pembangunan yang mana juga tak terlepas juga dari Pemko Padang. Namun dalam hal ini kita tentunya lebih fokus pada dapil masing - masing ," kata anggota dewan dua periode ini, Senin (2/10).Selaku wakil rakyat kita tentu wajib mengunjungi masyarakat di dapil kita masing - masing, disanalah fungsinya kita selaku anggota DPRD turun melihat secara langsung apa permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kunjungan ini malui reses yang dilaksanakan tiga kai dalam setahun yakni pada istirahat masa sidang I, II, dan III.

Dikatakan Muzni Zen ntuk 2017 sendiri, kita di DPRD sudah melakukan dua kali reses dan tinggal sekali lagi di akhir tahun ini. Alhamdulillah setiap agenda reses saya terus melakukan kunjungan ketengah masyarakat. Ia juga menegaskan, sebagai anggota dewan, terutama kader Partai Gerindra yang mendapat instruksi dari pimpinan pusat, ia senantiasa mengambil jatah reses untuk turun langsung ke daerah pemilihan.Hal ini sangat perlu dilakikan guna menampung aspirasi yang nantinya akan kita perjuangankan di badan anggaran dan pemerintah kota dan nantinya pokir ini akan dititip di kegiatan OPD atau dinas terkait ,seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, di Kesra.

Saya selaku anggota di DPRD Padang di tahun 2017 ini ada dana pokir sebesar Rp.1,5 miliar, inilah yang akan kita perjuangkan di dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh melalui kegiatan reses. Muzni juga mengungkapkan bahwasanya pokir di 2018 nanti meningkat sebesar Rp.2,5 miliar, '' ungkap Sekretaris Fraksi Gerindra ini.Masyarakat diminta membuatkan proposal mana - mana yang urgent yang sangat patut untuk direalisasikan. Proposal ini bisa diberikan melalui lurah, camat dan nanti akan kita perjuangkan di DPRD Padang. Prosesnya juga ada melului musrembang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Inilah nantinya yang akan kita kawal bagaimana agar aspirasi di dapil kita dapat segera terealisasikan.

Selain itu disampaikan, untuk 2017 ini terang Muzni , apirasi atau pokirnya sudah terealisakan  85 persen. Pada Dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh ada beberapa titik yang sudah terealisasikan, seperti di Taruko III Kelurahan Gunung Sarik untuk betonisasi jalan sudah bagus semuanya, lalu di Jalan Salak Raya Perumahan Belimbing, kemudian ada beberapa  pembangunan masjid dan mushalla yang saya kucurkan dari  dana aspirasi tersebut, " terangnya.


Muzni Zen menambahkan bahwa masih ada satu tempat  lagi yang belum di kerjakan oleh pemko. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan penempatan anggaran yang masuk di Bapeda. "Alhamdulillah ini bisa diatasi dan sudah masuk anggaran perubahan di akhir tahun ini kita kerjakan. (*)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.