-->

Latest Post


MPA, JAKARTA - Belasan pengurus DPP Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) kembali mendatangi kantor PT. North Sumatera Hydro Energy (PT. NSHE) di Jalan Darmawangsa VII No.16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka meminta kepastian  pertanggungjawaban terkait permasalahan tanah adat Lobu Sitompul di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang telah dikuasai PT NSHE.

“Kehadiran kami ke PT NSHE yang keempat kalinya  ini untuk meminta jawaban dari surat yang telah kami kirimkan ke manajemen PT. NSHE. Namun, hingga sore ini pihak perusahaan belum juga memberikan kepastian perihal surat tersebut,” kata Sekjen DPP JBMI Jabar Hasibuan di depan pintu gerbang PT. NSHE pada Kamis  sore (14/11/2019).

Saat mendatangi PT. NSHE kali ini, Jabar Hasibuan didampingi Sekretaris OKK DPP JBMI Herman Saragih, serta beberapa pengurus JBMI Tapanuli Selatan yang tanahnya dikuasai PT. NSHE. Team JBMI mempertanyakan respon perusahaan itu terhadap surat yang dilayangkan DPP JBMI Nomor 194/Sek/DPP JBMI tertanggal 26 Oktober 2019 yang ditujukan ke pihak pimpinan PT. NSHE, perihal: ‘Pembayaran Konpensasi Hak-hak Warga JBMI.’ 

Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul S.IP, M.AP itu berbunyi: Sehubungan dengan surat pengaduan dan permintaan bantuan warga JBMI Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kepada Ketua Umum JBMI, terkait permasalahan Tanah Adat Lobu Sitompul yang berada di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dikuasai PT. NSHE dan sampai saat ini belum dibayar kepada warga JBMI yang tergabung dalam Tanah Adat tersebut sebagai konpensasi lahan yang dipakai oleh PT. NSHE untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Terkait hal tersebut, maka DPP JBMI meminta kepada pihak PT. NSHE untuk segera memberikan hak-hak warga JBMI.

Hisar Nadeak, perwakilan dari ahli waris tanah adat Lobu Sitimpul, mengungkapkan, pada tahun 2013 pihak PT. NSHE ingin membebaskan ratusan hektar lahan yang akan dipergunakan untuk proyek PLTA Simarboru yang terletak di Kecamatan Sipirok, Marancar, dan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pembangunan PLTA ini untuk mendukung pasokan listrik di Sumatera Utara, dan merupakan bagian dari program prioritas nasional, yaitu program ketenagalistrikan 35.000 megawatt.

Menurut Hisar Nadeak, dari ratusan hektar itu, sekitar 50 hektar merupakan tanah adat Lobu Sitompul. Di hadapan perangkat desa, pihak PT. NSHE berjanji akan membayar kepada para ahli waris tanah adat Lobu Situmpul. Namun, sekian lama para ahli waris menunggu pembayaran untuk pembebasan lahan itu, tidak juga direalisasikan pihak PT. NSHE.

Pada tanggal 10 Januari 2019, Hisar Nadeak dan beberapa ahli waris didampingi pengacara Bangun Siregar, SH diterima pihak manajemen PT. NSHE yang diwakili oleh Catur didampingi pengacara Syamsir Alam Nasution, SH. Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta itu, Catur menanyakan besaran harga per meter yang ditawarkan ahli waris kepada PT. NSHE.

“Ahli waris menyebutkan tanah seluas 50 hektar itu harga per meter 60 ribu rupiah, sehingga totalnya 30 miliar rupiah. Namun, tidak ada kata kesepakatan dari pihak PT. NSHE,” ujar Hisar Nadeak.

Pertemuan kedua belah pihak kembali dilakukan pada  tanggal 11 Maret 2019. Masing-masing pihak membawa peta tanah. Namun, pihak PT. NSHE menyebutkan biaya pembebasan tanah ahli waris seluas 50 hektar itu sebesar Rp 4 miliar, dengan harga per meter Rp 8.000. Kembali, pertemuan ini tidak menemukan kesepakatan.   

Sementara itu, Tajudin Sitompul dan Armansyah Sitompul, yang juga pengurus JBMI Tapsel meyakini bahwa hingga saat ini para ahli waris tanah adat Lobu Sitompul belum mendapat pembayaran dari pembebasan tanah seluas 50 hektar tersebut oleh PT. NSHE.

Setelah sabar menanti hingga sore hari, pengurus DPP dan wilayah JBMI Tapsel belum juga mendapat kabar tentang balasan surat yang telah dikirim ke PT. NSHE. Seorang sekuriti dijadikan penyampai informasi oleh pihak PT. NSHE.

“Hubungi saja Pak Rony. Semua urusan sudah diserahkan ke Pak Rony,” ujar sekuriti itu kepada pengurus JBMI yang menanyakan perihal kelanjutan jawaban surat yang telah dikirim DPP JBMI ke PT. NSHE.

Menurut Sekjen DPP JBMI Jabar Hasibuan, pihaknya memang pernah bertemu dengan Rony, orang yang dipercayakan PT. NSHE untuk menangani permasalahan ini. Kepada Jabar dan pengurus JBMI laiinnya, Rony berjanji akan memberikan jawaban atas surat tersebut antara hari Selasa atau Rabu, pekan ini.

Namun ketika pihak JBMI akan melakukan pertemuan dengan pihak PT. NSHE pada Selasa dan Rabu sebagaimana dijanjikan, mereka dihadang penjagaan dari pihak kepolisian. "Ketika hari Selasa kami datang ke PT. NSHE, ternyata sudah dijaga aparat kepolisian. Begitu pula ketika kami datang kembali di hari Rabu dan Kamis ini, kembali dijaga oleh aparat kepolisian,” sergah Sekretaris OKK DPP JBMI Herman Saragih.

Untuk klarifikasi dan konfirmasi, media ini mencoba menghubungi Rony dari pihak PT. NSHE via telepon. Namun, setelah beberapa kali dihubungi, Rony tak menjawab panggilan telepon tersebut. Ia hanya membalas via WhatsApp bahwa dirinya sedang meeting.

Pewarta media ini juga mencoba menghubungi Rijal, bagian manajemen PT. NSHE. Namun, dia juga tak memberikan jawaban spesifik. Rijal hanya memberitahukan via WhatsApp bahwa dirinya sedang bertugas di Medan. Jadi, tidak mengetahui kondisi yang terjadi di kantor PT. NSHE di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul ketika ditemui di kantornya menjelaskan ihwal layangan suratnya ke pihak PT. NSHE. Albiner Sitompul menuturkan bahwa DPP JBMI mempunyai kepengurusan organisasi di tingkat bawah, yaitu DPW di tingkat provinsi, DPD  tingkat kabupaten/kota, dan DPC tingkat kecamatan.

“Terkait masalah ini, bahwa DPC JBMI Marancar melaporkan situasi yang terjadi di wilayahnya ke DPD Tapanuli Selatan. Kemudian DPD meneruskan laporan itu ke DPW lalu ke DPP JBMI. Maka, kami di DPP, harus melayani laporan dari DPC, DPD, dan DPW tersebut,” jelas Albiner Sitompul.

Menurutnya, keberadaan tanah adat Lobu Sitompul sudah ada sejak nenek moyang mereka dahulu kala. Di area tanah adat Lobu Sitompul terdapat makam Datu Manggiling, yang merupakan pimpinan adat Marga Sitompul.

“Bukan pula karena marga saya Sitompul, jadi melindungi warga tanah adat Lobu Sitompul. Tapi, karena saya adalah Ketua Umum DPP JBMI. Dalam AD/ART disebutkan bahwa Ketua Umum JBMI dapat mengambil langkah-langkah untuk kelangsungan JBMI,” paparnya.

Albiner melanjutkan, ketika warga JBMI meminta perlindungan kepada JBMI, maka wajib hukumnya ketua umum melindungi warganya. Seperti Presiden melindungi rakyatnya.  

Sebelumnya, beber Albiner lagi, dirinya juga mengklarifikasi kebenaran perkara ini. Ia mencari tahu, misalnya, apakah benar tanah warga JBMI ini diambil oleh PT. NSHE. Apakah benar ada pengakuan dari pihak desa, kecamatan, hingga dukungan dari perangkat punguan (tokoh) adat di wiyalah itu tentang pengambilan tanah tersebut. Terungkap semuanya menyatakan benar. Artinya, terjadi pengambilan lahan milik adat oleh PT. NSHE.

“Maka, sebagai ketua umum, saya mengirim surat kepada pihat PT. NSHE. Karena mereka telah berjanji untuk membayar penggantian lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTA. Tentu surat itu harus ditanyakan jawabannya. Karena ini menyangkut harkat dan martabat warga JBMI. JBMI juga melindungi martabat warga Batak Muslim yang tanahnya digunakan oleh PT. NSHE,” paparnya.

Cara membayarnya pun, lanjut Albiner, harus sesuai, karena para ahli waris tidak secara langsung menjual tanahnya ke PT. NSHE. Tetapi, mereka “memberikan” tanahnya untuk mendukung program pembangunan nasional, dalam hal ini pembangunan PLTA.   

