Mediaportalanda

MPA,PADANG - Pemko Padang, Kamis (18/1/2017) menerima kunjungan kerja (kunker) dari DPRD Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sulteng). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Baubau Ahadyat Zamani itu mengangkut 9 anggota DPRD gabungan Komisi I, II dan III disertai unsur sekretariat dewan. Walikota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Fakri bersama beberapa pimpinan OPD terkait menyambut dengan dialog bersama di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balaikota.

Ahadyat Zamani menyampaikan, maksud dan tujuan kunker ke Padang sekaitan ingin mendapat masukan sekaligus meninjau langsung kemajuan ibukota provinsi Sumatera Barat itu. Dalam hal ini katanya, khusus terkait upaya manajemen investasi daerah dan pengembangan pariwisata di bidang kelautan. 

“Kita ketahui Padang berada di posisi strategis sebagai sebagai pintu gerbang barat Indonesia dari Samudera Hindia. Itu pun hampir sama di Bau-bau yang terletak di bagian selatan Provinsi Sulteng, berada di Pulau Buton dan berbatasan langsung dengan Selat Buton,” sebutnya.

Dia menyebutkan, sementara untuk wilayah meliputi 8 kecamatan dan 43 kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2017 tercatat sebanyak 154.487 jiwa.

"Jadi Kota Baubau sendiri memiliki visi dan misi menjadi pusat perdagangan dan pelayanan jasa dengan gencar menggerakkan sektor produktif. Maka itu kita perlu masukan dengan melakukan kaji banding ke Pemko Padang yang lebih dulu maju dalam hal itu,” tuturnya.

Dian Fakri mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut kunjungan kerja tersebut. Menurutnya hal ini patut disyukuri karena Padang terus dipilih berbagai pihak sebagai tujuan studi banding. 

“Kita di Padang memang terus berbenah, mengembangkan dan memajukan kota dari berbagai sektor. Sekaitan tema kunker dari DPRD Baubau kali ini menurutnya cukup senyawa. Karena sesuai dari visi Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya," cetusnya.

Disebutkannya, dalam mendorong investasi daerah Pemko Padang memiliki komitmen. Baik dalam bentuk kemudahan perijinan, fasilitasi, pendampingan bagi setiap investasi yang masuk.  Selain itu kita juga siap menjadi pilot project dan percontohan secara nyata dan tuntas dalam mengoptimalkan posisi strategis daerah. 

"Alhamdulillah, Padang saat ini sudah berangsur menggeliat, dengan berbagai objek wisatanya, perdagangan serta terdapatnya belasan hotel berbintang, restaurant dan masih banyak lainnya.” tukasnya sembari memaparkan kondisi geografis, program pembangunan dan kemajuan Padang terkini. 

Dalam pertemuan bersama wakil rakyat dari kota yang memiliki benteng terluas di dunia, Benteng Keraton Kesultanan Buton itu, tampak hadir dari Pemko Padang diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Eyviet Nazmar, Kepala Bagian Administrasi Sekretaris DPRD Padang, Yuska Libra Fortuna dan Kepala Bidang Investasi DPMPTSP Richardi Akbar. Kedua belah pihak saling tanya jawab yang ditutup dengan saling tukar cenderamata. 

(David)

MPA,Sikakap Pagai Utara -  Pemerintah memberikan perhatian besar tehadap percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah 3 T (Termiskin,  Tertinggal dan Terluar)

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada acara Penyerahan Bantuan Kapal Ikan,  Rumah Nelayan dan peresmian Pasar Ikan Higenis di Sikakap Kepulauan Mentawai, Rabu ( 17/1/2018). 

Hadir dalam kesempatan tersebut , Dirjen Pengelolaan Ruang Laut  Bramantio , Kepala Perum Perikanan Indonesia Rusyianto,  Bupati  Yudas Sabaggalet, Kadis Perikanan Kelautan Ir.  Yosmeri,  Kadis Perhubungan Drs. Amran, serta beberapa staf Dinas Kelautan pemprov. Sumbar dan Beberapa Pejabat dilingkungan Pemkab Mentawai.  

Wagub Lebih Lanjut menyampaikan,  kita Berterima kasih ke pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar dalam pengembangan itu, baik dalam rencana pembangunan Trans Mentawai Laut dan Trans Mentawai Darat. Yang kedua-duanya akan bersinergis dalam memajukan pembangunan di Mentawai.  

