Mediaportalanda

MPA,SUMBAR - Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P secara resmi menutup program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 tahun 2019, bertempat  di lapangan Jorong Sungai Puar, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kamis (8/8/2019).

TMMD ke-105 yang dilaksanakan serentak di enam (6) wilayah Kodim jajaran Kodam I/Bukit Barisan, salah satunya Kodim dibawah Korem 032/Wirabraja yaitu Kodim 0304/Agam juga dilaksanakan serentak di 50 Kabupaten/Kota di seluruh Nusantara yang merupakan wujud pengabdian TNI bersama Kementerian dan Lembaga Negara lainnya, dalam rangka membantu mempercepat pembangunan di daerah dan tercapainya kesejahteraan bagi rakyat.

Upacara penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya program TMMD ke-105 Tahun 2019 di Kodim 0304/ Agam yang mengangkat tema “Bersama TMMD Membangun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Panglima Kodam I/Bukit Barisan dalam amanat tertulisnya  yang dibacakan oleh Danrem 032/Wirabraja berharap kepada masyarakat agar senantiasa menjaga dan memelihara hasil pembangunan fisik yang telah dibangun, sehingga dapat bermanfaat dalam kurun waktu yang cukup lama bagi masyarakat,  teruslah membangun dan  mengembangkan potensi desa masing masing serta jadikan diri sebagai agen agen pembangunan yang menyebarkan energi positif bagi lingkungan sekitar kita untuk mau belajar dan memajukan desa dan wilayahnya, ucap Brigjen TNI Kunto mengutip amanat tertulis Pangdam I/Bukit Barisan.

Selanjutnya, kepada para prajurit yang tergabung dalam satgas TMMD/N ke-105 Pangdam I/BB berpesan agar menjadikan momen kegiatan TMMD ini sebagai pelajaran dan pengalaman tentang bagaimana menjadikan diri kita sebagai bagian dari solusi dalam membantu setiap kesulitan rakyat sekaligus sebagai pendorong motivasi bagi rakyat. “ Karena TNI lahir dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat”.

Program fisik TMMD  yang dikerjakan di wilayah  Kodim  0304/Agam seluruhnya mencapai target 100 persen yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar  antara lain, pembukaan jalan serta  pengecoran jalan di IV Nagari Koto sepanjang 2,2 Km sekaligus pemasangan gorong gorong dan pemasangan batu saluran air, rehab 6 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rehab kamar mandi dan tempat wudhu 1 unit mushalla. Sementara program nonfisik yang dilakukan diantaranya penyuluhan kesehatan, pertanian, hukum,  wawasan kebangsaan (Wasbang), dan lain-lain.

"Semuanya terlaksana dengan baik 100 persen sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat dengan cara gotong-royong dan semoga kedepan bisa lebih baik lagi  dan apa yang menjadi harapan kita TNI bersama rakyat semakin kuat,"  ungkap Letkol Inf  Victor Andyka Tjokro, S.I.P selaku Dansatgas TMMD/N  ke-105.

Selanjutnya, Danrem menyampaikan selaku Penanggung Jawab Operasional TMMD/N dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Bupati Agam dan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama seluruh masyarakat atas segala dukungannya, Sehingga TMMD/N ke-105 ini dapat berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan.

“Saya ucapkan terima kasih atas selesainya TMMD ke-105 kepada Pemda Agam  berkaitan dengan pembukaan jalan sepanjang 2,2 km dan berharap kepada masyarakat agar tetap merawat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan ini. Kita akan terus bantu membangun sesuai program yang ada di pemerintahan daerah dan kita terus membangun gotong royong yang terus berjalan, karena Indonesia ada dengan gotong royongnya ”, diterangkan oleh Danrem.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Agam, Dr. Indra Catri,  Danlantamal II Laksamana Pertama TNI Agus Sulaeman, Danlanud Sutan Sutan Sjahrir, Kolonel Pnb Purwanto Adi Nugroho,  Dir. Brimobda Sumbar, Para Akasi Korem, Kapolres Agam, Forkopimda Prov. Sumbar, Toga/Tomas Kab Agam. dan para tamu undangan lainnya.

Usai pelaksanaan upacara penutupan Danrem berkesempatan untuk mengecek fisik secara langsung hasil yang telah dicapai oleh satgas TMMD/N ke-105 Kodim 0304/Agam. (**)

SRINAGAR - Suasana di Kashmir kian mencekam setelah India mencabut status istimewa wilayah konflik tersebut. India masih memblokir jaringan komunikasi, termasuk televisi, telepon, dan internet karena khawatir unjuk rasa akan terjadi di wilayah itu. Pemerintah India meningkatkan keamanan di Kashmir dengan mengerahkan lebih banyak tentara.

“Kami mengalaminya hingga sekarang,” kata pejabat senior di rumah sakit kota Srinagar, Kashmir, yang mengalami pemutusan jaringan komunikasi. Para petugas medis bekerja melebihi jam kerjanya di Rumah Sakit Lal Ded dengan 500 tempat tidur pasien itu. Sejumlah ambulans dikirim untuk menjemput para dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut.

