-->

Latest Post

Photo Istimewa 

MPA, PADANG - Budaya merantau bagi suku Minangkabau dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, disamping untuk mencari penghidupan yang lebih baik, sejarah menunjukkan merantau juga dilakukan guna pemekaran wilayah, penyebaran Islam serta untuk menempuh pendidikan yang lebih baik.

Bahkan pada abad ke-14 silam, ulama-ulama Minangkabau telah pergi merantau dalam rangka penyebaran Agama Islam.

Hal ini dikemukan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit pada sambutannya dalam diskusi virtual bersama Yayasan Diaspora Minang Dunia (Minang Diaspora Network-Global/MDN-G), Kamis (25/06/2020).

Pada diskusi yang mengusung tema budaya merantau dan pelestarian adat budaya Minangkabau, Wagub Nasrul mengungkapkan budaya merantau saat ini sangat tergantung kepada kepentingan masing-masing. 

“Kalau semua sarana prasarana, ada di Sumatera Barat, mungkin orang tidak merantau, termasuk mencari nafkah, kalau lapangan pekerjaan sudah tersedia, orang bisa sekolah, hidup layak dan ekonominya bagus,” jelasnya.

Menyangkut pelestarian adat Minangkabau, Wagub menuturkan bahwa konsep kembali ke Surau dan Nagari belum sepenuhnya tercapai. Hal ini merupakan tantangan dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat Sumatera Barat.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi adanya gerakan babaliak kasurau yang telah diinisiasi oleh Ketua MUI Sumbar melalui pendirian Surau Buya Gusrizal Gazahar di Kota Bukittinggi.

“Disana generasi muda dididik bukan hanya mengaji saja, ada kegiatan beladiri, pelajaran adat, kesenian juga,” sebutnya.

Selanjutnya Wagub Nasrul juga menyinggung peran dan fungsi niniak mamak yang mulai memudar, khususnya terkait upaya-upaya pembinaan terhadap dunsanak yang berada di kampung halaman.

“Kok dapek niniak mamak berfungsilah untuak mambina anak kamanakan,” harapnya.

Disamping itu ia juga menyoroti bagaimana upaya seluruh pihak dalam melestarikan bahasa Minang. Selaku orang Minangkabau, bahasa merupakan identitas yang wajib dilestarikan.

“Kita tentu tidak ingin, jangankan paham Datuak, bahasa Minang saja tidak dikuasai, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak kemenakan dikampung,” pungkasnya.

Terakhir ia mengharapkan, melalui dialog dan dukungan dari tokoh Minang dimanapun berada, cita-cita masyarakat Minangkabau bisa diwujudkan. (ISC/ MMC DiskominfoSB)

Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Photo Istimewa 

MPA, PADANG - Melalui inisiasi Kapolda Sumbar bersama Pemerintah Daerah Kota Padang gagas kawasan percontohan aman Covid-19. Kawasan percontohan tersebut terletak di Komplek  Puri Berlindo Sumber Mas Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur dengan nama "Nagari Tageh Rumah Gadang", yang berarti "Kawasan tangguh yang berada di ranah minang".

Daerah percontohan aman Covid ini dimaksudkan manjadi pilot project dan contoh bagi daerah lain. Dengan adanya Nagari  percontohan ini, kedepannya diharapkan akan muncul nagari-nagari percontohan aman covid yang lain. 

Dalam peresmian "Nagari Tangguh Rumah Gadang" (Kamis, 25 Juni 2020), Wakil Gubernur mengapresiasi, Polda Sumbar dan Pemko Padang beserta jajarannya, karena telah menciptakan nagari percontohan aman covid.  Selain itu Wagub memaparkan bahwa nagari tageh yang berada di kawasan Puri Berlindo ini dilengkapi dengan fasilitas keamanan, sosial ekonomi, kesehatan dan fasilitas informasi.

Selanjutnya Wagub sampaikan bahwa pasca Covid dan memasuki new normal, komplek Puri Berlindo menyediakan tempat isolasi, dapur umum, dan perekonomiannya juga jalan, seperti banyaknya Home Industri yang berada di Komplek Puri Berlindo.

"Suatu model nagari yang harus dicontoh untuk membuat Nagari Tageh di Kabupaten/Kota yang lain," ucap Wagub.

Sementara itu Kapolda Sumatera Barat Toni Hermanto dalam wawancara kepada awak media menjelaskan bahwa terbentuknya Nagari Tageh ini sesuai Instruksi Bapak Presiden serta menjawab isu-isu Covid, terutama isu-isu keamanan, maka melalui kerjasama Forkompinda, Kapolres, Babinkamtibmas dibentuknya Nagari Tangguh. Rencana kedepan akan ada 36 daerah di Sumatera Barat yang nantinya akan jadi kawasan percontohan.

"Mudah-mudahan menjadi role model di tempat lain," ujar Kapolda.

Turut hadir Walikota dan Wakil Walikota Padang, Danrem 0312 Wirabraja, Kapolresta, Camat Padang Timur, Kapolsek Padang Timur, Babinkamtibmas, DIinas Kesehatan, Media cetak dan elektronik. (RYH /MMC DiskominfoSB)

Photo Istimewa 

MPA, PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi menyebut, sejauh ini Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Padang sudah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 untuk masyarakat Kota Padang sebesar Rp.77 milyar lebih, dengan jumlah penerima sebanyak 116.135 Kepala Keluarga (KK) . 

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Kota Padang itu saat menjadi narasumber di acara dialog khusus ‘Menelisik Peluang Penyelewangan Bantuan Sosial’ di Sumatera Barat di Stasiun RRI Padang, Rabu (24/06/2020).  

Wako Mahyeldi merincikan, alokasi BST tersebut bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos) sebesar Rp.17 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 28.594 KK, dengan jumlah bantuan masing-masing KK sebesar Rp.600 ribu

Sementara dari Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.16 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 13.415 KK, dengan jumlah bantuan sebesar Rp.1,2 juta dan dari Kota Padang sebesar Rp. 44 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 74.126 KK dengan bantuan sebesar Rp.600 ribu

“Data penerima BST Kemensos sebanyak 28.594 KK tersebut terdiri dari 18.096 KK dari Basis Data Terpadu (BDT) dan non BDT sebanyak 10.498 KK. Sementara untuk data penerima provinsi dan Kota Padang adalah dari non BDT” jelas Wako yang didampingi Kepala Dinas Sosial Afriadi.

Ia menambahkan, mengingat banyaknya data yang dikumpulkan dalam waktu yang mendesak, tidak tertutup kemungkinan adanya data ganda dan lain sebagainya, untuk itu pihaknya sudah mengirim surat melalui kecamatan dan kelurahan tentang pengembalian dana bagi penerima data ganda. 

“Alhamdulillah, dari Rp.44 milyar lebih yang disalurkan Pemko Padang kemasyarakat, sebanyak Rp. 6,5 milyar lebih dana dari penerima data ganda sudah kembali ke APBD Kota Padang, dengan jumlah data ganda sebanyak  8.433 KK. Atas nama Pemko Padang kita ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah menunjukan kepeduliannya itu,” puji Mahyeldi. 

Mahyeldi menambahkan lagi, selain bantuan dari pemerintah, masyarakat Kota Padang juga menerima bantuan dari lembaga-lembaga volentir dan organisasi sosial.

 "Secara keseluruhan warga Kota Padang yang terdampak sosial ekonominya akibat pandemi Covid-19 sekitar 145 ribu KK. Sementara yang tercover bantuan pemerintah baru 116.135 KK. Menutupi kekurangan-kekurangan ini, kita dibantu oleh 10 LAZ di Kota Padang, BUMN/BUMD dan para pengusaha yang ada di Kota Padang. Alhamdulillah, bantuan tersebut sudah selesai kita salurkan dan dapat meringankan beban masyarakat Kota Padang," imbuhnya.

Selanjutnya, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan untuk segera melaporkan ke RT/RW setempat. Nanti datanya akan difalidasi oleh kelurahan dan disampaikan kepada dinas sosial. 

“Saya juga ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak, mulai dari Pemerintahan Kecamatan, Lurah, RT/RW, Babinsa Bhabinkamtibmas dan seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi mengawal dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” pungkas Wako Mahyeldi. (Muliadi).

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.