Mediaportalanda

Oleh: Wilson Lalengke

MPA, JAKARTA – Demonstrasi mahasiswa, pemuda dan masyarakat umum merebak dalam beberapa hari ini. Kalangan pelajar juga telah ikut turun ke jalan mengungkapkan aspirasinya. Menurut para pengunjuk rasa, demonstrasi terpaksa dilakukan. Penyebabnya, karena suara-suara rakyat yang disampaikan dalam bentuk tulisan, surat terbuka, petisi, dan diskusi-seminar di berbagai tempat tidak mendapatkan respon semestinya.

Eksesnya, korban berjatuhan. Fasilitas umum dan pribadi rusak di sana-sini. Saling memaksakan kehendak menyebabkan bentrok fisik tidak terelakkan. Provokasi memanaskan suasana dan memicu amarah makin membara. Sebaran informasi situasi terkini di lokasi unjuk rasa menumbuhkan penasaran dari warga lainnya. Jadilah suasana demonstrasi semakin riuh-rendah. Letupan senapan dan lemparan berbagai benda bersahutan di suasana makin kacau-balau itu.

Terlepas dari ada atau tidaknya dalang di balik munculnya parlemen jalanan; dan juga terlepas dari relevan atau tidaknya tuntutan yang disampaikan publik peserta aksi, penanganan atas hiruk-pikuk warga itu semestinya dilakukan dengan baik dan profesional. Polisi seharusnya mengedepankan pola kerja yang melindungi, mengayomi, dan melayani. Polri adalah instrumen yang disediakan negara untuk menjaga agar geliat masyarakat dalam aktivitasnya berjalan dengan baik, lancar dan aman.

Faktanya, cara polisi selama ini menangani unjuk rasa masih belum mencerminkan sosok polisi yang ideal. Negara sudah memberikan rambu-rambu bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bekerja sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Rakyat sudah membayar lunas seluruh anggota Polri, tidak lain adalah untuk melakukan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat.

Korban berjatuhan tatkala unjuk rasa menunjukkan satu hal: Promoter Polri tidak mewujud di lapangan. Visi Polri untuk menjadi Polisi yang Profesional, Moderen, dan Terpercaya hanya slogan di standing-standing banner di kantor-kantor polisi belaka. Promoter hanya penghias bibir Kapolri dan jajarannya. Ia tidak lebih dari sejenis jualan “kecap bangau” perusahaan unilever saja.

Apakah sulit bagi Polri untuk menangani unjuk rasa tanpa kekerasan? Apakah berat bagi Polri untuk menghadapi rakyat yang berdemonstrasi dengan tidak bertameng-berpentungan? Apakah sukar bagi Polri untuk menyikapi kehadiran para pengunjuk rasa dengan tebaran senyum dan sapaan yang menyejukkan? Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik dalam menangani kerumunan massa demonstrasi yang tidak bersenjata? Apakah mustahil bagi Polri untuk menciptakan suasana sejuk dan damai di tengah suasana memanas para demonstran?

Jika jawaban-jawaban dari deretan pertanyaan di atas adalah sulit, berat, sukar, tidak ada cara lain, dan mustahil; maka itu berarti program Promoter Polri menghadapi jalan buntu alias gagal total. Bukankah ketika jatuh korban dari pengunjuk-rasa, berarti Polisi gagal melindungi rakyat yang menggaji dia? Berarti Polisi gagal mengayomi warga yang menyediakan seragam dan peralatan kerjanya? Berarti Polisi gagal melayani masyarakat yang membelikan pakaian dalam yang digunakannya sehari-hari?

Adalah wajar jika banyak pihak bertanya: Promoternya di mana Pak Polisi? Profesional apanya? Moderennya dimana? Bagaimana bisa dipercaya?

Atau mungkin Polri akan beralibi ‘memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum’? Kembali lagi pada pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, apakah sulit memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berunjuk rasa dengan tidak menembaki warga? Apakah tidak ada cara lain yang lebih ‘profesional, modern, dan terpercaya’ selain menghadapi para demonstran dengan pentungan, gas air mata, dan hantaman kekerasan fisik?

Ayo Polri, sekali-sekali coba resep ini saat menjaga para demonstran: perbanyak polwan yang berjaga, pakai pakaian biasa, bisa berbatik ria, dan putarkan lagu dangdut di tengah ramainya para pengunjuk rasa. Dijamin acara demo berubah menjadi konser musik dangdut. Unjuk rasa dapat berlangsung lancar, damai dan everybody happy. (WIL)

MPA, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menghargai aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat melalui demonstrasi yang dilakukan selama beberapa hari terakhir. Presiden mengatakan bahwa aspirasi tersebut menjadi catatan tersendiri dalam upaya pembenahan di negara kita.

"Saya menyampaikan mengenai penghargaan saya, apresiasi saya, terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita," ujarnya dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 26 September 2019.

"Masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki kekurangan yang ada di negara kita," imbuh Presiden.

Terkait aksi demonstrasi tersebut, Presiden Joko Widodo juga akan segera menghubungi Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, dan memerintahkan untuk melakukan penanganan secara persuasif dan tidak represif terhadap setiap aksi unjuk rasa yang berlangsung.

"Akan saya telepon langsung kepada Kapolri agar dalam menangani setiap demonstrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak represif, yang terukur," ucapnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi hendaknya juga dilakukan dengan cara-cara yang damai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta jangan sampai merusak fasilitas-fasilitas publik.

"Tapi kalau sudah anarkistis, seperti tadi malam, ya memang harus tindakan tegas," kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk membuka jalur dialog antara pemerintah dengan mahasiswa terhadap isu-isu ke depan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat.

"Bapak Presiden sudah meminta Menristekdikti untuk membuka ruang-ruang dialog kepada mahasiswa dan para rektor di kampus-kampus sehingga kita bisa membicarakan semua masalah yang terkait dengan suasana akademik dan melihat perspektif-perspektif yang berbeda," ucapnya.

Presiden Jokowi sendiri, dalam pernyataannya, berencana untuk bertemu dengan perwakilan mahasiswa untuk mendengar langsung dan menampung aspirasi yang disampaikan dengan lebih terperinci.

"Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa, terutama yang dari BEM," tutur Presiden.

Jakarta, 26 September 2019

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini