-->

Latest Post


MPA,JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan panggilan video dengan Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie yang sedang berada di Jerman. Panggilan video ini dilakukan Presiden di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 14 Januari 2019.

"Tadi menanyakan mengenai pengembangan sumber daya manusia secara besar-besaran yang ingin kita lakukan dalam kurun (waktu) ke depan, menurut beliau seperti apa," kata Presiden dalam keterangannya kepada para jurnalis.

Presiden menjelaskan, Habibie memberikan penekanan dalam bidang pendidikan, agar diberi perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan pendidikan vokasi dan pelatihan-pelatihan. 

"Pendidikan dan pembudayaan. Beliau menyampaikan itu. Jadi budaya produktivitas, kedisiplinan, kemudian kerja keras itu yang beliau sampaikan. Dan juga mengenai perbedaan-perbedaan budaya yang ada di kita ini agar menjadi sebuah kekuatan. Intinya ke sana," lanjutnya.

Di awal perbincangan, Presiden bertanya mengenai kondisi kesehatan Habibie. Habibie menjelaskan bahwa kondisinya baik dan sehat.

"Ya semoga Pak Habibie selalu diberikan kesehatan yang prima oleh Allah. Kami semuanya di Tanah Air, seluruh rakyat selalu mendoakan untuk kesehatan bapak. Dan kalau ada hal-hal yang diperlukan, kami sudah perintahkan kepada Mensesneg untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan bapak. Kami siap untuk melayani," ujar Presiden.(ar/rill)




MPA,JAKARTA -  Presiden Joko Widodo memandang banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi terdepan dalam mengembangkan teknologi kendaraan bermotor listrik. Menurutnya, selain karena ramah lingkungan, kendaraan bermotor listrik juga bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Hal tersebut dikemukakan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 14 Januari 2019.

"Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian BBM, mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun," ujar Presiden.

Terkait dengan upaya membangun industri kendaraan bermotor listrik, Presiden menyampaikan tiga hal. Pertama, Presiden ingin agar regulasi yang mengatur mengenai program kendaraan bermotor ini disiapkan dan segera diselesaikan.

"Sehingga negara kita dapat beralih lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam kendaraan bermotor listrik," lanjutnya.

Keyakinan Presiden bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama di industri kendaraan bermotor listrik tersebut bukan tanpa sebab. Menurutnya, Indonesia memiliki semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan _lithium_ baterai yang menjadi kunci dalam produksi kendaraan bermotor listrik.

"Kita memiliki nikel, kobalt, mangan, yang itu menjadi sangat penting sekali dalam menyiapkan baterai untuk kendaraan listrik. Sehingga ini strategi bisnis negara ini harus mulai diatur, sehingga nanti kita bisa melakukan sebuah lompatan menuju ke sebuah produksi baik motor maupun mobil yang memiliki _competitiveness_ yang baik, baik pasar domestik maupun pasar ekspor," ungkapnya kepada para jurnalis.

Kedua, Presiden meminta agar perencanaan pengembangan kendaraan bermotor listrik ini dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi antarkementerian lembaga, dan juga melibatkan swasta. "Baik dari sisi risetnya, inovasinya, anggarannya, sampai dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan," katanya.

Ketiga, Presiden mengatakan pengembangan kendaraan bermotor listrik harus digunakan sebagai momentum untuk penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menguasai teknologi terkini dan sekaligus digunakan untuk penciptaan nilai tambah.


"Efek multiplier melalui upaya memperbesar kandungan komponen dalam negeri (TKDN)," tandasnya.(ar/rill)


MPA,JAKARTA -  Presiden Joko Widodo kembali menekankan bahwa edukasi kebencanaan di Indonesia merupakan hal yang penting dilakukan. Dirinya ingin agar edukasi tersebut sudah dimulai pada akhir bulan ini dan dijalankan secara berkesinambungan, utamanya di daerah-daerah rawan bencana.

Hal itu dikemukakan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai kesiagaan menghadapi bencana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 14 Januari 2019.

"Saya ingin agar di akhir bulan ini bisa dimulai baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga di masyarakat. Saya ingin ini terus digerakkan di semua daerah terutama di daerah-daerah yang rawan bencana," ujarnya.

Selain membicarakan soal edukasi kebencanaan, Presiden juga menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta jajaran terkait lain untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah yang sebelumnya mengalami bencana.

"Agar yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang berada di NTB, Lombok, kemudian yang berada di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, kemudian di Banten maupun di Lampung betul-betul dikawal implementasinya agar segera bisa diselesaikan terutama," kata Presiden.

Berkaitan dengan sistem peringatan dini, Presiden juga meminta jajarannya untuk selalu mengevaluasi dan melakukan pemeriksaan di lapangan. Dengan adanya sistem peringatan dini yang dipersiapkan dan berfungsi dengan baik diharapkan dapat mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat bencana.

"Sistem peringatan dini agar dievaluasi, dicek di lapangan, kemudian diuji. Pengorganisasian sistem peringatan dini ini semuanya harus betul-betul berada pada posisi yang baik dan rakyat bisa tahu sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan minimalkan," tuturnya.

Terakhir, ia meminta respons cepat pemerintah daerah dan peningkatan koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam manajemen bencana. Selain itu, simulasi latihan penanganan bencana dimintanya juga untuk digalakkan kembali.

"Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin," tandasnya.


Jakarta, 14 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin


Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.