Kita menyadari postensi masyarakat Mentawai,  pisang,  coklat,  talas, dan kopra yang saat ini terkendala dengan masalah tranportasi. Seperti harga pisang satu sikat harganya 15.000, ketika melakukan kunjungan kerja di Tiniti Barat Daya Siberut, sementara biaya transportasinya membawa keluar lebih Rp.  50.000, sehingga masyarakat tidak sangup lagi menjual, berapa lagi mau dijual,  ungkap Nasrul Abit sedih.  

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan,  hari ini kita sangat senang dengan semangat Bupati yang ingin memajukan pembangunan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi laut yang cukup besar . Ada ikan Tuna,  Cakalang,  Lopster,  Grapu serta jenis ikan lainnya.

Oleh karena itu kita meminta melalui Kementerian Kelautan kepada Perum Perikanan Indonesia agar melakukan pelatihan  pernangkapan ikan tuna bagi masyarakat nelayan di Mentawai.  

Dan berharap potensi ikan Mentawai dapat diterima Perum Perikanan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Mentawai.  

Oleh karena itu pembangunan pengembangan potensi laut sebagai upaya mengeluarkan Mentawai dari daerah Tertinggal dan Termiskin,  sehingga Mentawai dalam beberapa Tahun kedepan Mentawai keluar dari daerah tertinggal, Pemprov Sumbar siap memfasilitasi,  memback up kerjasama Perum Perikanan Indonesia dengan Pemkab Mentawai,  pinta Nasrul Abit.  

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, saat ini dalam hitungan ada sekitar 2,4 Triliun kebutuhan pembiayaan percepatan pembangunan.

Dan saat ini juga Sumatera Barat telah memiliki perda Zonasi,  yang telah memetakan potensi zona laut Sumbar sesuai dengan kebutuhan peruntuknya. 

Dan karena Kepulauan Mentawai merupakan  daerah  terluar Bagian Barat Indonesia,  potensi laut yang cukup luas ini perlu dilakukan pengawasan,  terutama kegiatan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara merusak karang,  lewat bom dan illegal fishing. 

Atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat meminta bantuan satu unit kapal pengawasan yang memiliki kecepalan 38 not/perjam, harap Nasrul Abit,  

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut  Bramantio dalam kesempatan  menyampaikan,  pemerintah pusat menitik beratkan pembanguan pada daerah-daerah titik terluar sebagai bahagian dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Republik Indoesia dari pinggir.  

Pulau-pulau terluar sebagai garda terdepan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan memberikan perhatian dalam memajukan daerah terluar sesuai dengan potensi terutama potensi laut.  

Ada tiga buah pulau terluar di Kepulauan Mentawai dari 111 pulau di Indonesia.  Untuk itu mohon dukungan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan potensi kelautan untuk kesejateraan masyarakat,  ujarnya.  

Bupati Yudas dalam kesempatan itu menyampaikan, Pemkab Mentawai bertekad akan memanfaat potensi laut dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dengan potensi laut yang begitu besar tentu juga akan menjadi kekuatan kemajuan masyarakat Mentawai nantinya.

Kita amat berterima kasih atas segala bantuan yang mengalir ke Mentawai tahun ini,  baik dari penerintah pusat dan pemerintah provnsi Sumatera Barat. 

Dukungan kerjsama dengan berbagai pihak,  terutama dengan Perum Perikanan Indonesia,  pelatihan,  pemberian kapal,  serta kerjsama jual beli ikan tentu akan berdampak besar dalam kemajuan Mentawai. 

Saya bermimpi,  ingin Sikakap ini menjadi pusat ekspor ikan terbesar wilayah barat Indonesia,  harap Yudas bersemangat. 

Bantuan yang diserahkan dalam acara ini antara lain,  dari Kementrian Kelautan melalui program SKPT th.  2017,  bantuan kapal ikan 5 GT sebanyak 15 unit, bantuan alat tangkap gilnet millenium 15 unit,  Coolbok kapasitas 1 ton 5 unit,  Mobil pick up pengangkut es 1 unit, jalan dan talut pelabuhan sepanjang 40 meter. 

Bantuan bidang Perikanan Budi daya,  penyimpanan infrastruktur di BBaiP Sikakap. Dan bantuan peningkatan  produksi budi daya.

Sementara bantuan dari Pemprov Sumbar, pembanguan rumah nelayan 8 unit, pembangunan pasar ikan,  pabrik es kapasitas 15 ton 1 unit dan pembangunan jalan dan drainase.(*)