MPA,SUMBAR - Dalam mendorong percepatan pembangunan potensi daerah, baik untuk daerah tertinggal dan daerah pengembangan pariwisata agar menyiapkan data potensi yang terukur, mudah dipahami dan jelas target yang akan dicapai dan dampak yang diharapkan dari percepatan pembangunan tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam Rapat Teknis Tim Percepatan Pembangunan Sumatera Barat tindaklanjut dari rapat dengan Menko Maritim di BIM dan Kantor Kemenko Maritim di Jakarta beberapa hari lalu, Sabtu malam (17/2/2018).
Hadir dalam kesempatan itu, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin, SH, MSi, Kakanwil BPN Sumbar dan para Kepala OPD dilingkungan pemprov Sumbar, Bupati Pasaman Barat, Bupati Pessel, Wakil Bupati Tanah Datar, Sekdakab Dhamasraya, Sekdakab Solok Selatan, bersama OPD terkait masing-Masing.
Wagub Nasrul Abit menyampaikan, data potensi daerah dan perencaNaan itu mesti ada secepatnya, agar ini dapat menjadi kajian prioritas dari Kemenko Maritim untuk bisa masuk program percepatan pembangunan nasional.
Jika data potensi daerah tidak kongkrit, apa lagi soal lahan, apakah sudah ada hitam diatas putih dan apakah sudah ada investor yang akan diproses serta hal-hal yang berkaitan aturan apakah amdal dan lain-lain.
Jangan berpikir selagi ada kesempatan ini, kita malah kurang serius dalam menyajikan data potensi pembangunannya lemah kajiannya, semua bisa jadi terlambat dan kalah cepat karena daerah lain juga berebut serius yang sama tentu jika lambat dan tidak siap ya, bisa ngak dapat perhatian pusat, tegas Wagub Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abut juga menyampai saat ini pemerintah provinsi Sumatera Barat tengah mendorong percepatan pembangunan didaerah tertinggal dan potensi pengembangan wisata di Sumatera Barat, yang mendapat respon positif dari Menko Maritim kunjungan ke Sumbar dalam rangka peringatan penyelenggaraan HPN 2018 di Sumatera Barat.
Usulan percepatan pembangunan Kabupaten Mentawai fokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang membutuhkan antara lain, fasilitas perizinan dari Dewan Nasional KEK, fasilitas peningkatan pembangunan bandara, pengembangan dermaga Tua Pejat, pembangunan Labuahan Bajau, pembangunan Trans Mentawai, pembangunan kapal penyeberangan RoRo GT Lintas Antara Pulau.
Adapun usulan lainnya, pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Mandeh di Pesisir Selatan, pembangunan Teluk Tapang Pasaman Barat. Di Solok Selatan ada pengembangan wisata Negeri Seri Rumah Gadang, akses jalan Lubuk Selasih - Padang Aro, pembangunan jalan Padang Aro - Dhamasraya yang saat ini terkendala status hutan lindung.
Kemudian pengembangan dan pelestarian kawasan Desa Terindah di Dunia Negeri Pariangan, mulai dari infrastruk jalan, bangunan arsitektur tradisional minang serta tempat khusus kuliner, ungkap Wagub Nasrul Abit.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc dalam kesempatan tersebut menegaskan, kami telah melihat hari ini beberapa program percepatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat.
Namun kami masih belum mengetahu informasi yang lengkap dengan data-data yang mudah dibaca dan dimengerti dalam pembahasan nantinya. Karena itu ruangan gedung lantai 19 Menko Maritim siap selalu menerima semua data dan informasi yang kita bahas bersama-sama.
Kami berharap ini secepat dilakukan agar dapat ditindak lanjuti nantinya dengan baik, lebih cepat lebih baik, karena program percepatan pembanguan nasional dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini akan berakhir pada tahun 2019.
Data, informasi yang dilengkapi dengan persyaratan yang sudah ada sesuai undang-undang sangatlah kami harapkan, agar mudan diputuskan dalam rapat dengan pimpinan nantinya. Baik soal status lahan, amdal, disain perencanaan, hasil dan dampak (angka-angka) yang diharapkan sangat menentukan keberlanjutan program pembangunan ini, pinta Deputi Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin.(*)
