Mediaportalanda

Dewan Kota Padang Pindah Nyalek Ke Parpol Lain, Syahrul : Suratnya Sudah Masuk, "Kita Terima Dan Sudah Kita Proses"

8/01/2018 08:22:00 AM Parlemen

Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul.

MPA,PADANG - Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul mengakui sudah menerima surat pengajuan pengunduran diri beberapa orang anggota DPRD Kota Padang yang pindah nyaleg ke parpol lain di Pemilihan Umum Legislatif 2019.

"Suratnya sudah masuk, sudah kita terima dan sudah kita proses," ujar Syahrul ketika dikonfirmasi BentengSumbar.com, Selasa, 31 Juli 2018, di ruangan kerjanya.

Ia mengatakan, sampai saat ini, surat tersebut sudah dilanjutkan kepada Walikota Padang untuk selanjutnya diteruskan ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan dibuatkan surat keputusan pemberhentian mereka.

"Suratnya sudah kami teruskan ke walikota dan nanti walikota yang meneruskan ke gubernur," ungkapnya.

Setelah dikeluarkan surat keputusan pemberhentian dari gubernur, kata Syahrul, baru dilakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dan penggantinya juga di-SK-kan oleh gubernur.

"Namun soal mereka apakah sudah mengajukan surat pengunduran diri ke partai lama, itu urusan mereka, bukan kami," tegasnya.

Pada pileg 2019, setidaknya ada tiga orang anggota DPRD Kota Padang yang pindah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif melalui partai lain.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Kota Padang, Evi Amri mengaku belum menerima surat pengunduran diri anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Padang yang pindah nyaleg ke partai lain, yaitu Zaharman yang nyaleg di PKS dan Yandril yang nyaleg di PKB.

"Sampai saat ini, saya belum menerima surat pengunduran diri mereka. Jadi, semuanya saya anggap isu. Sampai saat ini Fraksi Partai Hanura masih utuh," pungkasnya, Selasa, 31 Juli 2018.

(by)

Wahyu : Duta Besar RI untuk Cekoslawakia “Mau berinvestasi untuk kemajuan Kota Padang"

7/28/2018 03:30:00 AM Parlemen

MPA,PADANG - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra bertemu dengan Duta Besar RI untuk Cekoslawakia, Aulia Rahman.

Pada pertemuan tersebut, Wahyu dan Aulia Rahman membahas peluang investasi di Kota Padang.

Pertemuan untuk menjalin silahturahmi dan kerjasama itu dilakukan di Jakarta. Wahyu sendiri didampingi oleh anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latief.

"Duta Besar RI untuk Cekoslawakia Aulia Rahman yang memiliki darah Minang ingin berinvestasi untuk kemajuan Kota Padang," ujar Wahyu Iramana Putra kepada wartawan.

Dengan pertemuan itu, diharapkan komunikasi berjalan terus hingga terealisasinya investasi untuk Kota Padang.

Namun arah investasinya belum pasti, karena akan dibicarakan bersama Walikota Padang untuk tindaklanjut ke depannya.

"Kami berharap tidak memakan waktu yang cukup lama untuk berinvestasi di Kota Padang," tambahnya.

Ia berharap, keinginan berinvestasi dari pihak luar ini mendapat dukungan dari pihak manapun dan memberikan kesejahteraan bagi warga kota padang.(*)

Melalui Lokakarya Kualitas Pelayanan Publik RSUD dr Rasidin Ditingkatkan

7/26/2018 11:35:00 PM Padang

MPA,PADANG - Pelayanan publik yang baik telah menjadi suatu instrumen penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Adanya kepastian prosedur, kepastian waktu dan biaya, perilaku pelaksana pelayanan yang ramah serta penanganan pengaduan dan saran merupakan beberapa standar yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan yang harus terpenuhi. Terutama pelayanan publik di bidang kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Demikian disampaikan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Didi Aryadi mewakilli Walikota Padang sewaktu membuka Lokakarya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Kota Padang, di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balai Kota Padang, Kamis (26/7/18). Dalam kesempatan itu Didi didampingi Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang, Sandra Imelda dan Kepala Bagian Humas, Imral Fauzi.

Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Padang dan diikuti oleh unsur RSUD dr. Rasidin sendiri sebagai unit penyedia layanan, pemuka masyarakat, pengguna layanan, serta pemerhati kesehatan. Bertindak sebagai narasumber Direktur Pusat Studi Pelayanan Publik Sumatera Barat, Muharizal. M.Si.

“Pemerintah Kota Padang sangat berharap masukan dari lokakarya ini dapat menjadi rekomendasi dan pedoman bagi RSUD dr. Rasidin, agar kedepan dapat menjadi RSUD dengan pelayanan yang prima,” tutur Sandra.

Sandra juga menyampaikan 6 indikator yang perlu ditindaklanjuti oleh RSUD dr. Rasidin Kota Padang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia tahun 2018. Yaitunya kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Sementara itu, Direktur dr. Rasidin Kota Padang, Herlin Sridiani mengungkapkan apresiasinya atas terselenggaranya lokakarya ini, dimana ia dapat berdialog langsung dan menampung saran maupun keluhan dari seluruh peserta lokakarya.

“Kami sangat terbuka dengan segala keluhan yang disampaikan. RSUD dr. Rasidin terus mengevaluasi segala kekurangan pelayanan yang ada. Tahun ini kami berusaha membenahi desain interior dengan anggaran yang tersedia. Tidak lama lagi juga akan ada mesin antrian dan sistem pelayanan online. Tidak kalah pentingnya, profesionalisme petugas layanan juga akan ditingkatkan demi kenyamanan pengguna layanan,” ungkapnya.

Para peserta lokakarya tampak antusias mengikuti pemaparan dari Muharizal selaku narasumber mengenai Peraturan Menteri PAN-RB No.13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, dimana pengaduan masyarakat turut menjadi bahasan penting di dalamnya.

Menurut Muharizal, berdasarkan Permenpan tersebut unit pelayanan harus melakukan serangkaian metode untuk menganalisis masalah dan merumuskan solusi (tindakan nyata yang dapat dilakukan) untuk mengatasi berbagai masalah yang menjadi menyebab pengaduan, yang dirumuskan dalam bentuk Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan.

"Maka dari itu, segala pengaduan terhadap layanan RSUD dr. Rasidin Kota Padang yang disampaikan dalam lokakarya ini langsung dituangkan dalam bentuk rancangan kuesioner. Semuanya akan disempurnakan sebagai instrumen survei tingkat kepuasan terhadap pelayanan RSUD dr. Rasidin Kota Padang oleh Pusat Studi Pelayanan Publik Sumatera Barat," jelasnya. (BT/Dv/Wf)