Mediaportalanda

Komisi I DPRD Kota Padang Kunjungi KPU Padangpanjang Untuk Sharing Informasi

4/18/2018 12:31:00 AM Parlemen

MPA,PADANGPANJANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangpanjang menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, pada Rabu (18/4/2018) di aula KPU setempat.

Kunker juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti. Kedatangan ketua DPRD beserta anggota ini, untuk sharing informasi tentang perbedaan jumlah pemilih atau Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua KPU Kota Padangpanjang, Jafri Edi Putra saat dikonfirmasi padangmedia.com menyampaikan, kunjungan tersebut sebagai bentuk untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini.

“Saat sharing, kita hanya menyampaikan bahwa untuk mensukseskan Pilkada dan memvalidkan data, kita harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),” papar Jafri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menyampaikan, kunjungan dititikberatkan kepada persoalan DPT, karena di semua daerah sudah menjadi permasalahaan umum.

“Ketidaksamaan jumlah pemilih dalam data juga terjadi perbedaan di Kota Padang. Ternyata juga sama dengan Kota Padangpanjang. Maka dengan itu, kita mau sharing bagaimana cara mengakomodir kembali atau memperkecil selisih tersebut,” papar Elly Thrisyanti.

Ellly mengatakan, saat sharing dengan KPU Kota Padangpanjang, ia dan anggota sudah mendapatkan berbagai masukan sebagai bahan perbandingan.

“Alhamdullah, ada beberapa masukan yang kita dapatkan dari KPU Kota Padangpanjang. Insha Allah pemilu badunsanak kita bisa dilaksanakan dengan baik dan melahirkan pemimpin yang akan melanjutkan roda pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Elly berharap agar masyarakat dapat melakukan hak nya untuk memilih dengan baik. “Kita punya semboyan, bahwa 1 suara masyarakat menentukan nasib kotanya lima tahun ke depan,” pungkasnya. (rki/ar)

Pjs Wako Padang Gencar Sosialisasikan Pilkada

4/18/2018 12:14:00 AM Padang

MPA,PADANG - Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis mengharapkan semua ASN menyukseskan pelaksanaan Pilkada Kota Padang 27 Juni 2018, demikian disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi Pilkada Kota Padang bersama lurah dan ASN se-Kecamatan Lubuk Begalung, di Aula kantor kecamatan setempat, Rabu (18/4). Dalam kesempatan itu juga hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Riki Eka Putra, unsur Forkopimka dan semua elemen dan tokoh masyarakat di Nagari Nan XX tersebut.

Dikatakan Alwis, cukup banyak sebetulnya yang perlu dipahami dan disosialisasikan terkait menyukseskan pelaksanaan Pilkada, seperti mulai dari semua tahapan beserta aturannya. Setelah itu upaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih bagi masyarakat pada hari pencoblosan nanti. Di samping mengantisipasi apa saja yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada tersebut.

"Untuk itu kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, semua ASN bersama tokoh masyarakat seperti RT,RW dan LPM bisa menyampaikan pesan-pesan dan informasi terkait penyelenggaraan Pilkada di tengah-tengah masyarakat,” ucap Alwis didampingi Kabag Pemerintahan Setdako Arfian dan Kabag Humas Imral Fauzi.

Sementara itu Kabag Pemerintahan Arfian menyampaikan, kegiatan sosialisasi Pilkada yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Begalung kali ini merupakan kecamatan yang ketujuh dari sebelas kecamatan di Kota Padang.

"Sosialisasi Pilkada ini kita laksanakan ke tingkat ASN di seluruh kecamatan se-Kota Padang. Kita berharap semuanya mampu menyosialisasikan informasi yang diterima dalam pertemuan ini ke tengah-tengah masyarakat, sekaligus meluruskan informasi yang tidak benar atau terkait pelanggaran yang harus dihindari bersama," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPU Kota Padang telah merilis dengan menargetkan 70 persen tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Padang tahun ini, dari sekitar 56 persen pada Pilkada sebelumnya. KPU Padang juga menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 536.045 orang. jumlah tersebut belum final, karena masih terbuka peluang perbaikan data hingga ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT) nantinya.

Sebagaimana dalam Pilkada Badunsanak ini diikuti dua pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota untuk periode kepemimpinan 2019-2024. Paslon nomor urut 1 yakni Emzalmi-Desri Ayunda, dan pasangan urut 2, Mahyeldi-Hendri Septa.(David/Imral/ar)

Papua Terhambat Peralatan, Terkait Percepatan Layanan E-KTP

4/18/2018 12:06:00 AM nasional

FOTO/KORAN SINDO.

