-->

Latest Post



MPA,PADANG – Pemerintah Kota Padang menyambut baik inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan meluncurkan penerbitan Peraturan OJK (POJK) terkait Perusahaan Efek Daerah (PED).

Aturan ini sejatinya memberi ruang lebih luas untuk daerah dalam mengakses pasar keuangan. Seperti diketahui, PED nantinya bisa bekerja sama dengan anggota bursa dan kliring untuk beroperasi di daerah. Kemudian juga sebagai langkah penetrasi pasar keuangan ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau literasi pasar modal.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang melalui Asisten Administrasi Didi Aryadi usai berbincang-bincang dengan rombongan OJK yang dipimpin Kepala Grup Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi OJK Gonthor R Aziz di Balai Kota Padang, Rabu (26/9).

"Kita di Pemerintah Kota Padang sangat mendukung sekali, karena ini sesuai dengan apa yang sebenarnya sudah kita rencanakan di Kota Padang,” tutur Didi.

Menurut Didi, hal ini seperti menemukan jalan karena dengan adanya PED diyakini membantu percepatan pembangunan di Kota Padang. Artinya, kalau pemko hanya menyandarkan kepada APBD saja tentu pembangunan yang dilakukan mungkin biasa-biasa saja.

“Maka itu, kalau kita ingin percepatan akselerasi pembangunan tentu membutuhkan sumber-sumber dan lain-lain termasuk melalui dukungan OJK. Kita berharap, dengan adanya PED ini menjadi salah satu jalan untuk akselerasi percepatan pembangunan.

Kemudian juga menjadikan masyarakat ikut serta di dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Sehingga Padang akan menjadi kota yang lebih maju dan berkembang lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Grup Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi OJK Gonthor R Aziz mengatakan, OJK menargetkan penerbitan POJK terkait Perusahaan Efek Daerah (PED) rampung akhir 2018.

"Dengan ini masyarakat di daerah nantinya bisa berperan sebagai investor, dengan cara membuka rekening di PED yang didirikan di daerah. Berbeda dengan perusahaan efek non-anggota bursa yang tak bisa menerima nasabah, sebab PED diberi wewenang untuk menerima nasabah. Jadi Perusahaan efek ini nanti dimiliki oleh putra daerah dan dimanfaatkan oleh investor daerah," jelas Gonthor.

Kegiatan dan layanan yang dapat diberikan PED nantinya, sebut Ghontor, antara lain, transaksi saham, agen penjualan reksa dana. PED juga menawaran obligasi maupun produk pasar modal lainnya. Untuk menjangkau nasabah lebih luas, PED diberi izin menjalin kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang Efek berupa Lembaga Jasa Keuangan lainnya maupun perseorangan di daerah.

"Sederhananya, PED di Sumbar bisa bekerjasama dengan Bank Nagari sebagai Bank BPD setempat untuk mengjangkau calon investor di daerah," sebut Ghontor.

Deputi Direktur Pengembangan Kebijakan Transaksi Lembaga Efek dan Manajemen Krisis Pasar Modal OJK Arif Safarudin Suharto juga mengatakan, kategori pertama adalah PED dengan modal disetor minimal Rp 7,5 miliar. PED level 1 ini dapat melayani transaksi efek dan melakukan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain.

Kategori kedua, PED dengan modal disetor minimal Rp 15 miliar. Level ini, PED dapat melayani transaksi efek, melakukan pemasaran efek, serta aktivitas pembiayaan transaksi efek asal sumber dananya bukan berasal dari utang (milik sendiri).

Sementara PED kategori ketiga wajib memiliki modal disetor minimal Rp 30 miliar. Pada level ini, PED bisa melakukan layanan yang dilakukan kategori 1 dan 2, ditambah kemampuan melakukan pembiayaan transaksi dengan modal dari perbankan.

"Dari sisi pelaporan, level 1 dan 2 tak perlu laporkan modal kerja setiap hari. Kami juga berikan relaksasi mengenai outsourcing. PED bisa outsource beberapa fungsi seperti pembukuan dan kustodian," jelas Arif.

Dalam pertemuan itu juga hadir Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Padang, Early Saputra, pengamat investasi Ryan Filbert, perwakilan OJK Sumbar serta lainnya. Sementara perwakilan OPD Pemko Padang yaitu Kepala Bagian Perekonomian Edi Dharma, Kabag Umum Alfiadi dan Kasubag Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan Faisal Siregar.(**)



MPA,LOMBOK UTARA – Walikota Padang Mahyeldi melakukan peletakan batu pertama pembangunan kembali Madrasah Syamsul Huda di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (26/9/2018), yang hancur akibat gempa 29 Juli dan 5 Agusuts lalu.


