Mediaportalanda

MPA, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima penghargaan dari ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) saat peresmian pembukaan The 37th Conference ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 37) yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, pada Rabu, 11 September 2019.

The AFEO Distinguished Honorary Patron Award diberikan dalam setiap perhelatan konferensi tersebut kepada satu orang penerima setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara. Penghargaan tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo dalam perhelatan konferensi ke-37 kali ini.

"Saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya," ucap Presiden.

Namun, Kepala Negara berpandangan bahwa penghargaan tersebut selayaknya lebih tepat diberikan kepada para insinyur Indonesia yang bekerja membangun negara bahkan hingga bekerja di daerah terpencil sekalipun.

"Sebenarnya penghargaan ini milik para insinyur Indonesia yang sudah tanpa lelah bekerja di lapangan, di daerah terpencil, di daerah perbatasan, dan di daerah-daerah pedalaman untuk membangun negara kita Indonesia," tuturnya.

Chairman AFEO yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto, sebagaimana dikutip dalam siaran persnya mengatakan bahwa penghargaan tersebut adalah penghargaan tertinggi AFEO yang diberikan kepada kepala negara atau kepala pemerintahan yang dinilai memberikan jasa dan kontribusi besar terhadap profesi insinyur dan bidang keteknikan di suatu negara.

"Berkat disahkannya UU Keinsinyuran, kini PII sebagai organisasi profesi semakin kuat. Ini kontribusi luar biasa terhadap para insinyur tanah air yang bekerja nyata di balik setiap proyek infrastruktur. Dengan masifnya pembangunan di negeri ini juga membuat kami yakin Presiden Jokowi sangat layak mendapatkan apresiasi tertinggi ini," kata Heru.

Untuk diketahui, penghargaan yang sama dalam perhelatan konferensi ke-36 yang digelar di Singapura pada tahun 2018 lalu diberikan kepada Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Jakarta, 11 September 2019

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini

MPA - Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan The 37th Conference ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 37) yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, pada Rabu, 11 September 2019.

Konferensi ke-37 tersebut diselenggarakan oleh organisasi insinyur dari sepuluh negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) untuk mengumpulkan para insinyur ASEAN dan bertukar pengetahuan, ide, serta pemikiran terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di ASEAN.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada kurang lebih 1.500 peserta yang hadir di ajang tahunan tersebut.

"Saya ingin menyampaikan selamat datang kepada para tamu dari negara-negara sahabat. Kita semua senang menjadi tuan rumah dari acara konferensi yang sangat terhormat ini. Bapak, ibu, dan saudara-saudara semua adalah tamu-tamu istimewa negara kita, Indonesia," ujarnya.

Di tengah kondisi ekonomi dunia saat ini, Presiden mengatakan bahwa negara-negara ASEAN harus tetap dapat melompat ke depan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Negara-negara ASEAN juga harus selalu mengembangkan inovasi dan terobosan yang dapat menjadikan ASEAN berkembang lebih cepat.

"Dengan jumlah penduduk sekitar 600 juta, ASEAN merupakan sebuah kekuatan besar ekonomi dunia. ASEAN telah membuktikan diri sebagai kawasan yang aman, kawasan yang stabil, dan menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan," ucap Presiden.

Kepala Negara melanjutkan, agar dapat tumbuh dan berkembang semakin besar, negara-negara ASEAN harus saling membantu dan lebih banyak bersinergi, termasuk di kalangan insinyur ASEAN.

"Saya senang telah terdapat _mutual recognition agreement_ di antara insinyur-insinyur di ASEAN sehingga terdapat standar kompetensi yang sama di antara negara dan memungkinkan mobilitas para insinyur lintas negara di ASEAN lebih mudah. Kerja sama antarinsinyur di ASEAN ini penting untuk terus ditingkatkan dan saya yakin setiap negara ASEAN punya kekuatan masing-masing," tuturnya.

Di era revolusi industri jilid keempat sekarang ini, peranan para insinyur tak perlu diragukan. Dalam hal teknologi misalnya, para insinyur hebat ASEAN terbukti mampu melahirkan 10 perusahaan rintisan dengan status _unicorn_ atau yang bervaluasi di atas USD1 miliar di mana 4 di antaranya berasal dari Indonesia. Hal itu masih belum termasuk karya-karya insinyur ASEAN di bidang lainnya.

"Di Indonesia antara lain Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Masih banyak lagi karya-karya hebat di berbagai bidang hasil karya para insinyur," ucap Presiden.

