Yuliadi Chandra : Meski Ada Indikasi Defisit BPJS Kesehatan, “Pelayanan Pada Masyarakat Diminta Terus Jalan”
MPA,PADANG – Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas)
Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Padang, Yuliadi Chandra, S.Pd,
mengharapkan, potensi defisit pada BPJS kesehatan tidak akan mengganggu
pelayanan pada masyarakat. Lembaga tersebut diminta semangkin optimal dan tetap
memberikan pelayanan secara normal.
"Meski demikian, walaupun ada indikasi defisit BPJS
kesehatan, pelayanan pada masyarakat diminta bisa dipastikan terus
dilaksanakan," ujar Yuliadi Chandra, di Padang, Kamis, 20 September 2018.
Menurut Chandra, pemerintah dilihat harus cerdas memikirkan untuk
mencari jalan menangani defisit pada BPJS kesehatan, agar tidak terulang pada
tahun berikutnya.
"Namun tentu saja berkaitan hal itu. Harus dilakukan
hal-hal untuk mengantisipasi jangan sampai setiap tahun BPJS kesehatan ini
mengalami defisit," tutur Chandra yang juga pengurus Serikat Media Siber
Indonesia( SMSI) Sumbar ini.
"Selama ini saya tidak merokok, tapi setelah tahu
pemerintah atau BPJS kekurangan anggaran untuk bayar pasien BPJS, Maka sebab
itu akan pikir- pikir untuk mulai merokok rutin.Seruan atau ajakan merokok ini
jangan dimaknai negatif,” sambungnya sembari menghirup rokok merk terkenal di
Indonesia.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo telah
menandatangani peraturan presiden (perpres) soal pemanfaatan cukai rokok dari
daerah untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan.
"Perpres sudah ditandatangan dan sedang diundangkan di
Kumham," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi
Saptopribowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
sebelumnya memang berharap pemerintah mengalirkan dana dari cukai rokok untuk menyeimbangkan
arus keuangannya.
Pembahasan mengenai pemanfaatan cukai rokok ini sudah
dilakukan sejak Mei 2018.
Sebab, pada 2018 ini, diperkirakan anggaran keuangan BPJS
Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp 16,5 triliun.(relis)