-->

Latest Post



MPA,PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan setiap ASN harus memperkuat birokrasi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)-nya masing-masing, dengan melaksanakan pekerjaan sesuai aturan, tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki.

“Laksanakan tugas berdasarkan tupoksi, bangun konsolidasi setiap jenjang jabatan dan bidang pekerjaan”, ujar Mahyeldi saat memimpin apel pagi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jalan Ujung Gurun, Selasa (11/6/2019) pagi.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagai suatu organisasi, unit-unit kerja Pemko Padang atau setiap SKPD juga harus saling mendukung dengan menjalin koordinasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, termasuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

“Bekerjalah dengan profesional. Tidak ada like and dislike. Singkirkan ego sektoral. Karena kita satu, berada dalam organisasi Pemko Padang”, tegas Mahyeldi.

Ia menambahkan, konsolidasi SKPD diperuntukkan bagi kesuksesan pembangunan Kota Padang. Bukan untuk membangun pribadi atau untuk kepentingan ASN maupun pejabat. Dengan demikian, dukungan dan saling menguatkan merupakan suatu keniscayaan.

“Dan hal penting lainnya adalah membangun kemitraan dengan stakeholder lainnya, seperti Forkopimda dan masyarakat”, imbuh Mahyeldi.

Di kesempatan itu, Wali Kota Mahyeldi juga mengingatkan ASN Dinas PUPR untuk menertibkan seluruh administrasi dan dokumen pekerjaan. Jangan sampai terjadi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan dokumen pekerjaan.

“Jika ada permintaan informasi dan dokumen pekerjaan, silahkan layani berdasarkan aturan yang berlaku”, imbuhnya lagi. (*)



MPA,PADANG -- Pemerintah Kota Padang masih kekurangan sebanyak 3000 PNS baru untuk menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, Pemko melalui  Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya
Manusia (BKPSDM) Kota Padang  telah mengusulkan permintaan penambahan PNS tersebut untuk penerimaan CPNS 2019. 

"Kita sudah ajukan ke pusat sesuai arahan Kemenpan-RB. Junlah kebutuhan kita mencapai 3000 orang," kata Kepala BKPSDM Kota Padang, Habibul Fuadi.

Menurut Habibul, kebutuhan pegawai di Pemko Padang cukup banyak. Apalagi, banyak ASN yang akan memasuki purna bakti tahun 2019 dan 2020 mendatang.

Tahun 2018 lalu, lanjut Habibul, Pemko Padang juga mengajukan sebanyak 3 ribu CPNS. Namun, yang disetujui pemerintah pusat hanya 550 formasi.

"Kita sifatnya hanya mengusulkan. Soal berapa dapatnya, pemerintah pusat yang menentukan," sebutnya. (*)


MPA,Kota Solok - Telah beredar di WhatsApp Grup (WAG) tentang sebuah pernyataan yang mengatasnamakan Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, S.I.K. M.H. 

Pernyataan tersebut bertuliskan "PDIP TERUS MELAKUKAN REFORMASI TERHADAP TNI. JOKOWI AKAN MEMBERIKAN PORSI KEPADA POLRI TERDEPAN DAN TERATAS DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA".

Informasi yang beredar di WAG tersebut ternyata tidaklah benar. Pihak Polri melalui Biro Multimedia Divisi Humas Polri langsung memberikan stempel Hoax.

Kemudian mengunggahnya melalui akun Twitter, Facebook dan Instagram milik Divisi Humas Polri.

Hal ini untuk diketahui oleh masyarakat luas (netizen), bahwa informasi yang beredar tersebut adalah informasi bohong atau hoax.

Setelah dikonfirmasi kepada AKBP Dony Setiawan, ia menyebutkan bahwa hal itu tidaklah benar dan tidak pernah ia sampaikan maupun membuat pernyataan seperti itu.

"Tidak benar, itu hoax yang beredar. Kami tidak pernah memberikan pernyataan tersebut", kata Kapolres Solok Kota AKBP Dony saat dikonfirmasi tadi siang.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial untuk selalu berhati-hati dalam mendapatkan sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Apalagi dengan cepat langsung meneruskan informasi tersebut kepada yang lainnya.

"Mari kita biasakan untuk sharing dulu sebelum share", imbaunya.(riliss)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.