MPA,MERAUKE - Upaya mempercepat layanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih mengalami sejumlah hambatan. Mulai dari kerusakan alat, jaringan telekomunikasi, dan kondisi geografis.

Salah satunya Kabupaten Merauke, Papua, masih menghadapi kondisi tidak normal dalam hal layanan. Jika kondisi itu terus terjadi, maka layanan paling lama satu hari sebagaimana peraturan menteri (permendagri) No. 19/2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan, akan sulit dijalankan. "Alat-alat di sini banyak yang rusak. Dari 20 distrik, 19 di antaranya rusak," kata Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Merauke Marten Gana, seperti dilansir SindoNwe,com pada Selasa (17/4/2018).

Marten mengaku, kerusakan alat-alat tersebut sudah terjadi sejak 2015. Akibatnya, Kabupaten Merauke hanya mengandalkan alat-alat milik kabupaten saja saja dalam pelayanan e-KTP. Karena itu, dibutuhkan tambahan alat-alat untuk mempercepat proses pelayanan e-KTP. "Yang baik itu cuma di kabupaten. Jadi, butuh 19 tambahan alat," tuturnya.

Hal ini diperparah dengan adanya gangguan kabel optik yang membuat jaringan telekomunikasi terhambat. Padahal, untuk melakukan layanan e-KTP, jaringan telekomunikasi merupakan hal yang wajib ada. "Sedikit terganggu karena jaringan tidak baik," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, di beberapa daerah masih mengalami hambatan layanan. Misalnya, di Merauke untuk mendapatkan jaringan seluler saja tidak setiap waktu ada. "Di sini (Merauke) sinyal saja kadang nyala kadang tidak. Kalau sepanjang itu ada gangguan-gangguan yang tadi mohon dimaafkan. Ini bisa lebih dari satu jam," tuturnya.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah persoalan sumber daya manusia (SDM). Salah satunya SDM di Disdukcapil masih belum merata. Misalnya, di satu kantor hanya terdapat tiga orang yang mampu menggunakan komputer. Bahkan, dalam peninjauannya di Kabupaten Merauke masih ditemukan penduduk yang tidak bisa melakukan tanda tangan. "Masih ada penduduk yang belum bisa tanda tangan. Baru belajar. Yang mudah saja, nama saja tulis," ucap Tjahjo.

Lebih lanjut Politikus PDI Perjuangan itu meminta baik Disdukcapil ataupun masyarakat untuk proaktif megurus administrasi kependudukannya. Terlebih untuk daerah yang daya jangkaunya jauh dari pusat pemerintahan di daerah. "Kami juga meminya Pak Sekda (merauke) agar ada satu alat di kecamatan. Belum banyak yang punya. Tidak mungkin dari Distrik Sota (wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini) disuruh ke sini, kan kasihan," jelasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) I Gede Surata mengatakan, untuk Provinsi Papua, capaian perekaman masih rendah, yakni 30%. Dari jumlah penduduk Papua yang 4,2 juta jiwa, 3,3 juta jiwa juta di antaranya adalah wajib KTP. "Memang baru 1 juta jiwa yang sudah melakukan perekaman. Tapi, untuk Kabupaten Merauke sebenarnya sudah cukup tinggi, yakni 76% atau 120.000 jiwa dari total wajib sebanyak 158.000," jelasnya.

Gede mengatakan, tantangan administrasi kependudukan yang kompleks membuat capaian Papua jauh dari rata-rata nasional. Mulai dari kondisi geografis, tingkat aksesibilitas, kesadaran masyarakat, kondisi jaringan komunikasi data dan infrastrutur, serta jaringan listrik. "Misal di Pegunungan Bintang, dari 34 distrik itu yang bisa dilalui secara darat paling 4 distrik. Nah, 30 distrik sisanya itu harus pakai pesawat," tuturnya.

Lalu, pemahaman masyarakat juga dirasa minim. Seperti masih ditemukannya warga yang tidak mempunyai tanda tangan. Padahal, itu salah satu syarat untuk penerbitan e-KTP. Selain itu juga sarana prasarana layanan serta SDM diakuinya masih jauh dari harapan. "Nah keterbatasan-keterbatasan itu terus kita kejar. Jangan sampai dia terus tertinggal dari daerah lain di Indonesia," katanya.

Gede juga memastikan akan ada perlakuan khusus bagi daerah-daerah yang banyak memiliki keterbatasan. Misalnya, dalam hal pemberian dana alokasi khusus (DAK) akan lebih diutamakan. "Misal di Papua itu DAK lebih besar karena aksesibilitas. Kemudian peralatan di sini banyak rusak, kami utamakan diperbaiki. Jadi, bukan membedakan tapi prioritas yang memiliki banyak keterbatasan," pungkasnya. (amm/ar)