Mediaportalanda

Tingkatkan Pemahaman Hal Starategis, Inspektorat Gelar Bimtek Audit Pendapatan dan BLUD Puskesmas

9/26/2018 01:42:00 AM Padang

MPA,PADANG - Sesuai tugas, pokok dan fungsinya Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus memiliki kompetensi dan profesionalisme. Di samping itu juga wajib memiliki dedikasi yang baik, sehingga dapat membantu kepala daerah sekaligus memberikan keyakinan bahwa urusan penyelenggaraan pemerintah telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan.

Sementara berubahnya paradigma pengawasan membawa perubahan penting terhadap peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya proses tata kelola pemerintahan. Sehingga APIP diminta untuk selalu meningkatkan pengetahuan.

"Untuk itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kali ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal starategis yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan teknis PAD itu sendiri disertai audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas," tutur Asisten Administrasi Setda Kota Padang Didi Aryadi sewaktu mewakili Walikota Padang membuka Bimtek Audit Pendapatan dan Audit BLUD Puskesmas di Hotel Grand Inna Muara Padang, Rabu (26/9).

Diharapkannya, melalui Bimtek tersebut tentunya diharapkan seluruh peserta dapat memiliki pemahaman dan kemampuan dalam melakukan audit pendapatan dan audit BLUD Puskesmas dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan itu mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, partisipatif dan akuntabel, serta mengaplikasikannya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan.

"Kepada bapak ibu narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kami aturkan terima kasih yang memberikan materi kepada APIP kami. Saya berharap ke depan kegiatan ini akan tetap kita program dan ditingkatkan untuk menjadikan aparat pengawasan yang lebih profesional lagi," imbuh Didi menekankan.

Kepala Inspektorat Kota Padang melalui Sekretaris Arfi Anis menyebutkan, tujuan utama diselenggarakannya Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan APIP.

"Sehingga diharapkan mampu menerapkan hasil Bimtek ini dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan seoptimal mungkin. Sebagaimana narasumber dari BPKP Perwakilan Sumbar menyampaikan materi tentang audit pendapatan dan audit BLUD Puskesmas," tuturnya.

Peserta Bimtek ini ia menyebutkan, terdiri dari seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Yaitunya para auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), auditor kepegawaian serta fungsional umum di lingkungan Inspektorat Kota Padang. Dan kegiatan ini dilangsungkan selama dua hari Rabu-Kamis (26-27/9)," terangnya. (Ar/David)

Bawaslu : Tingkat Kerawanan Pada Pemilu 2019 Ada di 15 Provinsi

9/25/2018 06:38:00 PM nasional

Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto

MPA,JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan 15 provinsi memiliki tingkat kerawanan tinggi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hal tersebut diketahui berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang disusun Bawaslu bersama akademisi dan pegiat pemilu dengan melakukan penelitian di 34 provinsi dan 524 kabupaten/kota.

“15 daerah yang tingkat kerawanan di atas rata-rata nasional, yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Yogyakarta, NTB, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah,” tutur Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saata peluncuran IKP 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).

Dalam IKP disebutkan skor kerawanan 15 provinsi tersebut di atas 49,0."Papua Barat tertinggi dengan skor 52,83. Sementara itu provinsi dengan tingkat kerawanan lainnya diantaranya Papua dengan skor 49,86; Maluku Utara 48,89; Aceh 50,59; Sulawesi Tenggara 50,86; dan Sulawesi Selatan 50,26," tutur Afifuddin.

Berikutnya, Maluku 51,02; Lampung 49,56; Sumatera Barat 51,21; Jambi 49,3; Daerah Istimewa Yogyakarta 52,14; Nusa Tenggara Barat 49,59; Nusa Tenggara Timur 50,52; Sulawesi Utara 50,2 dan Sulawesi Tengah 50,5.

Afifudin melanjutkan, setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Misalnya Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta tidak terkait dimensi kontestasi.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kerawanan di daerah antara lain persoalan ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas serta proses pencalonan.

Riset IKP 2019 terbagi menjadi empat dimensi, yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas serta adil, kontestasi, dan partisipasi.

(dam)

Dilansir dari Sindonews.com
Dengan judul : Pemilu 2019, Papua Barat Jadi Provinsi Paling Rawan

Liga Indonesia Resmi Dihentikan Kemenpora Selama Dua Pekan

9/25/2018 06:01:00 PM Olahraga

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menghentikan kompetisi Liga Indonesia terkait masih maraknya kekerasan sepak bola di Indonesia. Foto : Dok

MPA,JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora ) secara resmi menghentikan Liga Indonesia. Penghentian ini terkait dengan tewasnya pendukung Persija Jakarta Haringga Sirla sebelum laga klasik Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (23/9/2018).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di hadapan media mengumumkan penghentian kompetisi terbesar di Indonesia itu. ”Kejadian ini bukan lagi tragedi sepak bola, tetapi nasional.

Atas kejadian ini, kami sebagai pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara Liga Indonesia selama dua pekan," ucap Imam Nahrawi di Kemenpora, Jakarta, seperti dilansir sindonews.com pada Selasa (25/9/2018).

"Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada korban. Selain itu, selama liga diberhentikan, kami akan melakukan evaluasi besar dan melihat langkah-langkah yang diambil PSSI sebagai pemegang tanggung jawab.”

Sebelumnya, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sebagai badan yang menangani olahraga profesional juga meminta kompetisi untuk disetop sementara. Harapannya, penghentian ini penyelesaian dan solusi dari karus kekerasan ini bisa diperoleh.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum BOPI Richard Sam Bera mengatakan ada enam sikap yang dikeluarkan terkait peristiwa ini. Pertama, BOPI mengutuk keras insiden di GBLA, dan berharap ini menjadi yang terakhir di dunia olahraga profesional di Indonesia khususnya sepak bola.

(ar/bbk)