Mediaportalanda

Mensesneg: Teguran Keras Presiden Direspons Cepat oleh Kabinet

7/06/2020 06:30:00 AM nasional

Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

MPA - Teguran keras yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu direspons cepat oleh jajarannya.

Saat ini, Kabinet Indonesia Maju terus berpacu untuk mempercepat program pemerintah di tengah pandemi juga penyerapan anggaran untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Dalam waktu yang relatif singkat kita melihat progres yang luar biasa di kementerian dan lembaga antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat dan program-program yang telah berjalan," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2020.

Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo amat memberi perhatian pada persoalan pandemi dan dampak kesehatan serta ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi. Karena itulah Kepala Negara juga meminta jajarannya di kabinet untuk memiliki fokus dan perhatian yang serupa agar menjadi sebuah kerja luar biasa dalam upaya penanganan pandemi.

"Bahkan beliau juga sangat menyadari, pandemi ini jangan semata-mata kita harus segera selesaikan masalahnya. Tetapi juga sebagai momentum untuk fundamental reform. Jadi, beliau kadang mengatakan jangan sia-siakan masalah besar ini. Oleh karena itu Bapak Presiden terus menerus mendorong semua institusi terutama sekali kabinet untuk bekerja keras," tuturnya.

Mensesneg juga menyebut bahwa langkah reshuffle kabinet sebagaimana yang dikemukakan Presiden dimaknai sebagai sebuah lecutan bagi para jajaran di Kabinet Indonesia Maju untuk dapat bergerak dan bekerja semakin keras.

Ia juga berharap publik tak lagi disibukkan dengan isu mengenai hal tersebut. Sebaliknya, tenaga dan pikiran yang ada hendaknya digunakan untuk fokus menyelesaikan permasalahan kesehatan dan ekonomi yang kini tengah dihadapi.

"Teguran keras tersebut punya arti yang signifikan dan dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Tentu saja dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak lagi relevan sejauh bagus terus. Sekarang ini sudah bagus dan semoga bagus terus," tandasnya.

Jakarta, 6 Juli 2020

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Nasihat Kapolri ke Taruna Akpol: Jangan Lupa Tolong Maaf, Terima Kasih

7/06/2020 06:17:00 AM Nusantara

Photo Istimewa

MPA - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menghadiri wisuda taruna dan taruni Akademi Kepolisian pada 3 Juli 2020. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Polri itu mengingatkan meski lulus dengan pangkat perwira mereka tetap harus menghormati para senior dan anggotanya.

Idham memberikan tiga ilmu agar para perwira muda lulusan taruna Akpol itu tidak salah dalam bersikap saat ditugaskan nanti. Tiga hal itu ialah kata tolong, maaf dan terima kasih.

"Ada 3 ilmunya itu. Jangan pernah kau lupa, kata tolong, maaf, terima kasih. Kalau kau sudah pegang semua itu, insyaallah kau akan dihargai anak buah, atasan," kata Idham dalam sambutannya seperti dikutip dari akun YouTube Akpol, Senin (6/7).

Idham mengingatkan agar para lulusan Akpol tidak sombong dengan pangkat yang mereka dapatkan usai lulus. Pangkat yang tinggi tidak boleh membuat mereka bertinggi hati hingga enggan meminta maaf jika berbuat kesalahan.

"Jangan kau sombong. Mentang-mentang perwira remaja, enggak boleh itu. Tidak hina kau kalau kau minta maaf," kata Idham.

Sebanyak 293 taruna Akpol angkatan 51 Batalyon Adnyana Yuddhaga dinyatakan lulus. Capaja atas nama Ivan Pradipta menjadi lulusan terbaik dan meraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian 2020.

Acara wisuda tersebut dihadiri oleh Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto, Gubernur Akpol Irjen Asep Syahrudin, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, serta pejabat lainnya.(*)

Sumber Biddhumas Polda Sumbar

Pemerintah Komitmen Turunkan Gas Rumah kaca Sesuai Konvensi Perubahan Iklim

7/06/2020 06:07:00 AM nasional

Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

MPA - Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030, sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah disepakati. Meskipun saat ini pemerintah tengah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun pembahasan sejumlah agenda strategis seperti penurunan gas rumah kaca tetap dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar untuk membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi GRK Indonesia–Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon _(carbon pricing)_ di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

"Selain itu kita memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri. Berdasarkan konvensi perubahan iklim kita memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen," papar Presiden.

Untuk itu, Presiden kembali menegaskan beberapa hal, antara lain agar jajarannya terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan juga harus terus dilanjutkan.

"Pada kesempatan yang baik ini saya juga titip hati-hati masalah kebakaran hutan dan lahan, ini sudah masuk ke musim panas," imbuhnya.

Di samping itu, Presiden menekankan agar berbagai upaya lain seperti perlindungan keanekaragaman hayati _(biodiversity)_ yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat juga harus dipastikan supaya berjalan di lapangan. Demikian juga dengan pengembangan biodiesel B30, B50, hingga B100 dan pengembangan energi surya serta energi angin yang harus terus dilanjutkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta agar seluruh tahapan dalam penurunan emisi gas rumah kaca segera diselesaikan, baik itu yang berkaitan dengan regulasinya, instrumen pendanaannya, termasuk insentif bagi pemangku kepentingan. "Ini juga harus kita lihat dan kita harus memastikan bahwa pengaturan karbon ini betul-betul memiliki dampak yang signifikan bagi pencapaian target penurunan gas rumah kaca sebesar 26 persen di 2020 dan 29 persen pada tahun 2030," jelasnya.

"Saya melihat kita memiliki kesempatan banyak baik itu di lahan hutan gambut, di hutan mangrove, dan juga di hutan-hutan kita lainnya. Saya kira kesempatan ini bisa kita laksanakan apabila lapangannya betul-betul segera bisa kita kerjakan," tandasnya.

Jakarta, 6 Juli 2020

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden