-->

Latest Post

Penulis: Rival Achmad Labbaika Alhasni Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia.

Perayaan HUT DKI 2019 Paling Meriah, Anies Ingin Wujudkan Kesetaraan dan Kesejahteraan, Jakarta Wajah Baru di Balik Bayang-bayang Silpa 2018 yang Tinggi dan Kabar Suram Tunggakan Rusunawa yang tak Kunjung Bersolusi.

Minggu 24 Maret 2019, Anies Sumringah saat peresmian beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) Fase I di Bundaran HI, Jakarta. 

Beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) menjadi momentum besar bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Soal wajah baru DKI Jakarta, Anies mengatakan, wajah baru yang dimaksudnya tak sebatas penampilan fisik perkotaan Jakarta, melainkan juga perubahan pola pikir dalam merumuskan kebijakan bagi warga Jakarta.

 "Kebaruan itu bukan hanya aspek fisik yang terlihat, tetapi juga di aspek mindset, cara berpikir, cara melihat, dan cara mengambil keputusan tentang kebijakan-kebijakan baru yang kita lakukan di sini," kata Anies di Monas, terkait Hari Ulang Tahun ke-492 DKI Jakarta yang diperingati pada hari ini, Sabtu (22/6/2019).

Anies menyebutkan, saat ini memang sudah ada ikon-ikon yang menggambarkan wajah baru Jakarta.

Seperti diketahui sebelumnya Anies Baswedan meresmikan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). 

Ketiga jembatan yang diresmikan itu yakni JPO Bundaran Senayan, JPO Glora Bung Karno (GBK) dan JPO Polda Metro Jaya,  tiga JPO yang didesain dengan gaya artistik yang unik dan Instamable.

Atau jika kita sedikit mundur ke belakang dari ide Anies dan Joko Avianto saat bertemu di Frankurt Boom Fair pada Oktober 2015 lalu. 

"Salah satu yang ditunjukan disana adalah karya bambu dari mas Joko. Lalu saya minta untuk membuat instalasi di Jakarta," ucap Anies.
Anies ingin menunjukan bahwa di Tanah yang paling mahal telah terpasang instalasi material paling termurah di Indonesia.
"Tetapi lewat kreativitas tangan pak Joko Avianto, material yang tak bernilai itu menjadi karya seni yang tak ternilai. Itu pesan yang ingin disampaikan," ucap Anies.

Kamis, 16 Agustus 2018, Anies Meresmikan Karya Joko Avianto Bambu Getah Getih ini dan menjadi ikon baru yang berada di Bundaran HI, yang berderetan dengan Patung Selamat Datang, Patung Arjuna Wiwaha dan Patung Jendral Sudirman

Terkait warga DKI Jakarta dalam hal kesejahteraan Anies menegaskan,  . "Mereka yang posisinya masih di bawah diberikan fasilitas untuk bisa tumbuh berkembang lebih cepat agar setara dengan yang lainnya," ujar Anies.

Anies mengatakan, beberapa program yang dilaksanakan Pemprov DKI untuk mewujudkan hal itu antara lain penyediaan transportasi umum yang terintegrasi, kuota khusus bagi pemegang kartu KJP Plus, dan penyediaan kartu pekerja.

Perayaan tahun ini dinilai sebagai perayaan paling meriah. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Jakarta menyebut anggaran untuk perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-492 DKI Jakarta mencapai Rp 20 miliar. Menurut Edy, nilai yang mencapai Rp 20 miliar itu baru yang dianggarkan Disparbud. Nilai itu belum termasuk berbagai perayaan lainnya terutama yang diselenggarakan di tingkat kota.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Senin (22/6/2019), di Gedung DPRD DKI Jakarta, mengingatkan Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta agar bertindak cermat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Mendagri Tjahjo mengatakan, Pemprov dan DPRD DKI mesti cermat supaya anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. "Perencanan, penganggaran, dan memastikan program harus menjadi kata kunci karena DKI salah satu provinsi yang tahun 2018 Silpa-nya cukup tinggi," kata Mendagri

Silpa merupakan singkatan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Tjahjo menyayangkan Silpa DKI Jakarta yang disebutnya mencapai angka Rp 2 triliun. Tjahjo juga mendorong DPRD DKI mengawasi penggunaan anggaran supaya angka Silpa tidak terlampau tinggi. "Saya kira antara perencanaan, antara penganggaran, memastikan program itu berjalan dan fungsi pengawasan DPRD harus jalan. 

Mendagri yakin akan Pemprov DKI akan bisa memaksimalkan tahun anggaran di 2020 khususunya diawali dengan penyerapan tahun 2019 ini," Tjahjo pun mengingatkan Pemprov dan DPRD DKI hati-hati dalam menyusun program tahun anggaran 2020, khususnya menyangkut dana hibah dan bantuan sosial yang rawan korupsi. 