Beberapa jam sebelum pencabutan status istimewa Kashmir oleh India, jaringan komunikasi telah terputus. Otoritas India juga menahan para pemimpin Kashmir, termasuk dua mantan kepala menteri Jammu dan Kashmir. Terputusnya jaringan komunikasi dan pengerahan puluhan ribu tentara tambahan ke Kashmir semakin menciptakan suasana mencekam di wilayah itu. Keputusan India itu segera mendapat kecaman dari banyak pihak.

Ketua Partai Gerakan Rakyat Jammu dan Kashmir Shah Faesal menganggap tindakan India melanggar kepercayaan. “Kita mungkin melihat letusan saat penjagaan melemah. Rakyat menganggap ini sebagai aksi penghinaan,” kata Faesal dilansir Reuters. Para politisi di Kashmir menyatakan mereka masih tidak tahu tentang langkah selanjutnya oleh Pemerintah India.

Mereka khawatir akan terjadi penangkapan lebih banyak dalam beberapa hari mendatang. Tiga pemimpin Kashmir yang ditemui Reuters di rumah mereka di Srinagar mengaku hanya tahu sedikit tentang situasi di luar. “Ini akan sulit, sulit bagi rakyat, sulit bagi partai-partai politik,” kata Rafi Ahmed Mir, juru bicara Partai Demokratik Rakyat menjadi bagian dari koalisi BJP yang berkuasa di Kashmir hingga tahun lalu.

Personel kepolisian bersenjata berpatroli dalam jarak setiap beberapa ratus meter. Otoritas juga melarang perkumpulan publik lebih dari empat orang sejak kemarin. Lembaga pendidikan dan sebagian besar toko di wilayah permukiman tutup. Pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk merespons unjuk rasa sporadis di Kota Srinagar pada Senin (5/8). “Ada pelemparan batu di beberapa bagian kota,” kata Rafi.

Beberapa penjaga toko mengaku kehabisan stok kebutuhan pokok setelah warga melakukan pembelian karena panik. “Tak ada yang tersisa di toko saya dan tak ada suplai baru yang datang,” kata pemilik toko grosir Jehangir Ahmad. India dan Pakistan pernah terlibat dua dari tiga perang terkait Kashmir. Puluhan ribu orang tewas dalam revolusi bersenjata selama hampir 30 tahun di wilayah itu. (*)

Artikel ini tayang lebih dulu di Sindonews.com

Dengan judul : Kashmir Mencekam Usai Status Istimewa Wilayah Konflik Dicabut

MPA,JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan mendapatkan respons positif dari kalangan DPR. Sebab kondisi Pulau Jawa sangat rentan terhadap bencana alam.

Segala hal yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di Ibu Kota negara harus diantisipasi. ”Saya menyarankan pemerintah melakukan studi banding ke Brasilia, ibu kota Brasil. Kantor pemerintahan di sana seperti di Jalan Thamrin, berdekatan jadi koordinasi antarkementerian enggak usah pakai mobil cukup jalan kaki,” kata anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo, Selasa 6 Agustus 2019.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, untuk saat ini sebaiknya pemerintah diberikan kesempatan terlebih dahulu menyusun dan merencanakan tahapan-tahapan proses pemindahan.

Pertama harus dibuat dasar aturan hukumnya seperti apa. Setelah itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan membuat skema anggarannya seperti apa.

“Jadi menurut saya biar saja kita kasih kesempatan untuk pemerintah menyusun perencanaannya. Pak Bambang (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro) bilang sudah ada perencanaan yang matang. Tinggal dibikin dasar hukum dan undang-undangnya. Setelah itu nanti Kementerian Keuangan menghitung anggaran yang dibutuhkan,” tuturnya.

Terkait rencana pemindahan ini, menurut Firman, tahapan yang dilakukan bisa secara bertahap. Misalnya diawali oleh kantor-kantor pemerintahan sementara pada tahap awal DPR masih tetap di Jakarta.

Untuk tahap selanjutnya baru DPR juga berada di Ibu Kota yang baru. ”Kita nggak mungkin melakukan rencana ini semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita lihat gempa kemarin itu saja sudah heboh padahal bencana seperti itu menjadi siklus lima tahunan,” katanya.

Firman mengakui hingga saat ini DPR belum pernah membahas secara detail mengenai rencana pemindahan Ibu Kota dengan pemerintah.

”Pemerintah tentu harus menyiapkan rencana kerja, tidak bisa pemerintah membahas dengan DPR tanpa terlebih dahulu menyiapkan perencanaannya. Pasti pemerintah sudah tahu mekanismenya seperti apa, termasuk lobi-lobi politik yang harus dilakukan,” tuturnya. (*)

Dilansir dari Sindonews.com

Judul artikel : DPR Minta Pemerintah Siapkan Perencanaan Matang Pemindahan Ibu Kota