-->

Latest Post

MPA, JAKARTA– Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre Rosiade dampingi tokoh muda Lubuk Kilangan, Kota Padang, Rio Handevis bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Fadli Zon, Jumat 6 Januari 2017, kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Plt. Ketua DPR RI.
Pertemuan yang dilakukan oleh tokoh muda tersebut atas ketidakpuasan dari pertemuan sejumlah tokoh Lubuk Kilangan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan masyarakat dengan PT Semen Indonesia beberapa waktu yang lalu di Kantor KAN Lubuk Kilangan, Kamis 4 Januari 2017.
Dalam pertemuan tersebut, Rio Handevis yang ditugaskan Ketua KAN Lubuk Kilangan, Basri Dt Rj Usali dan Ir Mulawarman Datuk Rajo Intan, Ninik Mamak Adat Suku Tanjung Lubuk Kilangan sebagai perwakilan sejumlah tokoh di Lubuk Kilangan, untuk menyampaikan segala aspirasi dan juga hasil pertemuan mereka dengan PT Semen Indonesia.
“Sebelum ke sini, kami sudah bertemu dengan pihak PT Semen Indonesia. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan keadaan perusahaan serta industri semen dalam keadaan kurang bagus. Jadi, mereka meminta kami di Lubuk Kilangan untuk bisa memahami. Keputusan ini kami tanggapi dengan rasa kecewa dan sudah kami sampaikan ke Pak Fadli Zon,” sebut Rio Handevis kepada media, Sabtu pagi, 6 Januari 2017.
Rio menerangkan, mereka sebagai anak Nagari punya kepentingan dalam eksistensi PT Semen Padang. Sebab kata Rio, tanah ulayat yang sudah diserahkan harus memberikan kontribusi bagi nagari. Kontribusi akan maksimal kalau nagari dipandang/dihargai oleh PT. SP
“Kami berterimakasih dengan bung  Andre Rosiade yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan pak Fadli Zon. Begitu juga dengan pak Fadli Zon yang sudah menerima kami dengan baik walau baru pulang dari Jepang,” ujarnya.
Rio menuturkan, dalam pertemuan dengan PLT Ketua DPR. Ia diminta untuk melengkapi  surat audiensi dengan tambahan surat baru berupaya surat yang berisi aspirasi masyarakat Lubuk Kilangan dari KAN.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Fadli Zon kepada media menyampaikan, dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat Lubuk Kilangan tersebut, dirinya meminta agar surat KAN yang hendak diserahkan kepadanya itu supaya dilengkapi dengan tambahan surat yg berisi aspirasi masyarakat
“Kita ingin, di dalam surat tersebut ada berupa pengaduan dan aspirasi apa saja yang hendak di sampaikan oleh masyarakat Lubuk Kilangan. Sehingga di saat pertemuan audiensi antara DPR RI dan masyarakat, kami dari DPR RI sudah mengetahui kondisi sebenarnya disana,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon menyampaikan, usai surat yang diminta tersebut dipenuhi oleh masyarakat, ia bersama rombongan komisi VI DPR RI akan datang ke Padang untuk bertemu dan beraudiensi dengan masyarakat Lubuk Kilangan serta karyawan Semen Padang.
“Insya Allah secepatnya kami bersama rombongan ke Padang,” katanya.
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre Rosiade merasa lega sudah bisa memfasilitasi anak nagari Lubuk Kilangan bertemu Plt. Ketua DPR RI. “Sebagai masyarakat Minang ini merupakan komitment bagi mereka yang ada di rantau untuk bersama-sama saling membantu permasalahan yang ada di Sumatera Barat,” ujarnya.
“Masalah Semen Padang adalah masalah yang begitu penting, mulai dari rencana merubah Semen Padang dari Korporasi menjadi unit produksi hingga isu tanah ulayat menjadi permasalahan yang penting bagi kita semua masyarakat Minang. Kami juga merasa sangat senang bisa membantu teman-teman yang ada di Lubuk Kilangan, agar bisa menyelesaikan masalah mereka dengan cepat,” tutur Andre.
“Kita harus sama-sama peka, apa saja yang terjadi di kampung halaman. Dan kita harus saling membantu. Ada saudara yang ingin ketemu sama Plt. Ketua DPR tentu kami sebagai anak Minang di rantau berkewajiban membantu dan memfasilitasi. Alhamdulillah, bang Fadli Zon langsung merespon dan berencana secepatnya ke Padang bersama Komisi VI DPR RI,” tutupnya. Rilis

MPA,Jakarta - Dua kereta bandara bakal mulai dioperasikan pada tahun 2018, yakni kereta Bandara Mingkabau Padang Sumatera barat, dan kereta Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Sumatera Selatan.



Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri, kereta Bandara Minangkabau Padang yang akan dioperasikan tepatnya pada Maret 2018.


"Kemarin kan kereta bandara Soekarno-Hatta yang selesai diresmikan, dalam waktu dekat tepatnya sekitar bulan Maret 2018 kereta Bandara Minangkabau akan kita operasikan juga," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub Jakarta, Jumat (5/1/2018) dikutip dari kompas.com.

