Mediaportalanda

MPA, SUMBAR - Sekitar 50 hektare kawasan hutan produksi konversi (HPK) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dilaporkan terbakar. Kebarakan lahan HPK itu diketahui, saat jajaran Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan, melakukan pemantauan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terpantau melalui aplikasi LAPAN Fire Hotspot pada Sabtu siang 10 Agustus 2019.

Dari aplikasi LAPAN fire hotspot, titik api itu terpantau ke arah Pinang Sebatang areal kawasan HPK yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Lunang dan BAB Tapan. Hingga kini, belum diketahui penyebab terbakarnya kawasan HPK itu.

Meski saat ini masih dalam tahap penyelidikan, namun diduga kuat ada unsur kesengajaan. Jajaran Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan menemukan fakta, kalau ada peralihan lahan yang sebelumnya terdapat tanaman pakis, menjadi lahan perkebunan talas. Lahan HPK yang terbakar itu saat ini digarap oleh sejumlah warga Nagari Sungai Serik, Kecamatan Silaut yang tergabung dalam kelompok Tani Bina Mandiri.

"Indikasi dibakar iya. Awalnya tanaman pakis, kemudian diracun dan terus mengering. Pakis itu dibakar untuk lahan. Sekarang banyak ditanami pohon talas,"kata Dandim 0311 Pesisir Selatan, Letkol Kav Edwin Dwiguspana melalui sambungan ponsel, Senin 12 Agustus 2019.

Lebih lanjut Edwin menjelaskan, saat terpantau adanya titik api melalui aplikasi LAPAN fire hotspot itu, pihaknya bersama dengan Kepolisian dan BPBD Pesisir Selatan bergerak menuju lokasi. Tim yang tiba dilokasi yang dituju, menemukan titik api. Meski dihiasi kabut asap yang cukup tebal, namun tim berusaha melakukan upaya pemadaman semampunya.

"Saat tiba dilokasi, titik api kita temukan. Lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Akses jalan masuk menuju lokasi yang terbakar sangat sulit dilewati. Meski demikian, kita tetap lakukan upaya pemadaman semampunya. Saat ini masih terlihat beberapa titik asap dan tidak terlalu tebal,"ujar Edwin Dwigusana.

Menurut keterangan saksi diperoleh di lapangan kata Edwin, titik api mulai terlihat sejak hari Selasa 6 Agustus 2019. Namun demikian,saksi-saki yang dimintai keterangan itu tidak mengetahui dari mana asal mula api.

"Ada Tiga orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Semua saksi itu dari kelompok tani Bina Mandiri. Namun, mereka mengaku tidak mengetahui dari mana asal mula api tersebut. Untuk proses penyelidikan saat ini dilakukan oleh jajaran Polres Pesisir Selatan dan Polsek Lunang,"kata Edwin. (**)

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S,Pd, M.Sc, MA

MPA, JAKARTA - Dewan Pers (DP) saat ini tidak ubahnya seperti seekor kambing bandot (jantan berumur lansia) yang sedang birahi, kebelet mau kawin. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S,Pd, M.Sc, MA kepada media, sebagai respon atas kisruh pernyataan Ketua DP M. Nuh terkait keharusan pemerintah menolak bekerja sama dengan media-media yang tidak terverifikasi DP.

Sebagaimana ramai diberitakan bahwa mantan mendiknas M. Nuh yang saat ini menjabat sebagai Ketua DP, memberikan pernyataan yang bersifat menghasut pemerintah, baik pusat maupun daerah agar tidak melakukan kerjasama dengan pengelola media yang belum terverifikasi DP. Hal itu disampaikan M. Nuh di Makassar beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut langsung menyulut reaksi keras dari beberapa pengelola media dan organisasi pers tanah air.

Bagi Wilson, kata dia, ucapan provokatif seperti yang dilontarkan M. Nuh bukanlah hal baru dan luar biasa. Dia melihatnya sebagai hal yang biasa saja, dan tidak perlu ditanggapi serius. "Sebagai ketua sebuah lembaga penampung para komprador yang kehilangan harga diri di tingkat nasional, wajar saja dia cari panggung pemberitaan. Jadi, itu biasa saja," ungkap lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Senin, 12 Agustus 2019.

Menurut trainer jurnalisme warga bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, dosen, PNS, mahasiswa, wartawan, ormas, dan masyarakat umum itu, DP sedang mengalami delusi akut sebagai pejantan tangguh. "Ibarat kambing tua ompong yang sedang birahi, dia lihat institusi pemerintah sebagai betina yang sedang dilirik untuk dikawini. Di lain pihak, dia memandang lembaga-lembaga publikasi media massa yang tumbuh bak cendawan di musim hujan ini sebagai kaum muda penuh energik yang menjadi pesaingnya. Jadi, sebagai kambing bandot, dia menunjukkan tanduk tuanya ke berbagai arah yang tujuannya menggertak media-media sambil memikat hati pemerintah pusat dan daerah," urai Wilson beranalogi.