Jika kita menarik diri ke bulan September 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyebut jumlah tunggakan penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) jumlahnya dapat mencapai Rp 27 miliar. Biaya sewa yang relatif rendah ternyata tidak menjadi solusi terbaik.

Diketahui tunggakan rusunawa dikasifikasikan menjadi empat meliputi, tunggakan retribusi sewa, tunggakan listrik, ada tunggakan air, dan ada denda tunggakan. Selebihnya untuk tunggakan itu, diwajibkan atas penghuni untuk melunasi. Berkaitan dengan tunggakan retribusi sewa itu wajib dibayar oleh masyarakat penghuni rusun, Sesuai Pergub 111 bila melakukan keterlambatan maka ada denda tunggakan yang diwajibkan terhadap penghuni.

Tunggakan yang ada sejauh ini berasal dari mayarakat umum dan masyarakat yang terprogram oleh pemerintah. Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji mendesak Anies Baswedan untuk segera mengeluarkan regulasi. Enggan menabrak regulasi Pemda DKI Jakarta tak kunjung mengeluarkan Pergub terkait Pemutihan Tunggakan Rusunawa yang sudah disarankan. 

Terkait sambutan Bapak Anies dalam rangka Perayaan HUT DKI Jakarta di Bundaran HI, mengenai menghadirkan keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan. Keputusan Gubernur 24 Mei 2019 lalu cukup mengejutkan. 

Anies menetapkan tambahan penghasilan selain kepada PNS, tambahan penghasilan juga termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, yang menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, sebagai Gubernur Bapak memiliki hak prerogatif ketika mencapai target pendapatan, dapat pendapatan tambahan.
Hak penghasilan tambahan itu hanya dinikmati pegawai BPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. 

Aturan yang ditanda tangani Anies tersebut untuk menetapkan tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan bagi pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI. "Itu (aturan) ketika pajak mencapai target diatur, jadi sebagai jasa prestasi, kebetulan kemarin berbarengan dengan tunjangan hari raya.

Berada ditengah kemeriahan perayaan HUT DKI Jakarta di Bundaran HI, justru serasa sepi, karena kesetaraan dan kesejahteraan yang Bapak Gubernur Anies Baswedan maksud tak mampu saya pahami, apalagi jika menyangkut MRT dan  infrastruktur lainnya selain JPO dan trotoar, terlalu sulit bagi saya menafikan campur tangan pemerintah pusat, yang terlalu terasa dalam mengubah "Wajah Baru Ibukota" ini. Apalagi jika bicarakan program pemprov DKI masih dihantui nilai SILPA yang tinggi dan perlu diingatkan oleh Mendagri hingga tunggakan Rusunawa yang hampir senilai dengan biaya perayaan yang meriah ini. 

Namun tak apa karena setidaknya ada beberapa ikon untuk ber-swafoto yang Instamable.Selamat Ulang Tahun Jakarta ku…Kota Yang Indah Dipandang Jika Kita Berada “Diatas”.[**]


Dari berbagai Sumber


Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

MPA -  Presiden Jokowi mendorong penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Viet Nam saat bertemu dengan Perdana Menteri Viet Nam Nguyen Xuan Phuc disela-sela penyelenggaraan KTT Ke-34 ASEAN tahun 2019 di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu, 22 Juni 2019.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, PM Viet Nam secara langsung kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi atas proses dan hasil Pemilu di Indonesia.

Dalam Pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Viet Nam. Oleh sebab itu Presiden berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera. Jika tidak diselesaikan maka berpotensi menimbulkan masalah.

“Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Viet Nam untuk dapat segera menyelesaikan  perundingan batas ZEE,” kata Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Viet Nam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini.  

“Draft Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Viet Nam, konsep ini akan dapat   diadopsi pada KTT ini,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan selamat kepada Viet Nam yang akan menjadi negara anggota DK PBB pada 2020-2021. Dengan demikian, pada tahun 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN (Indonesia dan Viet Nam) yang akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2020. 

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.

Bangkok, 22 Juni 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin


Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

MPA - Presiden Joko Widodo mendorong sektor swasta ASEAN agar terus mencari peluang di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pertemuan Pemimpin ASEAN dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu sore, 22 Juni 2019.

“Kalangan swasta ASEAN justru harus mencoba cari peluang sambil terus perkuat jejaring untuk memperkokoh integrasi,” ucap Presiden dalam sambutannya.

Proses integrasi ekonomi menurut Presiden, memang tidak mudah di tengah tren unilateralisme. Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan posisi Indonesia yang terus mendorong agar negara anggota ASEAN tetap berkomitmen terhadap penyelesaian negosiasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

“Tentu komitmen ini memerlukan dukungan dari swasta ASEAN, termasuk ASEAN-BAC,” kata Presiden mengakhiri sambutannya.

Bangkok, 22 Juni 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.