Mediaportalanda

MPA - Kebinekaan dalam masyarakat Indonesia merupakan anugerah dari Allah Swt. yang harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Di tengah dinamika sosial dan politik global, kemajemukan bangsa, termasuk keberagaman agama, tak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap hidup rukun, saling mengayomi, dan saling melindungi sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

"Kerukunan antarumat beragama tidak muncul secara tiba-tiba. Kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran," ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan amanatnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 3 November 2020.

Presiden mengatakan bahwa kerukunan yang telah lama terbentuk tersebut merupakan hasil ikhtiar bersama untuk hidup saling menghormati dengan tidak memberi ruang bagi tumbuhnya rasa saling curiga dan berkembangnya benih-benih permusuhan yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan bangsa.

Atas dasar hal itu, Kepala Negara menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para penggerak dan aktivis kerukunan umat beragama yang dalam kesehariannya tak lelah untuk merawat kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat. Upaya-upaya serupa itulah yang menyebabkan kita dapat menikmati kehidupan berbangsa yang kondusif dan harmonis.

"Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan miniatur kebinekaan Indonesia. Saya berharap tidak ada satupun yang ditinggalkan ataupun dipinggirkan. FKUB hendaknya menjadi tenda bangsa yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok. Komitmen ini harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan," kata Presiden.

Pemerintah sendiri memberikan dukungan penuh agar peran-peran FKUB dapat semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Menurut Presiden, moderasi beragama merupakan pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah adanya gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.

"Tantangan kehidupan beragama kian hari kian berat. Kehadiran media sosial dalam mewarnai kehidupan beragama dewasa ini tidak bisa diabaikan. Tidak jarang media sosial membawa racun seperti hoaks dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan," ucapnya.

"Untuk itu dibutuhkan figur dan tokoh-tokoh agama yang mempersatukan, merangkul, serta piawai melunakkan perbedaan pilihan dan paham menjadi kekuatan sehingga umat tidak terjebak pada pandangan-pandangan yang ekstrem dan melegalkan kekerasan," imbuhnya.

Kepala Negara berharap agar pertemuan penting FKUB tersebut dapat melahirkan rumusan-rumusan visioner dan rencana-rencana program strategis untuk meneguhkan nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama serta menjadi ajang dialog atas berbagai permasalahan yang masih mengganjal dan menemukan jalan keluar yang konstruktif bagi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. (**)

Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, siang tadi telah diserahterimakan. Dari Kombes Pol Arly Jembar Jumhana, S.Ik. MH kepada AKBP Joko Sadono, SH. S.Ik. MH.

Upacara sertijab dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto MH, Selasa (3/11) di ruang Jenderal Soekanto Mapolda Sumbar.

Kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah oleh Kapolda Sumbar dan pembacaan Surat Keputusan Mutasi Jabatan dan penandatanganan pakta integritas jabatan Dirreskrimsus.

AKBP Joko Sadono sebelumnya menjabat Wadirreskrimum Polda Kalsel, sedang Kombes Pol Arly selanjutnya dimutasi ke Mabes Polri.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, Kapolresta Padang dan Pamen berpangkat AKBP di Polda Sumbar.(*)

*Sumber: Bidhumas Polda Sumbar*

Photo Istimewa

MPA, BOGOR - Program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah selama enam tahun. Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Saat memberikan arahan dalam rapat terbatas yang membahas topik tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial tersebut. Rapat tersebut digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2020.

"Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan," ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Hal yang lebih penting dari itu, kata Presiden, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.

"Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis _agrosilvopastoral_, bisnis _bioenergy_, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," jelasnya.

Kepala Negara mengingatkan agar pendampingan tersebut harus terintegrasi, dimulai setelah SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. Presiden meyakini, jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

"Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus di sisi ini dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh untuk _benchmarking_ bagi kelompok-kelompok yang lain," tandasnya.

Untuk diketahui, mengutip laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.(**)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden