Mediaportalanda

Padang International Dragon Boat Festival XVII, Resmi di Mulai

8/02/2019 03:34:00 AM Olahraga

Jajaran Humas Pemko Padang Taf Caniago Meliput Kegiatan Ajang Festival Perahu Naga Internasional Padang Kamis (1/08/2019)

MPA,PADANG – Ajang Festival Perahu Naga Internasional Padang atau Padang International Dragon Boat Festival (PIDBF) XVII mulai dilaksanakan pada, Kamis (1/08/2019) di Banjir Kanal GOR H. Agus Salim.

Lomba pembuka diramaikan Antar Kesatuan dengan 12 pendayung. Di posisi lintasan 1 ada Elang Laut, di lintasan 2 Marinir A, di lintasan 3 Yonif 133 dan Braja Sakti Payakumbuh di lintasan 4.

Marinir A mendapat aplaus meriah karena memasuki finis pertama, disusul Elang Laut. Sedangkan Yonif 133 dan Braja Sakti saling susul di belakang.

Mekipuni baru dibuka secara resmi (Jumat, (2/08/2019) dini hari, namun keseruan di laga pertama mulai terasa. Terlebih suporter masing-masing tim tidak kalah heboh dengan masyarakat yang menyaksikan.

Menurut Plh. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Dedi Henidal, Kejuaraan perahu naga skala internasional dilaksanakan setiap tahun di Kota Padang. Tahun ini yang ke-17 kali digelar.

Ia mengatakan, ini merupakan perhelatan olahraga dan rekreasi. Selain untuk meningkatkan kunjungan ke Kota Padang, festival perahu naga ini jadi sesi pemanasan bagi atlet PODSI.

Tahun ini, peserta internasional diikuti tim dari Negara Qatar, Philipina, Inggris, Singapura, Malaysia dan Indonesia.Peserta Nasional ada lima PODSI daerah yang mengirim pesertanya yaitu, Indragiri Hilir Riau, Rambahan Batanghari, Muaro Jambi, Kota Pekanbaru, dan SMA Olahraga Riau yang akan mengikuti nomor 22 pendayung putra dan 12 pendayung putri dan kategori mix.

Sedangkan, Tim dalam Provinsi Sumbar diikuti oleh 7 Kab/Kota terdiri dari Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Padang, Bukittinggi, Satpol PP Kota Padang, Dharmasraya dan Sijunjung yang rencananya akan mengikuti semua kategori nomor perlombaan.

Untuk Antar Kesatuan di lingkungan TNI rencananya diikuti oleh 8 tim dari berbagai kesatuan dari Matra Darat, laut dan Udara.

Mulyadi selaku sekretaris panitia pelaksana menyebutkan, hadiah yang diperebutkan dalam perlombaan ini berkisar sebesar Rp. 195.000.000, dan perlombaan ini akan dilaksanakan selama 4 hari. (ar/*)

Dukung Program Cerdas Bencana, Kodim 0312/Padang Gandeng Komunitas Angkot

8/01/2019 01:15:00 PM Padang

MPA,PADANG - Berbagai upaya terus menerus dilakukan oleh Korem 032 dan jajarannya dalam hal melatih dan meningkatkan kepekaan masyarakat kota Padang menghadapi bencana alam. Kali ini Kodim 0312/Padang bekerjasama dengan pemerintah Kota Padang melalui BPBD melaksanakan Simulasi menghadapi bencana alam khususnya bencana gempa dan tsunami. Kamis, 1 Agustus 2019.

Latihan yang melibatkan pelajar Sekolah Yayasan Kartika Jaya baik SD maupun SMP, masyarakat, para sopir angkot yang tergabung dalam driver Saiyo Sakato Kota Padang. Jajaran Lantas Polrestabes Padang, ini berjalan dengan semangat dan kerjasama seluruhnya berjalan sesaai dengan dinamika simulasi.

Dalam sambutannya Dandim 0312/Padang Letkol Czi Rielman Yudha menjelaskan bahwa "Sesuai dengan UU NO 34 Tahun 2004 Pasal 7 bahwa TNI mempunyai Tugas Pokok yaitu melaksanakan Operasi Militer Selain Perang dan salah satunya adalah dalam hal membantu menanggulangi akibat bencana alam.

