Mediaportalanda

Jelang Ramadhan, Gubernur Sumbar : Harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Masih Stabil

4/12/2018 12:53:00 AM Sumbar

MPA,PADANG - Harga kebutuhan pokok di Pasar Raya Padang menjelang bulan puasa Ramadhan masih stabil. Begitu pula pasokan barang masih relatif lancar sehingga optimis kestabilan harga bisa bertahan hingga bulan puasa.

"Terpantau harga barang kebutuhan pokok masih stabil di Pasar Raya Padang. Hal ini diharapkan bertahan sampai bulan puasa dan hari raya nanti," kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat meninjau harga barang kebutuhan di Pasar Raya Padang, Rabu (11/4/2018).

Gubernur mendampingi kunjungan kerja Staff Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementrian Perdagangan Dody Edwar dalam rangka memantau perkembangan harga dan pengaruh pasokan barang kebutuhan pokok di seluruh daerah.

Pada kesempatan ini Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang, Alwis dan Kepala Divre Bulog juga turut mendampingi.

Gubernur dan rombongan mengunjungi beberapa pedagang di Blok IV. Diantaranya pedagang beras, pedagang cabai dan sayur mayur serta pedagang daging di lantai I dan lantai II.

Umumnya harga tidak mengalami peningkatan dalam sebulan terakhir. Pedagang juga memprediksi tidak akan ada perubahan berarti sampai bulan puasa.

Harga daging berkisar Rp. 110.000/kg, telor (Rp 1.100/butir), beras kualitas super (Rp 18.000/kg).

Pjs. Walikota Alwis menyebut, kelancaran pasokan barang kebutuhan mempengaruhi harga. Pasalnya, barang kebutuhan di Pasar Raya Padang dipasok dari daerah-daerah lain.

"Pasokan barang kebutuhan berpengaruh terhadap harga yang nantinya juga mempengaruhi tingkat inflasi," ujarnya.

Untuk itu, Pemko Padang berkepentingan menjaga kelancaran pasokan barang kebutuhan guna menjaga kestabilan harga. Misalnya, dengan memastikan jalur transportasi tidak terganggu agar distribusi tetap lancar.

"Selain itu juga berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar bila terjadi kecenderungan kelangkaan barang dan terjadi kenaikan harga," tukas Alwis.(rel/ar)

Setelah Ditertibkan, Dewan Minta Dinsos Bina Pak Ogah

4/11/2018 04:05:00 AM Parlemen

MPA, PADANG – Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta kepada Pemko Padang melalui Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan kepada para ‘Pak Ogah’ yang sudah ditertibkan oleh Satpol PP.

“Berikan mereka pelatihan, supaya aksinya tidak diulangi lagi serta kenyamanan para pengendara dalam berlalu lintas dapat terlihat hendaknya,” katanya, Rabu (11/4/2018).

Ia menilai, anggaran di Dinas Sosial cukup tersedia untuk kegiatan pembinaan. Untuk itu instansi itu diminta mengurus para pak ogah yang masih melakukan aksinya di setiap persimpangan jalan di kawasan By Pass, Khatib Sulaiman dan jalur lainnya.

Kemudian, kepada pihak Satpol PP Padang diminta terus melakukan penertiban kepada para pak ogah yang masih beroperasi. Jangan biarkan mereka melakukan aksi yang membuat pengendara terganggu perjalanannya. “Tertibkan mereka terus dan serahkan ke Dinas Sosial. Agar kondisi aman dan nyaman dapat terlihat serta keresahan pengendara terkait aksi yang dilakukannya tidak terlihat lagi,” ujar kader PPP ini.

Ia meminta kepada para pengendara untuk tidak melayani pak ogah yang beroperasi. Jika mereka melakukan pengrusakan kendaraan pengemudi, laporkan kepada petugas yang ada. Supaya mereka dapat ditangkap serta mereka jera melakukan aksinya kembali.

Pihaknya bersama anggota komisi IV DPRD lainnya siap duduk bersama dengan OPD terkait menuntaskan persoalan yang masih terkendala. Ini agar masalah yang ada tidak berlarut-larut terjadi serta akses lalu lintas yang aman dan nyaman dapat terlihat sepanjang waktu, sebut Ketua DPC PPP Padang ini.

Sebelumnya, Satpol PP telah sering melakukan penertiban kepada para pak ogah yang beroperasi. Namun tampaknya mereka tidak jera dalam melakukan aksinya dan masih menguasai belokan disetiap kawasan hingga saat ini.
(rki/ar)

Kebocoran Data Pribadi Memprihatinkan, DPR Nilai Perlu Rancangan UU Perlindungan

4/10/2018 07:23:00 AM nasional

Ilustrasi/Istimewa

MPA,JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Usulan itu menanggapi penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 2,2 juta nomor seluler terdaftar yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mengingat kasus penyalahgunaan data dan kebocoran data belakangan ini sering terjadi dan semakin memprihatinkan," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir SindoNews.com pada Selasa (10/4/2018).

Selain itu, politikus Partai Golkar ini meminta Komisi I DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyelidiki penyalahgunaan data tersebut. "Mencarikan solusi serta melakukan tindak pencegahan guna menghindari berulangnya kasus tersebut," katanya.

Diketahui, seharusnya satu NIK hanya dibatasi paling banyak untuk tiga nomor. Jika lebih, pelanggan seluler diharuskan mendatangi gerai resmi operator untuk mendaftarkan nomor mereka.

Adapun Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh belum lama ini mengungkapkan, ada satu NIK yang dipakai untuk registrasi 2.221.656 kartu seluler. Temuan Kemendagri bukan hanya itu, karena ada dua buah NIK yang dipakai hingga 1,6 juta dan 1,8 juta kali registrasi ponsel. Keganjilan ini terjadi hampir di semua operator.

(dam)