Untuk itu, jebolan pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University Inggris itu menghimbau kepada rekan-rekan media dan organisasi pers yang ada, agar tidak reaktif atas pernyataan sang Ketua DP itu. "Biasa sajalah. Semua orang tahu, apa sih prestasi M. Nuh saat jadi mendiknas di bawah SBY lalu? Pendidikan di negeri ini makin bobrok. Bisa dibayangkan dunia pers kita akan makin rusak yàa," kata Wilson yang pernah menjadi guru SMPN Sapat, SMP PGRI Pekanbaru, SMP YLPI Marpoyan, SMAN Plus Provinsi Riau, SMKN 2 Pekanbaru, SMK Kansai Pekanbaru, dan dosen paruh waktu di Bina Nusantara University, Jakarta ini.

Kepada kawan-kawan pengelola media, alumni penerima beasiswa Ford Foundation dan Erasmus Mundus ini menghimbau agar tidak berkecil hati atas kelakuan para pengurus DP bersama jaringan oknum organisasi pers partisannya itu. "Saya menghimbau kawan-kawan pengelola media, jangan sekali-sekali mengemis ke pemerintah, jangan biarkan idealisme Anda tergerus oleh rupiah, jangan tiru perilaku partisan kawan-kawan di dua-tiga organisasi pers anu itu yàa. Kita harus mandiri, melalui kerja gotong-royong saling mendukung satu dengan lainnya," imbuh Wilson lagi.

Untuk menyiasati pembiayaan pengelolaan media, kata lelaki kelahiran Kasingoli, Morowali Utara, Sulteng itu, setiap pewarta jangan menggantungkan hidup-mati medianya dari bantuan atau kerjasama dengan pemerintah. "Media dan organisasi pers harus mengembangkan jiwa entrepreneurship anggotanya. Jangan gantungkan nasibmu dari kerja-kerja jurnalistik belaka, tapi manfaatkan jaringan dan aktivitas jurnalisme untuk mendapatkan peluang usaha maupun bisnis lainnya," jelas Wilson yang merupakan salah satu pendiri SMAN Plus Provinsi Riau dan SMK Kansai Pekanbaru belasan tahun lalu.

Sementara itu, Wilson juga menitipkan pesan ke aparat pemerintah, terutama pemerintah daerah, agar tidak terkecoh dan ikut genit-genitan bersama DP dan beberapa oknum organisasi pers konstituen DP itu. "Pemda harus sadar, para wartawan itu adalah bagian tak terpisahkan dari rakyat di daerah Anda masing-masing. Siapa lagi yang akan mengayomi dan memberdayakan mereka jika bukan pemerintah daerahnya? Anda bertanggung-jawab dunia akhirat atas rakyat yang ada di wilayah masing-masing, termasuk ribuan wartawan bersama keluarganya itu. Jangan ikutan genit bersama si bandot birahi itu," pungkas Wilson yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu. (APL/Red)

MPA, NGAWI JATIM – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, Koramil Kendal bersama masyarakat melakukan pengecoran jalan yang becek di Desa Dadapan.

Hal tersebut disampaikan, Komandan Kodim (Dandim) 0805/Ngawi, Letkol Arh Hany Mahmudhi, S.E, dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Minggu (11/8/2019).

Diungkapkan Dandim, kegiatan kerja bakti pada Sabtu (10/8) yang dilakukan Kodim Kendal. Dalam rangka membantu warga melakukan pengecoran jalan dengan tujuan agar jalan-jalan kampung yang semula becek dapat dan bisa dilewati dengan baik.

“Dalam hal ini Sertu Herman beserta dua orang anggota memberikan semangat, arahan dan pengawasan serta membantu melakukan pengecoran jalan agar masyarakat kedepannya dapat menikmatinya,” kata Hany.

"Selain itu, juga dalam rangka menjelang Lebaran Idul Adha, dikarenakan banyak jalan yang berlubang dan becek," imbuhnya.

Pada kesempatan itu Hany menjelaskan bahwa pengecoran jalan ini,  merupakan program desa setempat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, sehinga dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan masyarakat menjelang perayaan Idul Adha.

Lebih lanjut, dengan adanya kerjasama antara TNI dan masyarakat, nantinya akan tercipta Kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Kendala yang ada dalam masyarakat dapat teratasi dengan baik.

“Perlu disadari bahwa TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu kita sebagai anggota TNI wajib membantu masyarakat apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat setempat,” tutur Hany.

“Dengan adanya kerja sama antara TNI dengan masyarakat negara menjadi kuat,” tambahnya. (Dispenad)