Lebih lanjut di jelaskan bahwa dalam kegiatan mitigasi bencana ini Kodim 0312/Padang berinisiatif melakukan kerjasama dengan pihak Angkot yg ada di wilayah Kota Padang utuk menjadi relawan kebencanaan, dengan cara membantu evakuasi masyarakat yg terkena gempa menuju ke zona aman Tsunami dan dalam waktu yg sempit masyarakat harus sesegera mungkin dievakuasi sebelum terjadinya Tsunami di Kota Padang, yg diperkirakan dalam waktu ± 20 menit setelah gempa di atas 8 skala ritcher Tsunami akan menyapu Kota Padang, maka dari situ diharapkan sopir angkot juga harus sigap dan cerdas menghadapi bencana dan sangat dibutuhkan utk membantu evakuasi dalam waktu singkat menuju ke zona aman, dgn menggunakan rute terdekat", tegasnya.

Selain itu Kodim 0312/Padang juga mendorong Pemerintahan Daerah melalui BPBD Kota Padang utuk bisa mensosialisasikan SOP kepada para Sopir Angkot bagaimana bertindak dalam situasi terjadinya bencana gempa yang berpotensi Tsunami.

"Diharapkan dengan menjadikan pemilik dan sopir Angkot di Kota Padang sebagai mitra dalam mengatasi bencana akan membuat tenang para pengunjung dari luar Kota Padang, karena mereka merasa terjamin keselamatannya dengan keberadaan angkot yang tersebar di seluruh Kota Padang" tegas Dandim.

Sementara itu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang hadir dalam pelkasanan Somasi tersebut menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Komandan Kodim 0312/Padang atas inisiatifnya yang luar biasa menjelaskan bhawa ini suatu hal yang luar biasa dengan memerankan seluruh warga Kota Padang untuk peduli terhadap bahaya bencana dan mengerti bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa, dan dukungan dari pemilik dan sopir angkot juga merupakan bahagian penting dalam hal menciptakan suasana kondusif saat menghadapi bencana", tegasnya mengakhiri. (1/*)

Bantuan PKH di Sampit Diduga Tak Tepat Sasaran

7/31/2019 04:49:00 PM Nusantara

Keterangan foto: Ibu WT (47), seorang janda miskin di Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah

MPA,SAMPIT - Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI, Joko Widodo.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Namun sangat disayangkan, fakta di lapangan masih banyak orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan sosial PKH itu. Hal ini terjadi pada Ibu WT (47) seorang janda yang termasuk cacat fisik. Ketika ditemui di kediamannya di Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ia mengutarakan keluh-kesahnya kepada media ini. Menurut pengakuannya, WT di zaman pemerintahan sebelumnya pernah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun sekarang tidak mendapatkan bantuan lagi.

Dari penuturannya, WT mengaku dirinya sudah mempertanyakan hal ini kepada pemerintah desa. Beberapa syarat yang diminta oleh petugas pemerintah desa setempat juga sudah diserahkan. Namun hingga saat ini tidak ada kepastian tentang kapan bantuan itu akan diberikan.

Berdasarkan kenyataan itu, hal ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat melalui program PKH di wilayah Sampit diduga masih banyak tidak tepat sasaran. Hal ini patut dipertanyakan.

Di beberapa daerah, sudah dilakukan penindakan akibat penyimpangan dalam penyaluran bantuan PKH. Kenakalan para oknum pendamping PKH juga sering berujung ke pihak penegakan hukum.

Anehnya, setiap kali dikonfirmasi tentang kasus tersebut, pemerintahan desa selalu beralibi dengan menyalahkan pemerintah pusat yang katanya menentukan semuanya. Padahal, publik tahu bahwa data lapangan dikumpulkan melalui RT/RW, Desa/Kelurahan, untuk kemudian dijadikan pedoman penentuan sasaran bantuan yang akan diluncurkan pemerintah pusat. (SFR/Red)