-->

Latest Post


MPA, PADANG   - Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Drs. Toni Harmanto MH meresmikan Stasiun Pengisian Bahan bakar Polri (SPBP) di jalan Gajah Mada, Gunung Pengilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Jumat (11/9).

Peresmian SPBP ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, dan beberapa Pamen Polda Sumbar.

Sebelumnya diketahui, SPBP milik Polda Sumbar ini beroperasi terakhirnya pada tahun 2009. Hal ini disebabkan rusaknya beberapa alat pada pompa minyak SPBP, lantaran bencana alam gempa bumi di tahun tersebut sehingga tidak bisa beroperasi.

Selanjutnya, dibawah kepemimpinan Karo Logistik Polda Sumbar Kombes Pol Suranta Pinem, S.Ik, dilakukan renovasi dan perbaikan oleh personel Biro Logistik Polda Sumbar sehingga kembali beroperasi.

"Kini sudah mulai bisa beroperasi setelah diresmikan oleh bapak Kapolda Sumbar, untuk kendaraan dinas dengan minyak Dexlite dan Pertamax," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.

Selain itu, pihak PLN Unit Induk Wilayah Sumbar yang ikut hadir juga menyerahkan bantuan satu unit kendaraan bermotor roda tiga (becak motor) pengangkut sampah kepada Polda Sumbar.

Awal mula beroperasinya SPBP Polda Sumbar ini ditandai dengan pengisian BBM untuk kendaraan dinas becak motor yang diisi langsung oleh Wakapolda Sumbar.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar 


MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian Kota Padang menyerahkan bantuan pada kelompok Tani di Kota Padang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang Mahyeldi, di Kantor Dinas Pertanian Kota Padang, Jumat (11/9/2020).  

Adapun bantuan tersebut berupa Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO), Alat mesin pertanian, Bangunan Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersier, Badan Hukum LKMA, Bantuan Sapi dan Perkarangan Pangan Lestari (P2L). 

Bantuan yang diberikan berasal dari dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota Komisi VIII DPR RI Hermanto, Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif dan Dasman, dan Pemerintah Kota Padang. 

Wali Kota Padang H.Mahyeldi dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada anggota Komisi VIII DPR RI Hermanto dan Anggota DPRD Kota Padang yang telah memberikan dana pokirnya untuk Kelompok Tani di Kota Padang.

"Kepada kelompok tani Kota Padang diharapkan dapat merawat dan menjaga bantuan yang telah diberikan tersebut agar dapat digunakan untuk jangka panjang," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Syahrial Kamat mengatakan, bantuan yang diberikan dari Anggota Komisi VIII DPR RI Hermanto berupa bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik sebesar Rp. 200 Juta, yang diberikan kepada Kelompok Tani Harapan Maju, Koto Marapak dan Sumber Makmur. 

Kemudian, Alat Mesin Pertanian berupa 8 traktor, rice transplanter (alat penanam bibit padi), 2 unit cultivator (mesin pertanian mengolah tanah sekunder), 4 pompa air dan combine (mesin pemanen padi) tipe Kecil yang diberikan kepada 11 kelompok tani, diantaranya, Rizki Makmur, Basuang Sepakat II, Budi Sepakat, Hidayah dan Brigade Alsin.

Selanjutnya, bantuan Perkarangan Lestari sebesar Rp.60 juta yang diberikan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Annisa Sakinah dan Ikhwatunnisa. 

Sementara dari Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Latif  memberikan bantuan berupa Bangunan Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersier yang diberikan kepada Kelompok Tani Baguno, Kuranji.

"Pemerintah Kota Padang bersama Anggota DPRD Kota Padang Dasman juga memberikan bantuan Sapi 11 ekor jenis Sapi Bali, yang diberikan kepada kelompok Tani Kampung Chaniago, 20 ekor Sapi dari Anggota DPR RI untuk Kelompok Tani Lapau Manunggu. 

Selanjutnya, Pemko Padang jugaa memberikan Bantuan Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebanyak 4 buah dengan bentuk  Badan Penerima Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Agribisnis yang diberikan kepada LKMA Batu Gadang, LKMA Sepakat, LKMA Maju Bersama dan LKMA Padang Sarai," ungkapnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Hermanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Guswardi. (Muliadi)


MPA, JAKARTA - Sudah enam bulan Indonesia menghadapi Covid-19 sejak virus ini teridentifikasi, masuk Indonesia pertama kali pada awal Maret 2020. Sejumlah kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larang mudik dinilai cukup efektif. Namun setelah enam bulan atau setelah masuk masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), grafik kenaikan pandemi Covid-19 malah terus meningkat. Bahkan saat ini sudah menembus angka 200 ribu yang terkonformasi positif.

Melihat perkembangan ini, Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) merespons dengan melakukan webinar nasional bertemakan "Evaluasi Enam Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19." Webinar ini akan dilaksanakan Pada Sabtu malam, tanggal 12 September 2020, jam 18.30 melalui aplikasi zoom. Meeting ID adalah : 858 4772 8015 dengan Password : 2020KSDI.

Menurut Ketua KSDI, Yayan Sopyani Al Hadi, tujuan webinar ini untuk mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia dalam enam bulan serta engevaluasi langkah dan respon pemerintah dalam menangani Covid-19. 

"Juga untuk mengidentifikasi agenda-agenda besar dalam enam bulan ke depan dan kaitannya dengan pandemic Covid-19, serta mengantisipasi potensi dan solusinya agar menjadi masukan untuk pengambilan kebijakan," kata Yayan, yang juga pemimpin Genial.ID, dalam keteranganya.
Yayan menekankan bahwa evaluasi dan proyeksi ini sangat penting. Lebih-lebih mengingat trend positif Covid-19 di Indonesia masih naik dan terdapat sejumlah agenda besar ke depan seperti jadwal Pilkada serentak di 270 wilayah di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. 

"Jika tidak diantisipasi dengan detail, serius, disiplin dan tersosialisasi dengan baik maka Pilkada berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19 yang luar biasa," ungkap Yayan, yang juga Wakil Sekretaris Bidang Antar-Lembaga Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
Betapa tidak, sambung Yayan, diperkirakan akan ada 106 juta pemilih di Pilkada 2020. Bila dengan angka partisipasi 77,5 persen sesuai target KPU, maka tak kurang dari 82 juta pemilih akan bergerak ke 305 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata TPS berisikan rata-rata 350 pemilih. 

"Jika tidak dirancang dengan sangat serius, detail dan disiplin, maka boleh jadi Indonesia akan mengalami ledakan bom atom kasus Covid-19. Lonjakan kasus Covid-19 pada skala bom atom tentunya tidak akan tertampung oleh fasilitas rumah sakit. Dan ini pada gilirannya akan menimbulkan chaos dan kepanikan di masyarakat pada skala yang dapat melahirkan krisis sosial politik di level negara," Yayan mengingatkan.

Yayan menambahkan bahwa dalam webinar ini akan dipandu Ketua Dewan Pembina KSDI, Maruarar Sirait. Sementara pembicaranya adalah Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI), Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. (Wakil Kepala Kepolisian RI), Faisal H. Basri, S.E., M.A (Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) dan Dr. M. Qodari (Direktur Eksekutif IndoBarometer).#[-]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.