Kedatangan Walikota Padang ke Dusun Lekok dalam rangka mengantarkan bantuan warga Kota Padang sebesar 1,25 miliar. Bantuan itu diperuntukkan bagi pembangunan kembali Madrasah Syamsul Huda beserta mobiler sebesar 1 miliar, dan 250 juta untuk pembangunan mushalla dan PAUD.

Dikesempatan itu, Mahyeldi menjelaskan, alasan dipilihnya pembangunan madrasah, mushalla dan PAUD karena pendidikan merupakan poin yang paling utama dalam meningkatkan derajat hidup manusia.

“Apapun yang terjadi, pendidikan tidak boleh berhenti. Karena, melalui pendidikanlah penguatan keimanan, keilmuan, bisa kita lakukan,” ujar Mahyeldi. 

Ditambahkannya, Pemko Padang juga sedang mempersiapkan penyerahan bantuan selanjutnya bagi korban gempa di Lombok. “Semoga bantuan dari warga Kota Padang yang tidak seberapa ini, bermanfaat bagi warga Lombok Utara. Dan insyaallah kami juga akan menyerahkan bantuan selanjutnya bagi korban gempa,” ungkap Mahyeldi.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Tuan Guru Najmul Ahyar saat menyambut kedatangan Walikota Padang beserta rombongan mengucapkan terimakasih atas bantuan warga Kota Padang yang diantarkan langsung Walikota Padang Mahyeldi.

“Ternyata Allah Subhana wa Ta’ala tidak membiarkan kami sendiri dalam bencana. Atas nama masyarakat Lombok Utara saya mengucapakan terimakasih atas bantuan ini,” ucap Najmul di depan ratusan warga Desa Lekok yang turut menyambut kedatangan Walikota Padang bersama rombongan.

Lebih lanjut dikatakan, akibat gempa, hampir seluruh infrastruktur hancur dan rusak berat di Lombok Utara, termasuk bangunan sekolah, pesantren dan madrasah. Begitu juga, korban jiwa akibat gempa sebanyak  491 orang.

“Kita harus berhusnuzon atas takdir Allah ini. Semakin hari,  hikmah demi hikmah semakin kami temukan. Allah telah mendidik kita, bahwa Lombok Utara tidak sendirian dalam menghadapi bencana, tutur Najmul di depan warganya.
Turut dalam rombongan Walikota Padang, Ketua Baznas Kota Padang dan beberapa pimpinan SKPD terkait Kota Padang. (Ar/Joim/Zal)



MPA,PADANG - Sesuai tugas, pokok dan fungsinya Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus memiliki kompetensi dan profesionalisme. Di samping itu juga wajib memiliki dedikasi yang baik, sehingga dapat membantu kepala daerah sekaligus memberikan keyakinan bahwa urusan penyelenggaraan pemerintah telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan.

Sementara berubahnya paradigma pengawasan membawa perubahan penting terhadap peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya proses tata kelola pemerintahan. Sehingga APIP diminta untuk selalu meningkatkan pengetahuan.

"Untuk itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kali ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal starategis yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan teknis PAD itu sendiri disertai audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas," tutur Asisten Administrasi Setda Kota Padang Didi Aryadi sewaktu mewakili Walikota Padang membuka Bimtek Audit Pendapatan dan Audit BLUD Puskesmas di Hotel Grand Inna Muara Padang, Rabu (26/9).

Diharapkannya, melalui Bimtek tersebut tentunya diharapkan seluruh peserta dapat memiliki pemahaman dan kemampuan dalam melakukan audit pendapatan dan audit BLUD Puskesmas dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan itu mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, partisipatif dan akuntabel, serta mengaplikasikannya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan.

"Kepada bapak ibu narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kami aturkan terima kasih yang memberikan materi kepada APIP kami. Saya berharap ke depan kegiatan ini akan tetap kita program dan ditingkatkan untuk menjadikan aparat pengawasan yang lebih profesional lagi," imbuh Didi menekankan.

Kepala Inspektorat Kota Padang melalui Sekretaris Arfi Anis menyebutkan, tujuan utama diselenggarakannya Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan APIP.

"Sehingga diharapkan mampu menerapkan hasil Bimtek ini dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan seoptimal mungkin. Sebagaimana narasumber dari BPKP Perwakilan Sumbar menyampaikan materi tentang audit pendapatan dan audit BLUD Puskesmas," tuturnya.

Peserta Bimtek ini ia menyebutkan, terdiri dari seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Yaitunya para auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), auditor kepegawaian serta fungsional umum di lingkungan Inspektorat Kota Padang. Dan kegiatan ini dilangsungkan selama dua hari Rabu-Kamis (26-27/9)," terangnya. (Ar/David)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.