Mediaportalanda

MPA, BOGOR - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengadakan Workshop Optimalisasi Kehumasan. Tema yang di angkat adalah Penderasan Informasi yang Efektif.

Kegiatan dengan materi pokok terkait jurnalistik itu dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2019 di Hotel IPB IC Bogor, Jawa Barat. Acara ini diikuti oleh pengelola kehumasan, perwakilan dari masing-masing direktorat teknis dan UPT lingkup Ditjen PKH, Kementerian Pertanian dari seluruh Indonesia.

Kegiatan workshop dimulai pada Rabu, 2 Oktober 2019, pukul 13.30 wib, diikuti sekitar 70 peserta. Pebi Purwo Suseno, ketua panitia kegiatan, mengatakan bahwa workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyampaikan informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan ke masyarakat.

"Sumber informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan, seharusnya kita (red: Ditjen PKH) yang memberikan ke masyarakat, karena pihak kita yang memiliki data dan informasi lengkap tentang PKH tersebut," ujar Pebi yang sehari-harinya menjabat sebagai Kasubag Humas Ditjen PKH.

Materi pertama disampaikan oleh narasumber Wilson Lalengke dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dengan tema Pengenalan Jurnalisme Warga. Selanjutnya, pemateri yang sama menyajikan materi kedua, membahas tentang Dasar-dasar Jurnalistik, Pemahaman Media Mainstream dan Online.

Dalam paparannya, Wilson yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan bahwa pemahaman tentang strategi mengkonstruksi paradigma publik diperlukan dalam penulisan berita. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sebagai masyarakat konsumen media massa, dalam menerima informasi kita diharuskan untuk tidak hanya mengambil dari satu sumber atau perspektif saja.

Pada akhir penyampaian materinya, narasumber memberikan kesimpulan bahwa yang perlu digarisbawahi oleh setiap insan peternakan dan kesehatan hewan adalah bahwa citra Ditjen PKH dibentuk oleh apa yang disampaikan ke publik/masyarakat melalui media massa.

(Titien Widi)

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang kembali melakukan penyegaran  birokrasi dengan melakukan rotasi, promosi dan mutasi bagi sejumlah pejabat struktural di beberapa OPD. Selain itu juga diikuti beberapa kepala sekolah SD dan SMP.

Pelantikan ini dilakukan secara resmi oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (3/10/2019).

Adapun pejabat eselon III di lingkup Pemko Padang yang dilantik diantaranya adalah Edi Dharma yang sebelumnya menjabat Kabag Perekonomian, kini rotasi mengisi posisi Kabag Humas defenitif yang juga diisi sebelumnya olehnya sebagai pelaksana tugas (Plt).

Selanjutnya juga diikuti Swesti Fanloni. Kabid Informasi, Komunikasi Publik, Statisitik dan Persandian pada Dinas Kominfo itu sekarang menjabat Kabag Perekonomian mengisi posisi yang ditinggalkan Edi Dharma.

Adapun Eka Putra Buhari yang sebelumnya Kabid Penegakan, Peraturan Perundang-Undangan Daerah Sat Pol PP mengisi posisi Camat Kuranji. Sementara Camat Pauh, Yefri berpindah dengan menjabat Sekretaris Sat Pol PP. 

Begitu juga nama Fitri yang sebelumnya Sekretaris BKPSDM, kini menjabat Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran disertai Bambang Adi yang kini menjabat Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM. Sebelumnya ia menjabat Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM.

Tak hanya itu, sebanyak 12 pejabat eselon IV juga ikut dilantik pada kesempatan tersebut, disertai 4 jabatan posisi kepala SMP dan 8 kepala SD.  

Dalam arahannya, Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan, setiap pemindaham tugas dan area kerja harus memberikan efek kepada pemerintah dan pekerjaan dalam rangka menciptakan Pemerintah Kota Padang yang lebih baik melalui reformasi birokrasi. 

“Dimana pun bapak ibuk bertugas, maka tanamkanlah sikap integritas, berfikir strategis, mampu berkolaborasi, berinovasi dan bekerja dengan tuntas, sehingga keberadaan jabatan dan tanggungjawab yang diberikan itu benar-benar membawa perubahan,” ungkapnya. 

Wali Kota Padang yang dilantik sejak 13 Mei 2019 itu menambahkan, selaku pimpinan juga harus mempunyai kemampuan yang mampu menjadi panutan bagi bawahan dalam bekerja demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan yang memiliki karakter dan penyemangat bagi anggotanya. 

“Suatu organisasi akan terus maju dan berkembang ketika selalu bekerjasama dengan kompak. Memiliki loyalitas kepada pimpinan, patuh terhadap instruksi serta mampu mengenali sifat dan karakter pemimpin dengan baik. Mari sama-sama membangun Kota Padang dengan menunjukan komitmen secara proaktif demi terwujudnya tata kelolah Pemerintah yang lebih baik kedepan,” tutupnya. (Mul/Adi/Adifa)

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang terus berupaya melakukan optimalisasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui perizinan berbasis online di bidang Kesehatan.

"Hari ini kita melaunching 11 perizinan dokumen secara online dibidang kesehatan yang merupakan tambahan pelayanan dari aplikasi "SAPORANCAK" yang sudah kita luncurkan pada 24 April 2018 lalu," ungkap Kepala DPMPTSP Kota Padang Rudy Rinaldy di kantornya yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.1 itu, Rabu (2/10/2019).

Rudy menyebutkan, 11 periizanan dokumen yang dilaunching hari ini adalah sertifikat Laik Hygeinik Sanitasi Katering Jasa/Boga, sertifikat Laik Hygeinik Sanitasi Restoran dan Rumah Makan, Sertifikat Laik  Hygeinik Sanitasi Depot Air minum, izin Laboratorium at (ITO), Izin Mendirikan Klinik (IMK), Izin Operasional Klinik (IOK), Izin Optikal (IO) dan Izin Mikro Obat Tradisional (IMOT). 

"Pada 2018 kita juga telah melaksanakan empat pelayanan secara online yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dan Izin Apotik. Alhamdulillah, jika ditambahkan dengan tahun 2018, kita sudah memiliki 15 perizinan dokumen berbasis online," ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan Rudy, perizinan dokumen dibidang kesehatan sebetulnya berjumlah lebih kurang 30 perizinan, namun yang bisa secara online baru 11 perizinan. Kendati demikian pihaknya akan terus berusaha bagaimana semua pelayanan perizinan bidang kesehatan ini dapat berbasis online. 

"Saat ini, secara keseluruhan ada 84 perizinan pelayanan yang ditangani DPMPTSP Kota Padang. Kita menargetkan pada 2024 semua pelayanan dapat berbasis online," imbuhnya.

Ia berharap, dengan adanya tambahan pelayanan perizinan berbasis online akan semakin mendekatkan Pemerintah Kota Padang dengan masyarakatnya. "Kita berharap bagaimana semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan semestinya dan mendapat kepuasan hasil yang maksimal," tutupnya. (Muliadi/ Humas Padang