-->

Latest Post

Photo Istimewa 
MPA - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memajukan pariwisata dan perekonomian daerah memerlukan kesinambungan dan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau rencana pengembangan kawasan pariwisata yang terletak di KEK Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, pada Kamis, 4 Juli 2019.

"Kita ini turisnya yang mau ke sini itu banyak dan akan (semakin) banyak kalau kita siap. Oleh sebab itu, perlu kerja yang terintegrasi antara pemerintah daerah baik kota, provinsi, kabupaten, dan pusat. Harus sambung semua," ujarnya.

Dalam hal pengajuan wilayah untuk KEK Tanjung Pulisan yang hari ini disambangi Presiden misalnya, banyak persoalan dan pengambilan kebijakan yang membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak untuk dapat segera diselesaikan. Maka itu, dalam kunjungannya kali ini, Presiden hendak memastikan bahwa semua kendala yang ada dapat segera teratasi.

"Ini mau kita selesaikan biar investasi itu langsung datang. Kalau enggak rampung-rampung, payung hukumnya enggak selesai-selesai, ya enggak akan mulai-mulai," tuturnya.

Pemerintah pusat sendiri memberikan dukungan penuh dan investasi berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sulawesi Utara. Beberapa di antaranya ialah perluasan terminal bandara Sam Ratulangi di Manado, pelebaran jalan menuju lokasi wisata, dan pembangunan jalan tol yang akan memudahkan wisatawan menuju lokasi.

Presiden juga mengingatkan, seiring dengan peningkatan wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara dan KEK Tanjung Pulisan nantinya, maka provinsi tersebut memerlukan ketersediaan sarana akomodasi yang mampu menampung arus wisatawan yang bertambah.

"Di Sulawesi Utara butuh tambahan hotel banyak sekali. Yang menyampaikan itu maskapai dan biro perjalanan. Banyak sekali yang ingin datang ke sini. Tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin mem- _backup_ hal-hal yang belum siap tadi," ucapnya.

Di sisi lain, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pihaknya memerlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat disebutnya memainkan peranan penting dalam penciptaan budaya dan kebiasaan yang ramah terhadap wisatawan sehingga para pendatang merasa nyaman untuk berwisata di tempat itu.

"Yang berkaitan dengan budaya. Budaya bersih, budaya senyum, budaya melayani, dan tentu saja yang berkaitan dengan misalnya hal-hal yang kecil seperti urusan restoran dan kebersihan toiletnya. Ini tidak mudah. Ini pekerjaan besar," ujar Presiden.

Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, untuk merencanakan atraksi wisata yang rutin sehingga Sulawesi Utara memiliki agenda wisata yang terjadwal dan layak untuk dikunjungi wisatawan mancanegara.

"Pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata membuat _annual event_ yang pasti. Jadi orang ke sini itu ada terus yang ditonton. Minimal setiap minggu itu harus ada. Sabtu-Minggu ada tontonan. Di sini kan banyak tontonan budaya entah di Manado atau KEK-nya," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widowo dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Minahasa Utara, 4 Juli 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin


MPA,SUMBAR–  316 orang mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang akan melakukan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di Kabupaten Dharmasraya.

Kedatangan mahasiswa yang dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Pertanian Unand, DR. Munzir Husniah, ini diterima secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan, di Auditorium Dharmasraya Pulau Punjung, seperti dilansir Topsumbar, Selasa (02/07/2019).

Wabup dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terimakasih kepada Rektor Unand yang telah memberikan kepercayaan dan menempatkan para mahasiswa untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

“Tentu kami berharap, kehadiran mahasiswa peserta KKN-PPM ini dapat membawa manfaat, tidak hanya bagi mahasiswa bersangkutan, namun juga bagi pemerintah dan masyarakat di lokasi KKN,” ujar wabup.

Selain itu, Wabup juga berpesan, agar kegiatan KKN PPM yang akan dilaksanakan selama 40 hari itu tidak tercemar dengan kegiatan-kegiatan lain di luar nuansa pengabdian, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.

“Kepada Camat serta Wali Nagari yang daerahnya dipakai sebagai lokasi KKN PPM mahasiswa, saya minta agar dapat terus memonitor dan membantu tugas-tugas mahasiswa. Marilah kita ciptakan simbiosis mutualisme antara mahasiswa dan masyarakat. Sehingga tugas mahasiswa dapat diselesaikan dengan baik dan masyarakat pun dapat menikmati hasil kerjasama tersebut sesuai harapan kita bersama,” pungkas wabup.

Adapun, 316 mahasiswa peserta KKN-PPM ini akan disebar di 12 Nagari yang ada di Dharmasraya. (*)

Photo Istimewa 
MPA - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat untuk bersatu kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air usai rangkaian pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2019 berakhir. Ia berharap perbedaan pilihan politik saat gelaran Pilpres 2019 bisa dilupakan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2019.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita, 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya," ungkap Presiden.

Dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Arief Budiman membacakan keputusan KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU wajib menetapkan pasangan calon terpilih maksimal tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 saudara Haji Joko Widodo dan Prof Dr KH Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 854.670.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024" demikian bunyi surat ketetapan KPU RI yang dibacakan Ketua KPU.

Presiden Jokowi pun mengucapkan rasa syukur bahwa KPU telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih melalui pleno terbuka.

Jakarta, 30 Juni 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.