Mediaportalanda

MPA, PADANG - Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN IB Padang untuk melengserkan rektor bersama jajarannya selama tiga hari, kini sudah mulai mereda. 

Rektor UIN IB Eka Putra Wirman saat jumpa pers, di Gedung Rektorat UIN IB lantai III, Eka mengungkapkan kekecewaannya atas aksi unjuk rasa tersebut, pada Selasa (17/9/2019). 

saya  menyayangkan, aksi unjuk rasa ini, yang dilakukan mahasiswa terlalu anarkis. Menurut saya, jika ada yang hendak ditanyakan atau digugat alangkah baiknya dilakukan dengan cara yang baik dan terpuji. Ujarnya.

"Kami sama sekali tidak menyangka, ada mahasiswa yang prilakunya seperti itu sampai membakar ban, memblock jalan, bahkan sampai mengancam melakukan penyegelan ruang perkuliahan. kalau memang mereka merasa tidak senang kenapa tidak melakukan aksi secara baik melalui rapat sidang senat,"ungkapnya.

Lebih lanjut Ia menerangkan, sejak awal mahasiswa unjuk rasa, kami mengajak mahasiswa tersebut untuk berdialok, namun mereka menolaknya setelah tiga hari berturut-turut melakukan aksi unjuk rasa tersebut, barulah mahasiswa bisa diajak duduk bersama. Itupun dengan janji akan dipertemukan dengan ahli hukum untuk membuat surat. sebut eka.

"Mulanya karena ingin dipertemukan dengan ahli hukum, untuk dibuatkan surat pada akhirnya, setelah berdiskusi dan menampung sekitar 13 tuntutan mereka itu diperolehlah mufakat dan penyelesaiannya," Ucapnya.

Terkait tidak tranparansinya uang kuliah, mahasiswa menuntut agar rektor memberikan penjelasan secara detail, dan  ada beberapa item seperti kursi, cctv yang masih dalam pengadaan. yang suda dalam penganggaran pada tahun 2019 ini.

"Pengadaan kursi di lokal sebanyak 3.000 dan perbaikan kurai Gedung Serba Guna (GSG) itu sudah ada pengadaannya di tahun 2018. Untuk penganggaran baru bisa dilakukan pada 2019 dengan beberapa proses rangkaiannya. Sementara untuk CCTV sudah masuk dalam pelelangan," terang rektor.

Tidak hanya itu, soal aksi dorong mendorong atau bentrok dengan aparat baik satpam maupun kepolisian, rektor menjamin tidak ada niat melukai. "Aksi bentrok kecil yang terjadi waktu itu, saya berani jamin bahwa aparat kami tidak ada niat melakukannya," imbuhnya.

Maka, pada hari ke lima yang dihadiri 10 orang mahasiswa dalam sidang senat dibukalah pemahaman mahasiswa terkait uang kuliah yang dimaksudkan.

"Soal uang kuliah tersebut sebenarnya pemahaman saja yang diminta. Kami sudah menjelaskan dan akhirnya mahasiswa memahami dalam rapat sidang senat tersebut. Senat mengapresiasi tuntutan mahasiswa," terangnya.(*)

Photo, Istimewa

MPA, JAKARTA - Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP yang juga terpilih kembali menjadi anggota DPD RI periode 2019-2024 mengatakan bahwa munculnya beberapa nama calon ketua DPD RI dalam beberapa bulan terkahir di media massa penting untuk untuk dikritisi. Dirinya merasa geram dengan narasi yang dibangun terhadap kredibilitas dan eksistensi DPD RI selama ini yang bertolak belakang dengan pernyataan politik yang dimunculkan oleh calon ketua DPD RI.

“Kalau mau maju sebagai calon ketua DPD RI periode 2019-2024 silahkan saja karena semua anggota mempunyai hak politik yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua DPD RI, namun disayangkan jika masih terdapat calon ketua yang 'menjual es di musim hujan',” kata Fachrul Razi.

Dirinya menjelaskan jika di musim hujan, jualan es tidak laku. Sebaiknya jangan menjual isu DPD lemah di saat rakyat masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang berdiri pasca reformasi ini. Dirinya mempersilahkan setiap calon ketua untuk menilai DPD RI secara objektif dan sesuai dengan realitas politik, jangan emosional maupun subjektif.

“Ini kesannya mau maju sebagai ketua DPD RI, kok membuat banyak anggota DPD RI yang terpilih kembali seakan akan tidak bekerja selama lima tahun menjabat dibelakang hari,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya membantah jika pernyataan yang muncul di media massa serta media online belakangan ini karena dirasakan bahwa DPD RI masih memiliki kelemahan. “Aneh, jika ada oknum calon ketua yang belum pernah duduk sebagai anggota DPD RI, namun berkomentar berbagai hal negatif tentang DPD RI. Ada yang bilang lemah, tidak punya peran, masih belum maksimal, sehingga menjadi alasan untuk oknum tersebut mencalonkan diri sebagai ketua DPD RI. Ini seperti jualan es di musim hujan, isu itu tidak menarik. Sebaiknya mereka membangun 'Narasi Senator Indonesia Masa Depan', bukan asal ngecap,” tegas Fachrul Razi yang juga pimpinan komite I DPD RI.

Fachrul Razi menasehatkan agar calon ketua menawarkan kapasitas dirinya dan pengalaman dirinya serta strategi yang mau dibangun di DPD RI, bukan dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial. “Dari awal saja sudah membuat ramai anggota terpilih lainnya menjadi tidak simpatik. Oleh karena itu kami menunggu strategi baru untuk membangun DPD RI oleh calon ketua DPD RI. Sebuah tawaran yang kongkrit bukan janji-janji politik,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan bahwa DPD RI periode 2019-2024 terdapat 136 anggota DPD yang mendapat peringkat empat besar di setiap provinsi, hanya 44 orang atau 32,35 persen yang berstatus petahana dan 92 caleg atau 67,65 persen adalah wajah baru. “Silahkan saja maju sebagai calon ketua, tapi hargai juga dong kinerja anggota 2009-2014 dan 2014-2019 yang sudah bekerja maksimal,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa DPD RI setiap periode mengalami peningkatan kinerja dan tingginya peminat untuk mencalonkan diri sebagai calon DPD RI. “Mungkin yang ngomong itu ngak sadar, kalau DPD RI selama ini memiliki gaung yang lebih tinggi sehingga menghantarkan dirinya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI hingga saat ini dirinya terpilih. Kalau DPD RI menjadi lembaga yang tidak diperhitungkan, mana mungkin ada yang mau daftar mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI pada pemilu yang lalu,” tutup Fachrul. (FRZ/Red)