“Karena pemberian tanah ini bukan dengan cara jual-beli, maka harus dibayarkan secara ganti untung. Karena itu, saya perintahkan rekan-rekan JBMI untuk meminta jawaban atas surat yang sudah kami kirimkan ke PT. NSHE. Jadi, saat ini yang berhadap-hadapan dalam masalah ini adalah pihak DPP JBMI dengan PT. NSHE,” pungkasnya.

Menurut Albiner, setiap pembangunan akan menimbulkan dampak munculnya kesejahteraan. Namun efek kesejahteraan itu jangan sampai teranulir akibat proses pembangunan yang tidak mensejahterakan rakyat.

Menurut Albiner, keberadaan tanah adat Lobu Sitompul kelak sangat bermanfaat bagi anak cucu para ahli waris untuk melangsungkan hidup.

“Jika sekarang kondisi tanah mereka itu sudah digunakan PT. NSHE, maka segeralah bayarkan kepada para ahli waris,” tegas Albiner. (Rif)


Oleh: Irma Faryanti
Ibu Rumah Tangga

Ada pemandangan yang tidak biasa dalam sebuah acara peringatan maulid nabi Muhammad Saw. Acara yang digelar di Dome Al Masoem tersebut dihadiri oleh ribuan siswa dan  guru-guru yayasan tersebut. Acara ini terkesan berbeda karena pada saat itu yang menjadi penceramah adalah wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Adapun topik yang diangkat adalah tentang peran ajaran Islam yang diharapkan menjadi solusi menghadapi tantangan industri 4.0. (pikiran-rakyat.com)

Dalam ceramahnya Wagub menyatakan bahwa dalam menghadapi tantangan zaman termasuk era industri 4.0,  harus dijawab dengan prestasi akademik dan mengamalkan agama. "Pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran Islam akan menjadi benteng dalam menghadapi semua kondisi zaman. Kita takkan mudah goyah, stres apalagi frustrasi kalau pegang agama," ujarnya. Lebih lanjut Uu mennyatakan agar para siswa dan mahasiswa Al Ma'soem, memegang ilmu mendasar yakni tauhid juga ilmu fikih atau syariat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.

Mengomentari momen yang dinilai istimewa ini, Ketua Yayasan Al Ma'soem Bandung, Ceppy Nasahi Ma'soem mengatakan, ceramah kali ini disampaikan wakil gubernur karena posisi beliau sebagai panglima santri dan penceramah.

Peringatan Maulid nabi yang sejatinya digelar untuk semakin menambah kecintaan terhadap Rasulullah Saw, bukan sekedar memgingat jasa dan perjuangan beliau tapi semestinya menjadi jadi moment tepat untuk bersegera mewujudkan syariah yang dibawa oleh Rasulullah untuk segera diterapkan. Namun faktanya umat seolah dibuat lupa akan kewajiban penerapan Islam Kaffah. Syariah dalam sistem sekular lebih ditonjolkan dengan berbagai hal negatif. Istilah terorisme dan radikalisme dalam Islam menjadi isu yang terus digoreng ke tengah umat, agar muncul ketakutan dan kekhawatiran terhadap agamanya sendiri. Hal ini tentu menjadi tugas berat bagi kaum Muslim untuk mengembalikan pemahaman yang sebenarnya ke tengah umat yang nyatanya lebih digiring ke arah persiapan menghadapi era industri daripada berpegang teguh pada Syariah yang dibawa oleh Rasulullah. Seperti isi ceramah Wagub yang lebih mengedepankan bagaimana bersiap menghadapi industri 4.0, Syariah seolah sekedar menjadi pemanis yang melengkapi. Terkait pesan Wagub untuk bersiap menghadapi industri 4.0, penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya industri 4.0 tersebut.

Dalam sebuah artikel di laman Facebook-nya, Prof Dr Ing Fahmi Amhar mengungkapkan bahwa sejarah zaman industri baru sekitar 2 abad.  Namun dunia industri sudah mengalami empat kali revolusi.  Revolusi pertama tahun 1784 ketika ditemukan mesin uap, yang kemudian menggantikan tenaga manusia atau hewan di pabrik-pabrik, pertambangan atau alat transportasi.  Revolusi kedua terjadi tahun 1870 ketika tenaga listrik mulai digunakan secara massif untuk membagi pekerjaan manufaktur dalam ban berjalan.  Revolusi ketiga terjadi tahun 1969 setelah semi konduktor membuat perlengkapan elektronik menjadi murah.  Dan kini, revolusi industri keempat sedang terjadi, yang ditandai tiga teknologi kunci: Internet of things (IoT), BigData, dan Artificial Intelegence (AI).

