Mediaportalanda

BPS dan Pemko Bahas FGD Terkait "Padang Dalam Angka

12/07/2017 01:16:00 PM Padang

MPA,PADANG - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut kelanjutan pembangunan dan gairah investasi sangat berkaitan dengan data-data yang dirilis Badan Pusat statistik (BPS). Pasalnya, data-data tersebut menjadi acuan dalam menumbuhkan kepercayaan (trust) publik terhadap pemerintah.

Hal itu diungkapkan saat membuka Forum Group Discussion (FGD) terkait penyusunan "Padang Dalam Angka" yang digelar BPS Kota Padang di Hotel Kyriad Bumi Minang, Kamis (7/12/2017).

"Data sangat diperlukan guna membangun 'trust'. Tanpa data, kita tidak mendapatkan acuan yang akurat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga juga gagal menumbuhkan kepercayaan publik," kata Mahyeldi.

Menurutnya, data-data yang dikumpulkan BPS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika diwujudkan melalui "Padang Dalam Angka" akan menjadi bagian dalam penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan program ke depannya.

"Dengan data ini banyak dapat dilakukan, termasuk penyusunan program dan perencanaan pembangunan serta untuk acuan bagi pihak yang akan menanamkan investasi," ujarnya.

Berdasarkan data, lanjut Mahyeldi, pemerintah dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga efektif dalam menyikapi permasalahan tersebut.

"Data juga menjadi acuan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga efektif untuk menyikapinya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang Rizal mengatakan, FGD yang dilakukan merupakan upaya penyusunan "Padang Dalam Angka" yang disiapkan BPS merupakan data-data yang dikumpulkan dari seluruh SKPD Kota Padang dan rutin dipublikasikan setiap tahun. Penyusunan data juga bekerjasama dengan instansi vertikal serta BUMN di Kota Padang.

"Tujuan FGD ini untuk memberikan gambaran dan informasi terkait progres pelaksanaan lapangan dan upaya peningkatan kualitas publikasi Padang Dalam Angka kedepan, baik dari segi percepatan waktu pelaksanaan dan kualitas data yang dihasilkan," kata Rizal.

Ia berharap dalam FGD ini, semua permasalahan dalam pengumpulan data, diharapkan dapat dibahas sehingga penyajian publikasi PAGANG Dalam Angka ke depan lebih berkualitas.

"Dengan kegiatan ini akan dihasilkan data yang baik dan berkualitas," tutupnya.(DU/Zal)

Resmi, DPR Setuju Hadi Tjahjanto Jabat Panglima TNI

12/07/2017 02:17:00 AM nasional

MPA,JAKARTA - Rapat paripurna DPR hari ini menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menjabat panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Adapun rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu dihadiri oleh 296 anggota DPR berdasarkan absensi.

Sebelum itu diputuskan, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP sebagai Panglima TNI," ujar Abdul dalam laporannya di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dia menambahkan, komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, seraya memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas dedikasi, kesungguhan, profesionalisme, dan kecakapan dalam memimpin TNI, serta kinerja yang dicapai sebagai Panglima TNI.

"Kita harapkan semoga capaian-capaian positif beliau dilanjutkan dan dikembangkan oleh Panglima TNI berikutnya," kata Abdul.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat paripurna meminta pendapat para anggota DPR yang hadir.

"Apakah laporan pimpinan komisi I mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dapat disetujui," tanya Fadli Zon.

"Setuju," kata para anggota DPR yang hadir. Fadli Zon pun kemudian mengetuk palu.

Setelah itu, Hadi Tjahjanto berfoto bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan. (maf)

Sumber : SindoNews

Tertangkap Nyabu, Lisensi Terbang Pilot Maskapai Lion Air Terancam Dicabut

12/07/2017 02:00:00 AM nasional

MPA,BOGOR - Tertangkapnya MS,49, pilot maskapai Lion Air yang diduga kuat mengonsumsi narkoba berjenis sabu-sabu, sangat merusak reputasi dunia penerbangan. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji segera mencabut izin terbang MS.

Menhub menilai keselamatan penerbangan tidak boleh ditawar. Untuk itu, sanksi tegas kepada pilot adalah hal yang wajar. "Kita akan tindak tegas. Kita akan cabut licence-nya," jelas Menhub di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017).

Menhub juga menyoroti maskapai Lion Air. Pasalnya, kasus pilot yang kedapatan menggunakan narkoba bukan pertama kali melanda pilot dari maska pai tersebut. Untuk pemberian sanksi, Menhub akan mengkaji lebih lanjut. "Kita akan lihat prosedurnya seperti apa. Kita akan berlakukan sesuai prosedur," jelasnya. Menhub juga tengah meneliti gaya hidup dari pilot hingga menyebabkan banyak dari mereka yang terjebak dalam lingkaran narkoba. Masalah ini juga tak hanya dialami Lion, tapi juga maskapai lain.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mendesak perlunya audit sistem yang mengatur kesehatan pilot. "Saya kira ini sangat berbahaya, dan ini bukan kasus pertama. Regulator juga bukan hanya harus menindak, namun juga perlu memperbaiki sistem mengenai pemeriksaan pilot yang sifatnya random itu," kata dia.

Menurutnya, yang perlu diaudit antara lain jumlah maksimal jam terbang pilot, apakah sudah sesuai persyaratan jam terbang selama satu hari atau dalam sepekan. Di sisi lain, dia juga mempertanyakan rasio jumlah pilot dibandingkan jumlah pesawat yang dioperasikan Lion Air. "Apakah jumlah pesawatnya sudah sesuai dengan rasio pilot yang dimilikinya. Apalagi dengan jumlah rute terbang yang dimiliki Lion Air, itu sangat banyak sekali. Ini yang perlu diaudit," ucapnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga diminta turun tangan untuk melakukan audit, termasuk proaktif melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pilot di Indonesia. "Jadi jangan ada kejadian, baru mau melakukan pemeriksaan kesehatan pilot saja," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, kasus tertangkapnya MS di sebuah hotel di Kupang, NTT harus diikuti tindakan tegas oleh regulator penerbangan. Menurutnya, kasus tersebut bisa saja berdampak buruk terhadap dunia penerbangan. "Apalagi temuan ini dilakukan oleh kepolisian berujung pidana narkotika. Kita ketahui Kemenhub selaku regulator harus bisa memastikan setiap pilot di Indonesia bebas narkoba, sebab profesi ini menyangkut penumpang yang dibawanya," ujar dia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sudah menyatakan akan menindak tegas oknum yang mengancam keselamatan penerbangan. Narkoba berdampak bahaya bagi seseorang, apalagi yang berprofesi pilot. Jika pilot dalam pengaruh narkoba dan menerbangkan pesawat, sangat mungkin terjadi kecelakaan yang menyebabkan banyak nyawa orang terancam.

"Jadi tidak ada toleransi lagi, pilot yang menggunakan narkoba harus dikenakan sanksi berat," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso. (amm)