Melalui penyelenggaraan CAFEO ini, Kepala Negara berharap peningkatan kerja sama antara insinyur ASEAN di berbagai bidang sehingga mampu melahirkan lebih banyak lagi inovasi-inovasi baru yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN.

Jakarta, 11 September 2019

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini

MPA, KOPI JAKARTA - Putusan banding atas perkara gugatan PMH Dewan Pers oleh sejumlah pekerja pers telah dirilis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemarin Selasa, 10 September 2019. Dalam keputusannya tertanggal 29 Agustus tersebut, Majelis Hakim Banding menyatakan menerima Permohonan Banding pembanding semula penggugat dan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tinggi juga memutuskan menolak eksepsi yang disampaikan Dewan Pers atas gugatan PMH yang dilayangkan penggugat, PPWI dan SPRI.

Terkait dengan hal itu, Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, MIP menyatakan bahwa keputusan tersebut bernilai posistif bagi upaya memelihara kemerdekaan pers di tanah air. Karena, lanjut Fachrul, dengan penolakan atas segala argumentasi hukum yang diajukan Dewan Pers di persidangan tingkat pertama yang pada intinya mereka menyatakan berkewenangan membuat aturan di bidang pers, maka dengan putusan Pengadilan, eksepsi Dewan Pers tersebut dinyatakan ditolak.

Pernyataan ini disampaikan Senator Fachrul Razi saat dimintai tanggapannya atas hasil Permohonan Banding yang diajukan dua organisasi pers ke PT DKI Jakarta. "Ya, menurut saya ini satu perkembangan bagus untuk Pers Indonesia kedepannya. Dengan keluarnya keputusan Pengadilan di tingkat banding yang membatalkan keputusan Pengadilan di tingkat pertama, serta menolak eksepsi Dewan Pers, maka lembaga Dewan Pers sebagai tergugat tidak punya kewenangan atau legalitas mengeluarkan kebijakan yang mengikat secara eksternal. Dia hanya boleh membuat peraturan bagi internalnya saja,' ujar Fachrul Razi, Rabu, 11 September 2019.

Bagaimana jika Dewan Pers tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan dan bahkan membuat kebijakan baru? Tanya wartawan. "Boleh saja, tidak masalah, sepanjang itu hanya untuk internal lembaganya saja, tidak mengikat keluar, apalagi mengatur-atur instansi lain, seperti Kementerian, Pemda, TNI, Polri, maupun lembaga swasta," imbuh Fachrul.

Kalau Dewan Pers membandel? "Ya, saya himbau Dewan Pers taat hukumlah, jangan seperti anak kecil, bandel dan nakal, berikan contoh yang baik kepada publik," pungkas senator yang terkenal vokal itu.

Sementara secara terpisah, Ketua Umum PPWI menyatakan keprihatinannya atas masalah kebijakan Dewan Pers yang dinilai cacad hukum itu. "Pengadilan sudah menyatakan bahwa eksepsi, berbentuk argumen-argumen hukum yang disampaikan Dewan Pers sebagai sanggahan atas gugatan PMH kita sudah ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi, secara hukum apa yang dilakukan Dewan Pers, antara lain soal kewajiban UKW, verifikasi media, dan lain-lain, itu merupakan pelanggaran hukum. Minimal mereka melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya. UKW urusan BNSP, legalitas media urusan Menkumham, keanggotaan dan keabsahan wartawan urusan organisasi pers masing-masing anggota. Bukan kewenangan Dewan Pers. Mereka tidak mengerti UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, mereka menafsirkan sesuka hati saja," urai lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Namun, Wilson juga menyatakan bahwa dirinya merasa kasihan dengan Dewan Pers yang selama ini terindikasi jadi kuda tunggangan organisasi tertentu. "Coba Anda lihat pemberitaan hari ini, ada press release dari PWI, semoga itu bukan palsu. Heran, yang berperkara Dewan Pers, tapi yang sibuk PWI, ada apa itu? Apakah PWI sudah berubah fungsi jadi Biro Humas Dewan Pers? Harapan saya, Dewan Pers 'mbokya' sadarlah, Anda itu selama ini dijadikan kuda beban oleh oknum PWI, agar proyek UKW yang jadi lahan garapan oknum PWI selama ini jangan terganggu," jelas Wilson yang juga menjabat sebagai Sekjen Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu. (APL/Red)