Kereta Api Bandara Minangkabau memiliki panjang jalur 23 kilometer. Panjang jalur tersebut terdiri dari jalur eksisting dan pembangunan rel baru. Rute kereta tersebut dimulai dari Stasiun Padang hingga Stasiun Kereta Bandara Mingkabau.

Sementara untuk kereta Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, terang Zulfikri, akan ditujukan untuk Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang.

"Bulan Juni, ini event besar kita kereta Bandara Palembang kita akan operasikan," kata dia.

Sebelumnya, pada 2 Januari lalu telah diresmikan pengoperasian kereta Bandara Soekarno-Hatta. Kereta bandara tersebut mempunyai rute Manggarai-Soekarno-Hatta, tetapi untuk pengoperasian awal keberangkatan dimulai dari Stasiun Sudirman Baru.(ar)


MPA PADANG - Kamis (4/1) Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra Melaporkan Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Amril Amin, ke Mapolresta Padang, terkait perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan yang terjadi di gedung wakil rakyat di Jalan Sawahan, Kecamatan Padang Timur.

Wahyu Melaporkan Amril Amin ke  penyidik kejahatan dan kekerasan (Jatanras) Mapolresta Padang. Satu jam lebih Wakil Ketua DPRD tersebut berada di dalam ruangan untuk membuat laporan polisi hingga akhirnya keluar dan memasuki ruangan Satreskrim Polresta Padang.

Dari nomor laporan polisi (LP) yang diterima Merdeka.com bernomor LP/24/K/I/2018/SPKT Unit I tertanggal 4 Januari. Laporan itu tertuju kepada tindakan penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan.

Kepada Para awak media, Wahyu Iramana Putra menjelaskan kronologiskejadian tidak menyenangkan yang dialaminya itu terjadi di gedung DPRD Kota Padang. Saat itu ketua BK Amril Amin membentak-bentak hingga berkata kasar kepadanya.

"Saya sempat menegurnya di kantin itu, tapi malah dia bentak-bentak hingga berkata kasar kepada saya, tindakannya itu sangat tidak mencerminkan bagaimana seorang anggota DPRD. Saya tidak tahu penyebabnya apa sampai dorong-dorong dan bahkan mengajak berkelahi," kata Wahyu di Mapolresta Padang.

Wahyu Mengatakan, saat kejadian itu dirinya masih berupaya tenang dan beranggapan baik dengan Ketua BK tersebut sembari menanyakan permasalahan. "Saya menanyakan ada apa persoalannya? Ini lembaga DPRD malu kita (ribut-ribut)," tambahnya.

Wahyu mengungkapkan, saat keributan tersebut sempat datang pihak kepolisian untuk menyelesaikan persoalan di ruang kerjanya. Namun, perbuatan yang dilakukan oleh Ketua BK tersebut tidak bisa diterima hingga akhirnya berujung pelaporan ke pihak kepolisian.

"Saya melaporkan anggota DPRD yang tidak pantas berkata kasar. Laporan saya perbuatan tidak menyenangkan dan bahkan persoalannya saya sama sekali tidak tahu," cetusnya.

Menurut pengakuan Wahyu, kejadian serupa tidak hanya dialami oleh dirinya dan bahkan pimpinan DPRD Kota Padang lain juga mendapat perlakukan oleh ketua BK dengan dibentak-bentak.

"Jadi kabarnya ada rapat kemarin, rapat kemarin itu masuk surat fraksi ke pimpinan DPRD. Biasanya kalau ada surat masuk kita rapat, tentang ada keinginan semua fraksi-fraksi melakukan pergantian alat kelengkapan dewan (AKD)," bebernya.

Wahyu menjelaskan, kemudian Ketua BK ada permohonan supaya ditunggu, tapi ini kan keputusan rapat, rapat tidak setuju. Pagi tadi direncanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan agenda DPRD ke depannya dan undangan jam 09.30 WIB.

"Kalau di DPRD kan dijadwalkan Bamus dulu, kapan dilakukan dan kesepakatan, kemarin setuju dan surat yang masuk dua fraksi PAN dan PKS. Belum sempat dibuka rapat dan kalau diadakan akan ada ancaman," ulasnya.

Diungkapkannya, dari usulan fraksi nama ketua BK Amril Amin masuk dalam Rencana Pergantian dan Perombakan AKD. dikatakannya, kalau BK dipilih dalam paripurna kemudian diusulkan sembilan fraksi dipilih dari sembilan orang yang diusulkan lima terbanyak bisa menjadi anggota BK.

Lebih lanjut dijelaskannya, di tata tertib (tatib) maksimal AKD itu 2,5 tahun kebetulan tanggal 29 penutupan sidang dan lanjutan ada usulan jadwal di dalam itu masih usulkan suratnya pergantian komisi tetapi di paripurna di sahkan pergantian AKD.

"Pergantian AKD yang bersifat ada enam yaitu BK, Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda), Komisi satu hingga empat. Sedangkan untuk yang saya laporkan ini, posisinya di BK dan juga wakil ketua komisi 3 juga," pungkasnya.






(pras)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.