-->

Latest Post

MPA,SUMBAR - Pertemuan kepala Badan Litbang ESDM dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, dan Bupati  Pasaman Barat Syahiran di Padang, pada Jum'at (9/3/2018).

Dalam pertemuan ini membahas pasokan listrik berbasis energi baru dan terbarukan bagi pengembang Pelabuhan Teluk Tapang, Kabupaten Pasaman Barat.

Wagub, Nasrul Abit disela-sela pertemuan menyampaikan potensi cold storage untuk penyimpanan listrik dapat segera dibangun karena pasokan listrik sudah ada. Produksi ikan tangkap Kabupaten Pasaman Barat cukup melimpah, dan para nelayan seringkali kesulitan mendapatkan balok es untuk mengawetkan ikan pada saat ikan melimpah.

Selaku Ketua Satuan Tugas Investasi Sumatera Barat, Wagub Nasrul Abit memaparkan selama ini truk CPO dari Pasaman Barat menempuh perjalanan 300 km selama 10 jam menuju  pelabuhan Teluk Bayur.

Pelabuhan besar ini sering kali mengalami kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan waktu tunggu muat barang hingga 10 hari.  Wagub Sumbar menjelaskan potensi pengguna pelabuhan sudah ada.

Wilmar merupakan salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia sudah berminat untuk menggunakan pelabuhan Teluk Tapang. Jika pelabuhan tersebut beroperasi, ungkapnya

Wagub Nasruk Abit memastikan perlunya koordinasi dengan PT Pelindo II, Dinas Perhubungan dan Kemenko Maritim untuk memastikan pelabuhan Teluk Tapang dapat termanfaatkan.

Sehari sebelumnya Kepala Badan Litbang ESDM bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dan perwakilan PT Pelindo II meninjau lokasi pelabuhan Teluk Tapang untuk mengetahui secara detil kondisi yang ada  saat ini dan rencana pengembangannya.

Berdasarkan peninjauan tersebut Kepala Badan mengusulkan agar infrastruktur jalan dan listrik dibangun terlebih dahulu agar pelabuhan dapat beroperasi lebih cepat dioperasikan.

Kepala Badan Litbang ESDM, F.X. Sutijastoto menjelaskan, pengembangan pelabuhan Teluk Tapang akan mendorong pembangunan perekonomian dan membuka pasar energi. Aset pelabuhan ini  bisa dikembangkan setelah dikaji bersama PT Pelindo II. Apabila pelabuhan ini dioperasikan dan berkembang, manfaat ekonominya cukup besar.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Yunus Syaifulhak menjelaskan, pasokan energi listrik Teluk Tapang  dapat dipasok dari pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. PLTPB tersebut sudah membor 14 sumur dan sudah siap untuk menggerakkan turbin berkapasitas 60 MW dari 500 MW yang direncanakan.

Tahun ini ditargetkan sudah bisa memproduksi listrik 40 MW.  Selain itu juga bisa  dengan membangun jaringan listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Agam, ujarnya

Kepala PPPTKEBTKE menambahkan di sekitar Pasaman juga sudah ada perusahaan yang akan mengembangkan PLTPB Cubadak dengan potensi 60 MW dan dan Bonjol dengan kapasitas 200 MW.

Project Management Advisor Badan Litbang ESDM, Syaiful Manan menjelaskan bahwa perlu diperjuangkan revitalisasi aset pelabuhan.  

Tahap pertama adalah pembicaraan dengan Dinas Perhubungan terkait pengelolaan aset. Pelabuhan  ini sebaiknya dikelola PT Pelindo II dan melibatkan BUMD. Untuk jangka panjang  BUMD mendapat transfer teknologi dan diasistensi oleh Pelindo II sehingga bisa independen.

Perlu dibuatkan kerja sama operasi dengan jangka waktu yang jelas antara 15-20 tahun dengan Pelindo II sehingga pengelolaan dapat dipindahkan ke pemerintah daerah, sarannya.

Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat menguraikan bila saat ini sudah ada 122 hektar lahan untuk pelabuhan Teluk Tapang dan rest area serta 12 tapak. Pemprov telah mengajukan perubahan ijin penggunaan lahan seluas 168 hektar. Wagub Sumbar menilai lahan tersebut sudah cukup untuk pembangunan gudang, kantor, cold storage dan fasilitas lainnya.(ar)


MPA,PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat alokasikan dana untuk pembangunan jalan menuju kampus III Universitas Negeri Islam (UIN) Imam Bonjol Padang pada tahun 2019 mendatang. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Barat, Fathol Bari, menyebutkan bahwa jalan sepanjang 2,7 Km menuju Kampus III UIN IB merupakan jalan Pemko Padang dan bukan kewenangan Pemprov.

"Jalan menuju kampus UIN tersebut kewenangannya Pemko Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 kewenangan daerah untuk membangun jalan kabupaten/kota," ujar Fathol Bari di Padang, Jumat, 9 Maret 2018.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyebutkan bahwa memang kewenangan untuk membangun jalan tersebut barada di Pemko Padang, namun mengingat UIN merupakan salah satu universitas Islam yang berada di Sumbar maka Pemprov Sumbar harus membantu pembangunan akses menuju kampus tersebut.

"Belakangan ini Rektor UIN IB Padang, Eka Putra Wirman menemui saya terkait pembangunan UIN, sekarang UIN menerima bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) Ratusan Miliyar Rupiah, nah salah satu syaratnya adalah adanya ketersediaan akses jalan yang memadai," ungkap Irwan Prayitno.

"Pemprov akan membantu pembangunan jalan sebesar Rp 2,5 Miliyar, ini merupakan komitmen kita untuk meloloskan bantuan dana IDB tersebut," lanjutnya.(*)


MPA,PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menanggung biaya premi Kartu Indonesia Sehat (KIS)  bagi masyarakat kurang mampu melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Jumat, 9 Maret 2018 meminta masyarakat untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah masing masing kabupaten/kota apabila belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). 



“Kita ingin masyarakat kurang mampu tidak terbebani ketika kondisi sakit, terlebih lagi yang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan di Rumah Sakit, sedangkan mereka kategori kurang mampu," ungkap Irwan Prayitno.

Program KIS merupakan kartu identitas peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang pesertanya membayar iuran sendiri.

"Nah untuk itu, pemerintah akan menanggulangi premi KIS tersebut setiap tahunnya, agar masyarakat miskin dapat menikmati jaminan kesehatan tersebut," ujarnya. 

Selain itu, ia juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar jangan sampai salah catat nama atau tertinggal salah satu nama masyarakat yang berhak menerima kartu KIS, mengingat biaya pengobatan tersebut sangat mahal.

"Jadi dari berbagai informasi media massa ada masyarakat yang tidak bisa berobat karena tidak ada biaya, padahal mereka masuk kategori kurang mampu yang semsestinya ditanggung oleh negara," kata Gubernur. (by/Cov/ar)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.