-->

Latest Post

MPA, PADANG - Kemana rencana liburan pergantian tahun baru 2018 ini? Datanglah ke Pantai Padang. Sebab Pemerintah Kota Padang akan memberi kejutan bagi wisatawan  yang datang ke objek wisata itu. 

"Kita akan beri kejutan kepada pengunjung pantai pada malam tahun baru itu," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi, kemarin. 

Ketika didesak, Medi enggan berkomentar banyak. Menurutnya hal ini akan menjadi surprise bagi warga Padang. 

"Pokoknya kejutan lah. Datang saja ke Pantai Padang, kemudian arahkan pandangan ke arah selatan atau ke Gunung Padang," kata Medi. 

Pemko Padang memang tengah giat-giatnya menata kawasan Pantai Padang. Objek wisata ini mulai tercelak. Tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pasir pantai. 

Kawasan simpang tiga, persisnya di depan bekas Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lama, diprediksi akan lebih ramai setelah ini. Terlebih jika masjid terapung yang menjadi ikon wisata halal telah selesai dibangun nanti. 

"Kawasan itu akan menjadi ramai nanti. Terutama bagi mereka yang suka berfoto selfie," tutur Medi.(ch)

MPA, PESSEL — Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni meninjau langsung dampak abrasi pantai yang mengancam perumahan warga di Nagari Muaro Kandis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Senin (25/12/2017).

Sejak tahun 2008, lebih kurang 30 unit rumah telah rusak akibat abrasi pantai, dan masih terdapat sejumlah rumah yang terancam. Didampingi Wali Nagari setempat, bupati mendengarkan penjelasan tentang permasalahan yang terjadi pada masyarakat nagari.

"Kondisi yang terjadi di sini sudah langsung saya saksikan, dan ini harus segera kita tindak lanjuti,” kata Hendrajoni. Sebagai tindakan awal Bupati langsung menghubungi OPD terkait dan memerintahkannya untuk menjadi perhatian agar permasalahan ini dapat segera diatasi.

Usai meninjau korban abrasi pantai, bersama Lisda Rawdha, bupati berkesempatan menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah. Sebanyak 2 unit rumah masing-masing senilai Rp.15 juta diberikan kepada 2 Kepala Keluarga di Nagari Muaro Kandis Punggasan.

Melalui program Dunsanak Membantu Dunsanak yang dimotori Lisda Rawdha, diberikan bantuan bedah rumah kepada masyarakat yang kurang mampu. ”Program Dunsanak Membantu Dunsanak adalah sebuah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni(RLTH),” ungkap Lisda.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga turut membantu Pemerintah Kabupaten Pessel dalam menjawab persoalan masyarakat, khususnya permasalahan Rumah Tidak Layak Huni. Ia memaparkan, untuk program ini juga didukung oleh jejaring yang dimilikinya, salah satunya dari LSM luar negeri, Shaleema Foundation.

Bupati Hendrajoni di kesempatan itu menyampaikan, walaupun Lisda istri bupati, akan tetapi kepeduliannya bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. “Kepedulian ini tidak perlu memandang status seseorang, dan sudah selayaknya kita apresiasi hal-hal seperti ini, siapapun orangnya,” ujar Hendrajoni.

Ia menjelaskan, permasalahan RTLH di Pesisir Selatan adalah permasalahan kita semua. Pemerintah Daerah Kabupaten Pessel berkomitmen untuk menyelesaikan hal ini. “Baru-baru ini kita mendapat program pembangunan rumah swadaya dari Kementeriamn PUPR RI. Ini adalah salah satu bentuk kepercayaan Pusat kepada Pemkab Pessel dalam menjalankan program pusat,” ulasnya.

Selanjutnya dalam tatap muka dengan masyarakat Muaro Kandis Punggasan ini, bupati juga berkesempatan mendengarkan keluhan masyarakat nelayan terkait dengan maraknya Pukat Harimau di wilayah perairan Kec.Linggo Sari Baganti. Bupati berjanji akan menindaklanjuti, dan akan turun langsung dengan aparat terkait. Penggunaan Pukat Harimau oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, secara langsung berdampak kepada perekonomian masyarakat nelayan di wilayah ini. 

“Ini harus menjadi perhatian kita, karena kesejahteraan masyarakat adalah visi kita bersama. Saya berkomitmen memperjuangkan hal tersebut demi masyarakat Pesisir Selatan,” tukas Hendrajoni. (don/hpp)


MPA,JAKARTA - Pascainsiden deportasi yang dilakukan otoritas Hongkong kepada ustad Abdul Somad baru-baru ini menuai respon. Anggota Komisi I DPR Elnino H Mohi menyesalkan kejadian tersebut dan meminta Pemerintah Indonesia kaji hal tersebut.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa para ustaz yang kita hormati di negara ini justru dianggap sebagai teroris di China. Mungkin sekali pemerintah China tidak mau berkoordinasi, sebab pemerintah China tidak percaya kepada pemerintah Indonesia atau karena pemerintah China tidak menganggap penting untuk koordinasi dengan pemerintah Indonesia," ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas atas kejadian tersebut. "Presiden RI patut membuat pernyataan ke dunia internasional bahwa para ulama Indonesia bukanlah teroris dan bahwa pemerintah Indonesia tersinggung jika ulamanya dianggap sebagai teroris," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan apa yang dilakukan otoritas Hongkong harus mendapat perlakuan setimpal dari pemerintah Indonesia. "Presiden sudah dapat mencabut kebijakan bebas visa bagi rakyat China yang masuk ke Indonesia karena kasus ini," katanya.

"Apalagi kebijakan bebas visa tersebut tidak berlaku resiprokal. Orang China gratis masuk Indonesia, warga kita harus bayar visa jika masuk ke China, Mestinya otoritas imigrasi China melakukan konfirmasi kepada kedutaan Indonesia di sana sehingga tidak asal mendeportasi orang. Sudah segini parahkah pandangan orang luar terhadap ulama Indonesia?" jelasnya.

Begitupun dengan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga menyayangkan insiden dideportasinya Ustaz Abdul Somad di Bandara Hongkong.

"Kita menyangkan deportasi beliau tanpa ada kejelasan alasan. Apalagi kehadiran beliau telah dinanti-nanti para TKI di sana yang ingin mendapatkan siraman rohani dari Da'i kondangnya ini," ucapnya saat dihubungi

Memang hak setiap negara untuk menolak siapa saja masuk dalam wilayah negaranya. Tapi, sambungnya setidak-tidaknya ada keterangan yang jelas dari otoritas imigrasi Hongkong perihal ditolaknya Ustaz Somad, apalagi yang bersangkutan telah tiba di Hongkong.

"Semestinya jika tidak masuk dalam daftar cekal atau black list seseorang bisa masuk ke dalam suatu negara. Saya juga heran ada masalah apa Ustadz Somad dilarang masuk Hongkong untuk berdakwah. Saya kira ini yang harus diklarifikasi agar tidak berkembang prasangka dan spekulasi," ungkapnya.


Ketua Fraksi PKS di DPR ini meminta Kementerian Luar Negeri proaktif mengklarifikasi kasus deportasi Ustadz Somad ini mengingat jadi perhatian dan pembicaraan nasional.

"Akan lebih baik Kemenlu dengan kewenangan yang dimiliki dan dalam kerangka hubungan baik kedua negara bisa meminta klarifikasi setidaknya kepada kedubes Cina di Jakarta agar tidak berkembang spekulasi macam-macam," jelasnya.
  (ysw/ar)     




























Sumber : SindoNews                               

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.