Mediaportalanda

Ketua DPRD Padang: Terkait Aturan Pilkada, Supaya Masyarakat Paham, KPU Jangan Mengulur Waktu Lagi

1/22/2018 08:56:00 AM Parlemen

MPA, PADANG – Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, KPU harus secepatnya memberitahu masyarakat terkait aturan pelaksanaan Pilkada. KPU jangan membuang-buang waktu lagi, dari sekarang seharusnya masyarakat sudah tahu mengenai segala hal tentang pelaksanaan Pilkada.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang melakukan sosialisasi secara maksimal. Ia juga mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Jalankanlah sosialisasi secara optimal, sesuai dengan tupoksi yang ada, schedule yang ada, sehingga masyarakat paham nantinya tentang pelaksanaan Pilkada 2018,” ujarnya kepada wartawan , di ruangan kerjanya Gedung Bundar Sawahan, Senin,( 22/1/2018)

Menurutnya, apa yang boleh, apa yang tidak, sosialisasikan dari sekarang. Jangan buang-buang waktu, sehingga dari sekarang masyarakat sudah tahu.

“ASN agar menjaga netralitas selama Pilkada. Menurutnya, ASN memang memiliki hak pilih, tetapi dalam kondisi saat ini menjaga netralitas itu sangat diutamakan”, Ujarnya

ASN punya hak pilih. Pada saatnya nanti mereka kan memilih. Namun, ASN harus bersikap netral saat ini karena kan kedua Paslon yang maju saat ini bukan lagi atasan mereka (setelah penetapan KPU, red). ASN netralitaslah dalam memandang.

Pilkada 2018 menjadi ajang penentuan nasib Kota Padang ke depan. Untuk itu, katanya lagi, pilihlah pemimpin yang betul-betul mampu memajukan Kota Padang. (bosn/by)

Ungkapan Saksi, E-KTP Milik Partai Kuning, Merah, dan Biru

1/22/2018 07:35:00 AM nasional

MPAJAKARTA - Mantan Country Manager Enterprise Hewlett Packard (HP) Indonesia yang kini ‎Direktur PT Cisco System Indonesia‎ Charles Sunanto Ekapraja ‎mengakui mendengar informasi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) milik partai politik.

Fakta tersebut ‎diungkap Charles Sunanto Ekapraja saat bersaksi dalam persidangan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, seperti dikutip dari Sindonews Senin (22/1/2018).

Hal itu terungkap ketika anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eva Yustisiana mengonfirmasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) Charles bahwa Made Oka Masagung menyampaikan ke Charles bahwa proyek e-KTP milik partai kuning, merah, dan biru.

Made Oka Masagung adalaj pemilik OEM Investment dan Delta Energy.

Eva meminta Charles untuk menjelaskan kode partai tersebut. "Itu partai politik. Yang dikasih tahu ke saya itu. Asumsi saya, Golkar, PDIP, dan Demokrat. Itu BAP saya," ujar Charles di hadapan Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dia melanjutkan, HP Indonesia mulanya pernah diajak kerja sama oleh Executive Director pada PT Biomorf Lone Indonesia sekaligus Direktur Biomorf Lone LLC dan petinggi Biomorf Mauritius Limited Johannes Marliem dalam proyek e-KTP‎.

Charles lantas mencari tahu ke Oka. Akhirnya terjadi pertemuan dengan Setnov selama tiga kali. Dua kali di rumah Setnov dan satu kali di Gedung DPR.

Setelah dikonfirmasi beberapa kali oleh majelis hakim dan JPU terkait dua kali pertemuan di rumah Setnov, akhirnya Charles mengakui tujuannya untuk meminta restu dari Setnov.

Charles mengakui juga pernah bertanya ke Oka seberapa berpengaruh Setnov dalam proyek e-KTP. Oka menyampaikan agar percaya saja sama Setnov.

Restu dari orang-orang seperti Setnov, tutur Charles, terkadang dibutuhkan agar tidak dipersulit dan dihambat. "Saya dulu enggak tahu proyek e-KTP milik siapa. Dikasih tahu Oka, tiga partai itu. Asumsi saya waktu itu kuning adalah Golkar, merah untuk PDI Perjuangan dan biru itu Demokrat. Terus ketemu (Setnov-red) saat itu saya bertemu untuk mencari blessing," tandasnya.

(dam)

Jelang Pilkada. Elly Thrisyanti Minta KPU Maksimalkan Sosialisasi, ASN Wajib Netral

1/22/2018 07:04:00 AM Padang

MPA, PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang melakukan sosialisasi secara maksimal. Ia juga mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak pada 2018.

"Jalankanlah sosialisasi secara optimal, sesuai dengan tupoksi yang ada, sehingga masyarakat paham nantinya tentang pelaksanaan Pilkada 2018," ujarnya kepada wartawan di ruangan kerjanya Gedung Bundar Sawahan, Senin, 22 Januari 2018.

Ia mengatakan, KPU juga harus memberitahu masyarakat terkait aturan pelaksanaan Pilkada. KPU jangan lagi membuang-buang waktu yang ada, seharusnya dari sekarang masyarakat sudah tahu mengenai segala hal tentang pelaksanaan Pilkada.

"Kemudian, apa yang boleh, apa yang tidak, sosialisasikan dari sekarang. Jangan buang-buang waktu lagi, dari sekarang masyarakat hendaknya sudah paham," ujarnya.

Dia juga tak lupa mengingatkan ASN agar menjaga netralitas selama Pilkada. Menurutnya, ASN punya hak pilih. Pada saatnya nanti mereka akan memilih. Namun, ASN harus bersikap netral saat ini karena kan kedua Paslon yang maju saat ini bukan lagi atasan mereka (setelah penetapan KPU, red). ASN netralitaslah dalam memandang," imbaunya.

Pilkada 2018 ini menjadi ajang penentuan nasib Kota Padang ke depan. Untuk itu, katanya lagi, pilihlah pemimpin yang betul-betul mampu memajukan Kota Padang.

(by)