Mediaportalanda

Presiden Lepas Kontingen Gerakan Pramuka Ikuti Jambore Kepanduan Dunia XXIV di AS

7/19/2019 05:54:00 AM nasional

Photo : Istimewa

MPA,JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Kepanduan Dunia XXIV di Virginia Barat, Amerika Serikat pada 22 Juli hingga 2 Agustus 2019 mendatang. Acara pelepasan ini digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 19 Juli 2019.

"Saya mengucapkan selamat kepada adik-adikku semuanya, serta kakak pembina yang mengawal kehadiran kontingen pramuka, bukan hanya sebagai wakil organisasi Indonesia, tetapi juga merupakan duta bangsa dan duta negara Republik Indonesia. Untuk membawa nama baik, membawa citra, membawa wajah Indonesia dan semangat keindonesiaan dalam Jambore Dunia XXIV di Amerika Serikat," kata Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara yang juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka, mendorong Gerakan Pramuka Indonesia untuk berperan aktif dalam aktivitas gerakan kepanduan dunia. Apalagi mengingat jumlah anggota Gerakan Pramuka Indonesia yang mencapai 25 juta orang, dari kurang lebih 50-an juta anggota kepanduan di seluruh dunia.

"Karena sesuai slogannya, para pramuka menciptakan dunia yang lebih baik. Slogan yang sejalan dengan visi dan misi negara kita untuk membangun persaudaraan universal dan menciptakan dunia yang lebih baik, yang damai, dan yang berkeadilan sosial," ujarnya.

Presiden berharap, selama mengikuti Jambore Kepanduan Dunia ini kontingen Indonesia dapat memberikan citra positif dengan bersikap ramah, sopan santun, berbudi pekerti luhur, dan siap menolong siapa pun yang memerlukan bantuan yang sejalan dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka.

"Timbalah pengalaman, berjabatan di alam terbuka bersama anggota kepanduan dari negara-negara lain, jadikan itu bekal dalam membina jiwa kepemimpinan. Tingkatkan kemampuan untuk modal bagi pengembangan diri, bagi kemajuan gerakan kepanduan di Tanah Air maupun di masyarakat luas," tuturnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden berpesan agar para peserta mengikuti seluruh rangkaian acara dengan disiplin supaya mendapatkan banyak pengetahuan baru untuk menambah pemahaman dan wawasan.

"Sehingga dapat membantu pembangunan berkelanjutan di Tanah Air demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.

Dalam laporannya, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso menyampaikan kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang akan berangkat menuju Virginia Barat adalah sebanyak 80 orang. Jumlah itu terdiri atas 67 peserta yang berusia 14-17 tahun, ditambah para pimpinan kontingen dan pembina pendamping.

"Di sana kontingen Gerakan Pramuka akan bergabung bersama 45 ribu peserta dari lebih dari 150 negara di seluruh dunia," ujar Budi Waseso.

Perkemahannya sendiri akan dilaksanakan di The Summit Bechtel Family National Scout Reserve, bumi perkemahan milik kepanduan Amerika Serikat yang berada dalam taman nasional di negara bagian Virginia Barat. Jambore kepanduan sedunia tahun ini mengambil tema "Membuka Kunci Dunia" atau "Unlock a New World".

"Tema ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para peserta untuk membuka kunci kemampuan masing-masing sehingga kelak menjadi bekal bagi mereka di masa yang akan datang," tutur Budi Waseso.

Jakarta, 19 Juli 2019

Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Chandra A. Kurniawan

Kasus Novel, Presiden Beri Waktu "Tim Teknis" Tiga Bulan

7/19/2019 05:36:00 AM nasional

Photo : Istimewa

MPA,JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Polri terkait investigasi atas kasus tindak kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Investigasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui tim teknis untuk upaya lebih lanjut.

"Tim pencari fakta sudah menyampaikan hasilnya dan hasil itu mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar kepada dugaan-dugaan yang ada," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 19 Juli 2019.

Kepala Negara menyebut, kasus yang menimpa Novel Baswedan dan ditangani Polri ini merupakan suatu kasus yang tidak mudah dalam proses pengungkapannya.

"Ini kasusnya itu bukan kasus mudah. Kalau kasus mudah, sehari-dua hari ketemu," ucapnya.

