Mediaportalanda

Wako Padang Terima “Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial” Pada Puncak HKSN

12/19/2018 02:25:00 AM Padang

MPA,GORONTALO - Wali Kota Padang Mahyeldi menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita pada puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Limboto Sport Centre, Gorontalo, Kamis (20/12/2018).

Penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan pemerintah sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa besar dalam bidang perikemanusiaan pada umumnya atau dalam sesuatu bidang perikemanusian pada khususnya yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial.

Piagam Tanda Kehormatan SLKS membuktikan bahwa Wali Kota Mahyeldi dianggap telah berhasil menyelesaikan permasalahan sosial atau yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Padang. Seperti, penangganan dan pembinaan Anak Jalanan (Anjal) melalui program kerjasama dengan Yonif 133 Yudha Sakti Padang. Dimana program ini telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah, bantuan modal usaha, beras genggam. Tersedianya kawasan ramah disabilitasi di Jalan Permindo. Serta ,Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LPKS ABH) Kasih Ibu di Kecamatan Koto Tangah yang juga telah diganjar penghargaan oleh Menteri Sosial.

Begitu juga dengan penggerakkan pilar-pilar sosial di Kota Padang, seperti PSM, TKSK, Tagagan, PKH, dan Karang Taruna. Dimana Karang Taruna Mata Air Bersatu (Mabest) juga meraih penghargaan peringkat III Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional 2018 dari Menteri Sosial tadi malam (19/12/2018) dalam rangkaian acara HKSN di Gorontalo.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Presiden RI atas kerjasama pemerintah dan masyarakat yang sudah terjalin selama ini. Semua itu tidak hanya sampai disini. Kita harus tingkatkan lagi inovasi-inovasi kesetiakawanan sosial di Kota Padang. Dengan lebih memaksimalkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat”, ungkap Mahyeldi usai menerima SLKS dari Menteri Sosial yang didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Padang Amasrul dan Ketua TPPKK Kota Padang, Harneli.

Sementara itu, Menteri Agus mengatakan, peringatan HKSN 2018 merupakan wadah untuk membangkitkan kesetiakawanan sosial yang telah dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia.

“Kearifan lokal yang kita miliki harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk kesejahteraan bangsa dan menghadapi pengaruh globalisasi. Mari kita tumbuhkan rasa tolong-menolong, gotong-royong dan kepedulian atar sesama”, ujar Menteri Agus.

Dikesempatan itu, SLKS juga diterima Wali Kota Tanjung Balai Syahrial, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sukesi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Ilham A Gazaling, Kepala Dinas Sosial kabupaten Bandung Nina Setiana, Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Idah SyahidahRuli Habibie, Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan Lisdawati Anshori Hendrajoni dan Ketua Yayasan Sosial Pelayanan Kasih (YSPK) Anugerah Tanjung Pinang Yohanes Supriyanto. (LL)

Humas Kota Padang

Kemarin pukul 14.37

Wali Kota Mahyeldi Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial

GORONTALO - Wali Kota Padang Mahyeldi menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita pada puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Limboto Sport Centre, Gorontalo, Kamis (20/12/2018).

Sementara itu, Menteri Agus mengatakan, peringatan HKSN 2018 merupakan wadah untuk membangkitkan kesetiakawanan sosial yang telah dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia.

Aceh Selatan Ribuan Rumah Terendam Banjir, Ratusan Warga Terpaksa Mengungsi

12/18/2018 05:43:00 PM nasional

MPA,ACEH SELATAN - Ribuan rumah di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh terendam banjir hingga mencapai ketinggian 1 meter lebih. Selain merendam permukiman warga, banjir juga melumpuhkan akses darat di tiga kecamatan yang ada. Ratusan warga terpaksa mengungsi di posko penampungan.

Curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu sepekan terakhir menyebabkan meluapnya Sungai Gelombang Aceh Selatan. Memasuki hari keempat banjir di Aceh Selatan tercatat ratusan orang warga Desa Lhok Raya di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan telah dievakuasi ke posko-posko pengungsi

Hingga saat ini warga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir. Tiga kecamatan yang terendam yakni Trumon Timur, Trumon Tengah dan Kecamatan Trumon.

