Mediaportalanda

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang kembali melakukan penyegaran  birokrasi dengan melakukan rotasi, promosi dan mutasi bagi sejumlah pejabat struktural di beberapa OPD. Selain itu juga diikuti beberapa kepala sekolah SD dan SMP.

Pelantikan ini dilakukan secara resmi oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (3/10/2019).

Adapun pejabat eselon III di lingkup Pemko Padang yang dilantik diantaranya adalah Edi Dharma yang sebelumnya menjabat Kabag Perekonomian, kini rotasi mengisi posisi Kabag Humas defenitif yang juga diisi sebelumnya olehnya sebagai pelaksana tugas (Plt).

Selanjutnya juga diikuti Swesti Fanloni. Kabid Informasi, Komunikasi Publik, Statisitik dan Persandian pada Dinas Kominfo itu sekarang menjabat Kabag Perekonomian mengisi posisi yang ditinggalkan Edi Dharma.

Adapun Eka Putra Buhari yang sebelumnya Kabid Penegakan, Peraturan Perundang-Undangan Daerah Sat Pol PP mengisi posisi Camat Kuranji. Sementara Camat Pauh, Yefri berpindah dengan menjabat Sekretaris Sat Pol PP. 

Begitu juga nama Fitri yang sebelumnya Sekretaris BKPSDM, kini menjabat Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran disertai Bambang Adi yang kini menjabat Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM. Sebelumnya ia menjabat Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM.

Tak hanya itu, sebanyak 12 pejabat eselon IV juga ikut dilantik pada kesempatan tersebut, disertai 4 jabatan posisi kepala SMP dan 8 kepala SD.  

Dalam arahannya, Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan, setiap pemindaham tugas dan area kerja harus memberikan efek kepada pemerintah dan pekerjaan dalam rangka menciptakan Pemerintah Kota Padang yang lebih baik melalui reformasi birokrasi. 

“Dimana pun bapak ibuk bertugas, maka tanamkanlah sikap integritas, berfikir strategis, mampu berkolaborasi, berinovasi dan bekerja dengan tuntas, sehingga keberadaan jabatan dan tanggungjawab yang diberikan itu benar-benar membawa perubahan,” ungkapnya. 

Wali Kota Padang yang dilantik sejak 13 Mei 2019 itu menambahkan, selaku pimpinan juga harus mempunyai kemampuan yang mampu menjadi panutan bagi bawahan dalam bekerja demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan yang memiliki karakter dan penyemangat bagi anggotanya. 

“Suatu organisasi akan terus maju dan berkembang ketika selalu bekerjasama dengan kompak. Memiliki loyalitas kepada pimpinan, patuh terhadap instruksi serta mampu mengenali sifat dan karakter pemimpin dengan baik. Mari sama-sama membangun Kota Padang dengan menunjukan komitmen secara proaktif demi terwujudnya tata kelolah Pemerintah yang lebih baik kedepan,” tutupnya. (Mul/Adi/Adifa)

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang terus berupaya melakukan optimalisasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui perizinan berbasis online di bidang Kesehatan.

"Hari ini kita melaunching 11 perizinan dokumen secara online dibidang kesehatan yang merupakan tambahan pelayanan dari aplikasi "SAPORANCAK" yang sudah kita luncurkan pada 24 April 2018 lalu," ungkap Kepala DPMPTSP Kota Padang Rudy Rinaldy di kantornya yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.1 itu, Rabu (2/10/2019).

Rudy menyebutkan, 11 periizanan dokumen yang dilaunching hari ini adalah sertifikat Laik Hygeinik Sanitasi Katering Jasa/Boga, sertifikat Laik Hygeinik Sanitasi Restoran dan Rumah Makan, Sertifikat Laik  Hygeinik Sanitasi Depot Air minum, izin Laboratorium at (ITO), Izin Mendirikan Klinik (IMK), Izin Operasional Klinik (IOK), Izin Optikal (IO) dan Izin Mikro Obat Tradisional (IMOT). 

"Pada 2018 kita juga telah melaksanakan empat pelayanan secara online yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dan Izin Apotik. Alhamdulillah, jika ditambahkan dengan tahun 2018, kita sudah memiliki 15 perizinan dokumen berbasis online," ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan Rudy, perizinan dokumen dibidang kesehatan sebetulnya berjumlah lebih kurang 30 perizinan, namun yang bisa secara online baru 11 perizinan. Kendati demikian pihaknya akan terus berusaha bagaimana semua pelayanan perizinan bidang kesehatan ini dapat berbasis online. 

"Saat ini, secara keseluruhan ada 84 perizinan pelayanan yang ditangani DPMPTSP Kota Padang. Kita menargetkan pada 2024 semua pelayanan dapat berbasis online," imbuhnya.

Ia berharap, dengan adanya tambahan pelayanan perizinan berbasis online akan semakin mendekatkan Pemerintah Kota Padang dengan masyarakatnya. "Kita berharap bagaimana semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan semestinya dan mendapat kepuasan hasil yang maksimal," tutupnya. (Muliadi/ Humas Padang

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait menyatakan siap memastikan keamanan, kenyamanan dan ketertiban Kota Padang. 

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini cukup banyak peristiwa yang sempat terjadi khususnya di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tersebut. Mulai dari gangguan kabut asap yang berasal dari beberapa daerah tetangga, sampai kepada aksi unjuk rasa mahasiswa yang diwarnai kericuhan di beberapa tempat.

Selain itu aksi kekerasan di Wamena, Provinsi Papua Barat, ikut menambah duka bagi seluruh warga Minang. Dari sebanyak 33 korban yang meninggal dunia akibat aksi kekerasan, 10 orang diantaranya warga asal Sumbar.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota Padang menggelar rapat khusus bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait di salah satu hotel yang ada di Padang, pada Selasa malam (1/10/2019). Rapat ini dipimpin langung oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan diikuti Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, unsur Forkopimda dan stakehoder terkait. 

Wali Kota Mahyeldi menyampaikan, menyikapi hal tersebut perlu sikap dan pemahaman yang sama bersama masyarakat dan Pemerintah Kota Padang dalam rangka antisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan ke depan. 

"Untuk itu, melalui pertemuan ini diharapkan masing-masing pihak baik dari TNI/Polri dan unsur terkait lainnya, bisa memiliki pemahaman yang sama dan menyikapi segala sesuatu yang telah dan yang akan terjadi secara baik sesuai standar operasional prosedur (SOP) masing-masing," sebut wako didampingi Sekda Amasrul beserta beberapa pimpinan OPD terkait dikesempatan itu.

Mahyeldi pun juga menyoroti sekaitan adanya aksi unjuk rasa berbagai aliansi mahasiswa di beberapa tempat, terakhir di Kantor DPRD Sumbar pada 25 September lalu. Dalam aksi tersebut banyak terjadi pengrusakan hingga penurunan foto Presiden RI. 

"Tentu ini menjadi hal yang perlu kita sikapi secara serius untuk selanjutnya. Karena pada 6 Oktober nanti kabarnya juga akan ada aksi rapat akbar sekaitan kekerasan di Wamena bertempat di Masjid Raya Sumbar. Maka itu perlu kita antisipasi agar tidak ada terjadi hal-hal yang tak diinginkan," ujar wako.

Atas nama Pemerintah Kota Padang, Mahyeldi pun menyayangkan terjadinya aksi kericuhan unjuk rasa yang terjadi di Kantor DPRD Sumbar. Meski aksi yang dilakukan berkaitan dengan agenda-agenda di pemerintah pusat namun yang dihancurkan adalah Kantor DPRD Sumbar.

"Maka itu masukan dan saran dalam rapat ini sangat penting bagi kita semua, bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan serta sikap yang kita hadirkan. Sehingga hal yang tak diinginkan tersebut tidak terjadi di Kota Padang," tukasnya.

Terkait gangguang kabut asap kata wako, hingga saat ini ia bersyukur sudah mulai berkurang di Kota Padang seiring dari informasi yang beredar sudah ratusan pengusaha penyebab kebakaran lahan hutan yang sudah ditangkap dan diproses hukum. 

Begitu pun sekaitan aksi kekerasan di Wamena, Mahyeldi pun meminta pemerintah pusat untuk menangani secara cepat dan serius, sehingga hal itu tak terjadi lagi. Atas kejadian tersebut, ia pun juga menyampaikan Pemerintah Kota Padang bersama stakeholder terkait memastikan rasa aman dan tenteram bagi semua perantau yang tinggal di Kota Padang, termasuk warga Papua.

"Kita tentu berharap, kekerasan di Wamena tidak terjadi lagi dan situasi kembali kondusif. Maka itu kepada pemerintah pusat agar bisa menyikapinya secara baik," imbuhnya.(David/Mul/Fsl)