Mediaportalanda

Pendataan PODES 2018, Vidal Triza: Perencanaan Pembangunan Harus Sesuai Data

4/19/2018 05:02:00 AM Padang

MPA,PADANG – Data dan informasi tentang potensi spesifik yang dimiliki oleh semua wilayah hingga tingkat terkecil merupakan bahan yang penting bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum atau bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu.

Dengan demikian, pendataan Potensi Desa (PODES) 2018 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang di 104 Kelurahan se-Kota Padang harus disukseskan. “Mari kita dukung dan ikut berpartisipasi langsung pada program PODES ini. Dengan memberikan data yang valid, baik data yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Padang,” ungkap Asisten Pemerintahan Kota Padang Vidal Triza saat rapat sosialisasi pelaksanaan pendataan PODES 2018 di ruang kerjanya di Kompleks Balaikota Padang Aie Pacah, Kamis (19/4/2018).

Pendataan PODES 2018 bertujuan untuk menghasilkan data potensi desa/kelurahan; sosial, ekonomi, sarana, prasarana wilayah; bahan penyusunan statistik wilayah kecil; penyusunan berbagai analisis dan kebijakan terkait kewilayahan, misalnya identifikasi dan penentuan desa tertinggal, desa rawan bencana, dan sebagainya; penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa, diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan Penghitungan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

“Jika salah dalam memberikan data akan fatal akibatnya bagi pembangunan daerah. Apalagi, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat berdasarkan dari hasil PODES ini, tambah Vidal.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Rizal mengatakan, Pendataan PODES 2018 merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi setingkat desa di seluruh Indonesia.

Pendataan PODES 2018 juga akan memberikan informasi dasar beberapa variabel dalam sensus penduduk tahun 2020, sarana pemutakhiran Master File Desa (MFD), penentuan pemutakhiran klasifikasi/tipologi desa, misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir-non pesisir, dan sebagainya, serta pemutakhiran peta wilayah kerja statistik terendah.

“Minggu depan kita akan melakukan sosialisasi PODES 2018 ini ke semua kecamatan di Kota Padang. Karena awal bulan Mei pendataan PODES akan dilaksanakan di setiap kelurahan,” ujar Rizal.

“Kita mengucapkan terimakasih atas sinergitas dan kerjasama yang terjalin selama ini dengan Pemko Padang. Demi kemajuan dan kesuksesan pembangunan Kota Padang, BPS Kota Padang juga turut berperan aktif mensukseskan program-program pembangunan Pemko Padang,” tambah Rizal.

Rapat sosialisasi pelaksanaan pendataan PODES 2018 tersebut diikuti Kabag Pemerintahan Arfian Amhar, Camat se-Kota Padang, Dinas Kominfo dan Bagian Humas Setda Kota Padang. Sedangkan untuk sosialisasi PODES 2018 tingkat kecamatan yang direncakan akan dilaksanakan minggu depan akan diikuti oleh seluruh Lurah di masing-masing kecamatan. (LL/ar)

Dian Fakri Serahkan Dana RT/RW Triwulan 1 Se-Kecamatan Pauh

4/19/2018 02:51:00 AM Padang

MPA,PADANG – Pemerintah Kota Padang menyerahkan dana operasional bagi RT/RW se-Kecamatan Pauh untuk triwulan I di tahun 2018. Dana tinta atau kertas itu diserahkan langsung Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang diwakili Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Fakri kepada sebanyak 178 Ketua RT dan 52 Ketua RW di Masjid Nurul Huda Simpang Piai Kelurahan Cupak Tangah, Kamis (19/4).

Dian Fakri menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih atas sinergi dari para Ketua RT/RW selaku perpanjangan tangan pemerintah di lingkungan masyarakat.

“Terima kasih banyak atas sinergi dari bapak dan ibu semua,” ungkap Dian dalam sambutannya.

Mantan Kepala Sat Pol PP Kota Padang itu pun juga menyinggung terkait pentingnya menjaga kebersamaan dan kekompakan di tengah masyarakat. Sehingga dengan itu pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Di samping itu juga dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di tengah warga.

“Bagi bapak ibu ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat, mari kita jaga kekompakan dan persatuan sehingga semua kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan baik demi kemajuan kita bersama,” imbaunya.

Seperti diketahui, kata Dian lagi, akhir-akhir ini beberapa titik di Kota Padang mulai terjadi lagi tawuran yang itu dilakukan oleh anak dibawah umur atau berusia remaja. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama, agar tidak terjadinya kerusakan ataupun sampai menimbulkan korban jiwa.

“Maka itu, mari kita senantiasa menjaga anak-anak kita agar tidak terjerumus ke hal demikian. Dan bagi siapa yang melihat ataupun mengetahui seluk-beluk perbuatan tawuran ini mari laporkan ke pihak yang berwajib agar segera ditindak,” seru Dian menutup sambutan sembari menyerahkan dana operasional bagi RT/RW tersebut.

Dalam penyerahan dana RT/RW tersebut diterima masing-masing lurah se-Kecamatan Pauh. Dana ini diserahkan per-triwulan sebagai bentuk dukungan dan sokongan Pemko Padang bagi kelancaran tugas-tugas Ketua RT/RW di tengah masyarakat. Hadir dalam kesempatan itu Camat Pauh Yefri, unsur Forkopimka dan elemen terkait se-Kecamatan Pauh.(Dv/ar)

Ketua Komisi IV DPRD Minta Ketua Baznas Padang Penuhi Undangan Hearing

4/19/2018 12:18:00 AM Parlemen

MPA,PADANG – Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa mempertanyakan alasan Ketua Baznas Kota Padang yang selalu mangkir jika diundang untuk rapat dengar pendapat. Menurutnya, kalau merasa tidak ada persoalan dan masalah, untuk apa Ketua Baznas Kota Padang enggan duduk bersama dalam rapat dengar pendapat (hearing red) dengan Komisi IV DPRD Kota Padang. Selaku suatu badan yang mengelola dana umat, yang bersangkutan diminta transparan dan kooperatif dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Maidestal Hari Mahesa meminta Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang untuk kooperatif. Karena, sudah beberapa kali undangan hearing dilayangkan pada yang bersangkutan, tapi selalu diwakilkan pada stafnya.

Dikatakan, DPRD Kota Padang melalui Komisi IV telah mengundang Ketua Baznas Epi Santoso untuk rapat dengar pendapat (hearing). Pada undangan pertama, diwakili oleh beberapa orang wakil ketua dan kepala bidang.

“Ketika kami tanyakan kepada yang mewakili, bisa apa tidak memberikan keterangan jika ada Komisi IV melahirkan rekomendasi terkait hearing tersebut. Mereka menjawab untuk sifat teknis mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan, banyak yang mereka tidak bisa sampaikan dalam forum itu. Karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Ketua Baznas,” kata Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Esa ini, Kamis (19/4/2018) melalui selulernya.

Karena itu, Komisi IV memutuskan menunda rapat sampai Ketua Baznas, Epi Santoso bisa hadir. Waktu hearingpertama itu, perwakilan Baznas menyebut, Epi Santoso berhalangan karena harus pulang kampung menghadiri syukuran orang tuanya yang berangkat umroh. Sedangkan pada undangan kedua dua minggu setelah itu, perwakilan Baznas kembali menyampaikan bahwa Epi Santoso berhalangan hadir karena ikut mendampingi orangtuanya umroh.

“Dan kini, kami sudah kirimkan surat undangan ketiga kalinya untuk hearing pada Senin tanggal 23 April 2018 depan,” ujarnya.

Rapat dengar pendapat tersebut, katanya, agar dewan tidak mendengar secara sepihak saja terkait laporan yang diterima dari masyarakat. “Selaku wakil rakyat, tentu kita menampung aspirasi masyarakat. Namun, tidak serta merta langsung menyikapi hal tersebut. Makanya kita mengundang Ketua Baznas untuk meluruskannya,” tegas Esa.

Jika undangan rapat dengar pendapat kembali tidak dipenuhi, maka dewan layak mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan Ketua Baznas Epi Santoso sehingga tidak kooperatif terhadap Komisi IV DPRD Padang, katanya.

Menurut Esa, selaku anggota dewan yang mempunyai tupoksi kontrol pengawasan hanya ingin menanyakan sejauh mana program yang telah dilakukan pihak Baznas Kota Padang tentang bantuan-bantuan dari Baznas yang telah terealisasi serta pengelolaan dana Baznas.

“Kami berharap Ketua Baznas Kota Padang lebih kooperatif dan transparan dalam hal ini. Apalagi yang beliau urus adalah dana umat, sebahagian besar adalah potongan gaji pegawai se-Kota Padang. Masa kami sebagai DPRD tidak boleh mengetahui tentang pengelolaan dana umat tersebut. Terus siapa lagi yang akan mengawasi dan boleh mengetahui manajemen Baznas tersebut?” pungkasnya. (rki/ar)