Balita, anak-anak, remaja dan dewasa mulai diserang penyakit demam, diare dan penyakit kulit lainnya selama tinggal di pengungsian. Minimnya ketersediaan obat-obatan di posko kesehatan korban banjir membuat warga hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada.

Desa terparah terkena banjir yaitu Desa Lhok Raya dan Cot Bayu. Di lokasi ini genangan banjir merendam pemukiman warga sudah mencapai ketinggian 2 meter dan membuat semua aktivitas warga lumpuh total.

“Ada empat tenda dan satu dapur umum yang dibangun di lokasi Kompi Brimob Trumon Aceh Selatan. Di posko ini pengungsi sudah mencapai ratusan jiwa,” kata Cut Abra, salah seorang warga korban banjir.

(ar/rhs)

Sumber Sindonews.com

Kementrian Koordinator Kemaritiman RI Bakal Prioritaskan Pembangunan Jalan Pelabuhan Laut Teluk Tapang

12/18/2018 05:15:00 PM Sumbar

MPA,PASAMAN BARAT - Dari pembahasan hasil rapat dan peninjauan potensi secara langsung, keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, sangat penting untuk mengangkat ekonomi daerah.

Oleh karna itu Kementrian Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia akan memprioritaskan pembangunan jalan menuju pelabuhan laut Teluk Tapang tersebut.

Hal ini disampaikan Deputi Koordinator Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Jamaludin saat meninjau Pelabuhan Teluk Tapang, bersama rombongan 7 kementerian dengan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati Pasbar Selasa, (18/12/2018).

Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, pada tahun 2019 nanti kita akan mengalokasikan anggaran untuk pengaspalan jalan menuju pelabuhan yang masih terbengkalai, sesuai arahan umum pimpinan bahwa infrastruktur yang sudah dibagun tidak boleh tidak dimanfaatkan.

Apalagi bangunan pelabuhan Teluk Tapang sudah rampung tinggal akses jalan darat yang belum siap sepenuhnya.

"Kita berupaya dua sampai tiga tahun ini jalan menuju pelabuhan sudah bisa ditempuh untuk pengoperasional pelabuhan dan mengenai jumlah dana yang akan di kucurkan belum bisa dipastikan, namun perkiraan kasar antara Rp200 - Rp500 miliaran lagi yang dibutuhkan untuk pengoperasian Teluk Tapang" ungkapnya.

Keberadaan pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Pasaman Barat sangat penting dengan dukungan potensi alam yang melimpah. Meskipun saat ini Pasaman Barat masih berstatus daerah tertinggal maka tugas pemerintah untuk mengangkatnya lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit didampingi Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan keberadaan pelabuhan sangat strategis sebagai penopang Pelabuhan Teluk Bayur Padang sehingga potensi alam yang ada bisa dibawa melalui jalur laut.

Ada banyak potensi disekitar daerah ini, export biji besi, 1,6 juta ton CPO/tahun, ada rencana pembuatan pabrik turunan CPO serta potensi pabrik semen. Melihat pentingnya potensi teluk Tapang ini, juga telah direncanakan penyaluran listrik dan air bersih dari kementerian ESDM.

Kemudian dari PUPR tahun 2019 akan ada pembangunan jalan sepanjang 11 km menuju teluk Tapang. Selain itu juga dengan adanya penetapan pengurusan pengoperasian Teluk Tapang maka Pasaman Barat akan terbuka dan akan menghidupkan ekonomi masyarakat, ujar Nasrul Abit.

Wagub juga menambahkan, saat ini bangunan fisik pelabuhan sudah rampung. Tinggal akses jalan atau transportasi darat yang belum selesai.

Di perkirakan sekitar 42 kilometer, paling tidak membutuhkan sekitar Rp.400 miliar untuk merampungkan jalan dan delapan jembatan. Kita berharap pemerintah pusat dapat menganggarkannya," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan untuk merampungkan pembangunan jalan menuju pelabuhan Pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, pasalnya APBD sangat tidak memungkinkan karna membutuhkan biaya yang besar.

"Apabila pelabuhan Teluk Tapang Rampung, maka akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, karena bisa menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu keberadaan dermaga bisa mengurangi kerusakan jalan nasional yang dilewati kendaraan bermuatan CPO atau kelapa sawit setiap harinya," terang Yulianto.(rill)