Mengenai tim teknis lanjutan tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memohon waktu selama enam bulan ke depan bagi tim tersebut menjalankan tugasnya. Namun, Kepala Negara dengan tegas memberikan waktu selama tiga bulan bagi tim tersebut.

"Kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis ini harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan," tuturnya.

Setelah waktu yang ditentukan tersebut, Presiden akan menentukan langkah selanjutnya.

"Saya beri waktu tiga bulan, nanti akan saya lihat hasilnya seperti apa," tandasnya.

Jakarta, 19 Juli 2019

Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Chandra A. Kurniawan

Persiapkan Napak Tilas Bela Negara 2019, Mahyeldi: Semangat Kebangsaan Nyawa NKRI

7/18/2019 04:46:00 PM Padang

MPA,PADANG – Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota" Padang,seketika diselimuti suasana haru mengenang sejarah, ketika Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Sumatera Barat digelar, Kamis (18/7/2019).

Rakor dihadiri oleh Kepala Kantor Kesbangpol se-Sumatera Barat dan juga Pengurus Forum Bela Negara se-Sumatera Barat tersebut diadakan untuk membahas persiapan kegiatan Napak Tilas Bela Negara Pemuda Indonesia dalam rangka memeriahkan Hari Bela Negara yang puncaknya jatuh pada tanggal 19 Desember 2019.

Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, kegiatan Napak Tilas Bela Negara tersebut bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan jiwa patriot dan sifat pantang menyerah di kalangan pemuda Sumatera Barat, meningkatkan jiwa korsa dan kecintaan terhadap NKRI dan untuk mengenal lebih jauh sejarah Hari Bela Negara dan mengenang perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

“Bagaimanapun Sumatera Barat menjadi bagian dari sejarah lahirnya Hari Bela Negara, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 Presiden Soekarno memberikan kuasa kepada Menteri Kemakmuran RI Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Bukittinggi untuk membentuk PDRI, agar pemerintahan RI saat itu dapat terus berjalan, karena Belanda telah memulai serangannya atas ibukota Yogyakarta”, tutur Mahyeldi yang didampingi Plt. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang, Imral Fauzi.

“Karena sejarah itu, sudah sepatutnya kita terlibat aktif dalam peringatan Hari Bela Negara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme terutama kepada generasi muda. Semangat kebangsaan itu akan menjadi penyambung nyawa NKRI”, tegas Mahyeldi yang juga merupakan Ketua DPW Forum Bela Negara RI Sumatera Barat.

Lebih lanjut Mahyeldi menjelaskan, rangkaian kegiatan Napak Tilas Bela Negara akan berlangsung tanggal 15 s.d 18 Desember 2019 yang terdiri dari seminar nasional yang menghadirkan para tokoh bela negara dan pelaku sejarah, napak tilas yang akan melewati rute PDRI serta bakti sosial pembersihan Pantai Padang dan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi dan Tugu Bela Negara di Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan.

“Rute napak tilas meliputi Kota Bukittingi - Kabupaten Agam - Kota Payakumbuh - Kabupaten 50 Kota yaitu Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh – Kabupaten Sijunjung - Kabupaten Dharmasraya dan berakhir di Kabupaten Solok Selatan tepatnya di Nagari Bidar Alam Kecamatan Sanger Jujuan”, jelas Mahyeldi lagi.

“Sedangkan peserta napak tilas berjumlah 1000 orang yang terdiri dari Menwa Maharuyung 300 orang, alumni Menwa Indonesia 100 orang, pramuka 100 orang, perwakilan pemuda, mahasiswa, ormas dan OKP se-Sumbar 200 orang dan kader bela negara se-Sumbar sebanyak 300 orang”, imbuhnya.

Senada dengan Wako Mahyeldi, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Nazwir mengatakan tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara pada hakikatnya merupakan pengakuan, penghargaan dan penghormatan atas peran PDRI serta segenap tokohnya, serta menempatkan PDRI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

“Kalau tidak ada PDRI, tidak ada Indonesia. Kantor Kesbangpol se-Sumbar harus berupaya agar PDRI dihargai oleh nasional dan dunia", ujar Nazwir yang didampingi oleh Kabid Ideologi dan Pengawasan Badan Kesbangpol Sumbar, Firdaus. (AR/BT/RM)