IoT menghubungkan semakin banyak elektronik di kehidupan kita.  GPS pada telepon pintar kita, bisa memberi tahu rumah kita ketika kita pulang, sehingga mengaktifkan pendingin ruang, menghidupkan mesin pembuat kopi hingga penanak nasi.  Pintu pagar rumah kita yang dilengkapi CCTV bisa mengenali kita secara otomatis dengan memadukan pengenal wajah dan informasi dari telepon pintar.  Bahkan jika kulkas kita “menyadari” bahwa ada isinya yang kurang (misalnya susu atau daging), dia bisa memesan sendiri ke supermarket terdekat secara online.
 
Akibat revolusi ini, dalam beberapa tahun mendatang akan terjadi pergeseran pekerjaan secara besar-besaran.  Perusahaan ojek-online yang baru tumbuh dan meraksasa, boleh jadi dalam beberapa tahun mendatang akan tergantikan dengan ojek tanpa driver menyusul kesuksesan taksi tanpa sopir.  Di masa lalu, mesin uap juga telah menggeser jutaan buruh.  Penerangan listrik menggeser jutaan petugas penyala obor penerangan jalan.  Sentra Telepon Otomat menggeser jutaan petugas switching Telkom.  Maka kini IoT, BigData dan AI akan menggeser jutaan sekretaris, sopir, penerjemah, satpam, bahkan guru.

Manusia mendapat tugas utama untuk ibadah dan seorang mukmin memiliki misi untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam.  Tentu saja, ibadah semisal sholat, tidak bisa diwakilkan.  Tidak boleh juga tugas seorang imam atau khatib dibebankan pada robot, sekalipun hafal Qur’an dan bacaannya merdu.  Berbagai pekerjaan kreatif yang melibatkan emosi seperti seni, inovasi teknologi dan fiqih juga tidak bisa dilakukan oleh komputer yang semestinya cukup menjadi alat pendukung saja. 
Namun semua ini hanya bisa dilakukan jika umat Islam menjadi umat terbaik di dunia.  Hanya dengan terbaik itu mereka lebih berwibawa untuk menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar serta [mengajak] beriman kepada Allah.  Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imron: 110)
Tanpa berkualitas terbaik, revolusi industri 4.0 akan terlepas dari tangan umat Islam seperti revolusi industri sebelumnya.

Agar kita menjadi yang terbaik itu, maka umat Islam wajib mewarisi sifat-sifat unggul yang pernah dimiliki para Nabi dan generasi salaf, yaitu berintegritas (shiddiq), pembelajar (fathonah), tuntas bekerja (amanah) dan berani menyampaikan kebenaran (tabligh).  Inilah sifat-sifat unggul yang diperlukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang suka tak suka saat ini telah memasuki rumah-rumah kita.

Hal yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan SDM umat Islam untuk menghadapi semua kondisi. Sebuah pepatah yang sangat terkenal "Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedang kalian diciptakan untuk zaman kalian". Artinya, ilmu itu bersifat dinamis dan tidak tetap, keberadaannya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan kehidupan masa depan.

Keseimbangan meraih urusan dunia dan akhirat sangat jelas tersirat dalam surat Jumu'ah ayat 10:
 "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". Hal penting yang mesti kita pahami adalah setelah umat Islam selesai melakukan salat, harus segera bekerja untuk mencari rezeki Allah di muka bumi. Ketika umat Islam sedang mencari rezeki tetap harus ingat kepada Allah. Apabila ini menjadi mental dan karakter muslim, maka kemenangan di dunia ini akan dapat diraih

Islam adalah solusi bagi seluruh permasalahan yang terjadi di muka bumi. Industri 4.0 yang penuh tantangan pun akan mampu tersolusikan ketika berpegang teguh pada ajaran Islam. Dan syariah ini hanya akan mampu menjadi solusi yang terlaksana sempurna jika didukung oleh sistem yang paripurna yang akan menerapkan aturan Allah secara menyeluruh di setiap sendi kehidupan. Momen peringatan Maulid seharusnya dijadikan sebagai tonggak perjuangan dalam mewujudkan syariah Islam, dan kembali pada  sebuah sistem hidup yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Wallahu A'lam bi As shawwab



MPA, JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat H.Hendri kembali menorehkan sejarah dengan tinta emas diundang ke Jakarta oleh Panitia Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Nasional yang diraih MTS N6 Kabupaten Solok, Kamis (14/11/19) di Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan.

Sebelum menuju Tingkat Nasional MTS N6 Solok melewati penilaian dan pembinaan dari juara I tingkat Kecamatan Hiliran Gumanti, juara I di tingkat Kabupaten Solok. Selanjutnya diberikan kepercayaan dan amanah untuk mewakili Kab. Solok untuk lomba tingkat Propinsi Sumatera Barat. Pembinaan yang kontiniu ditambah dengan kerjasama seluruh warga  madrasah, akhirnya MTsN 6 Solok yang dipimpin oleh Rusmaida, memperoleh anugerah menjadi salah satu nominator sekolah sehat tingkat nasional.

Penganuggerahan dihadiri lansung oleh Kakanwil Kemenag Sumbar H.Hendri didamingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Alizar Can, Mofri Antoni Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Sumbar, Kepala Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Eri Gusnedi, Kasi Penmad Kemenag Kab.Solok Syamsul Bahri, Kepala MTsN 6 Solok Rusmaida, Waka Kesiswaan Ramdanus dan Beberapa orang guru MTsN Kab. Solok.

Wujud Kebahagiaan dari prestasi ini turut hadir Bupati Solok, Kabag Kesra Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Hiliran Gumanti, dan Kepala Puskesmas Hiliran Gumanti. 

“Sumatera Barat mendapat 2 penghargaan lomba sekolah sehat, tingkat SLTP diraih oleh MTsN 6 Kabupaten Solok dan SLTA SMAN 1 Ampek Angkek Kab.Agam, kita sangat bersyukur berkat kerjasama dan kerja keras, Alhamdulillah untuk kedua tingkat ini Sumatera Barat dapat meraih juara 2 tingkat Nasional, ini prestasi yang telah mengharumkan nama Sumatera Barat di Nasional” ujar Kabiro Bintal dan Kesra Pemprov. Sumbar H. Syaifullah usai penganugerahan LSS di Semanggi Jakarta Selatan.

“kami berharap prestasi ini ditingkatkan, Sekolah dan Madrasah lain agar menjadikan ini contoh untuk meningkatkan kinerja dan mengukir prestasi diberbagai bidang sehingga Sumatera Barat menjadi Provinsi segudang prestasi ditingkat Nasional” tambahnya.

H.Hendri Kanwil Kemenag Sumbar mengapresiasi, bersyukur dan berterimakasih atas kerjasama dan kerja keras seluruh unsur, sehingga Kanwil Kemenag Sumatera Barat Kembali menoreh sejarah tingkat Nasional mengharumkan Provinsi Sumatera Barat,  “penganungerahan Lomba Sekolah Sehat, juara 2 yang diraih oleh MTsN 6 Kab.Solok menambah deretan prestasi kita di tingkat Nasional, dan tentunya ini semua tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama seluruh unsur yang ada” tuturnya.

Lebih lanjut H.Hendri berharap kepada seluruh satker di jajaran Kanwil Kemenag Sumbar, agar selalu berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, saling bahu membahu, “mari selalu berinovasi, saling bahu-membahu, karena kesuksesan tidak bisa diperoleh tanpa adanya peran yang lain” tambahnya.

H. Hendri menyampaikan beberapa deretan prestasi Kanwil Kemenag Sumbar yang telah mengharumkan Nama Sumatera Barat di Kancah Nasional untuk tahun 2019, “ada beberapa ukiran tinta emas yang telah berhasil diraih, berkat kerjasama dan kerja keras kita semua, Juara I Nasional Tilawah Dewasa Putri pada STQN, Juara II Nasional Festival Lagu Islam  Putri, Juara III Nasional Hifzil 1 Juz Tilawah Putra pada STQn, Juara Harapan III Nasional Tafsir Bahasa Arab Putra pada STQN, Juara Harapan III Nasional Hifzil 20 Juz Putri pada STQN, Juara Umum II PENTAS PAI IX Tk. Nasional di Makasar, Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional, Juara Umum IV Porsadin TK. Nasional di Bangka Belitung, Peringkat VI Nasional KSM, 3 Orang Guru Sebagai Finalis 6 Besar Anugerah Konstitusi Guru Madrasah, MTsN 6 Solok sebagai Peringkat II Madrasah Adiwiyata Nasional dan MTsN 6 dan MTsN 7 Padang sebagai Juara I dan II Liga Pelajar TK. Provinsi” ungkap H.Hendri dengan mata berkaca-kaca, wujud kebahagiaan atas anugerah, kerjasama dan kerja keras seluruh unsur di jajaran Kanwil Kemenag Sumbar. (*)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.