-->

Latest Post

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan pesan berantai alias boadcast message yang berisikan informasi DKI Jakarta akan lockdown total pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2021 hoax alias palsu. 


"Bahwa broadcast ini adalah tidak benar, broadcast ini adalah salah, dengan adanya broadcast yang tidak benar itu akan berdampak negatif bagi siapa saja," kata Argo saat memberikan keterangan pers bersama Kemenkes di Jakarta, Jumat (5/2).

Adapun pesan berantai tersebut, jelas Argo berisikan informasi bahwa lockdown atau penutupan total Ibu Kota telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.


Pesan juga mengimbau agar masyarakat menyediakan bahan makanan, selama lockdown diberlakukan. Menurut Argo, pesan itu jug berisi informasi bila kepolisian akan menangkap langsung dan melakukan swab, kepada yang diketahui berada di luar rumah.


"Memang kontennya biasa saja, tapi isinya bisa bersifat menghasut membuat fitnah, dan kemudian hoax itu akan menyasar emosi masyarakat dan kemudian menimbulkan opini negatif yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat dan diintegrasi bangsa," tandas Argo. 


Terkait hoax ini, Argo memaparkan, Polri telah menangani total 352 kasus penyebaran berita hoax. Dalam kasus pesan berantai itu, ia mengingatkan potensi ancaman dan hukuman yang diterima kepada pelaku.


Menurut dia, pelaku bisa diancam kurungan hingga 10 tahun lewat sejumlah pasal dan undang-undang. Beberapa di antaranya seperti pasal 28 ayat 1 UU 11/2008, tentang ITE. Ada pula KUHP pasal 14 ayat 1, 2, dan tiga. (bhps)

PADANG – MEDIAPORTALANDA - Pemko Padang belum menyatakan sikap terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri soal aturan atribut keagamaan di sekolah. 


Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan pihaknya masih menantikan detail dari isi SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah.


SKB ini menegaskan, sekolah negeri dilarang memaksa atau melarang penggunaan atribut keagamaan pada seragam guru dan murid. Mahyeldi tak ingin buru-buru menentukan sikap sebelum memahami materi lengkap dari SKB tersebut.


“Kita tunggu dulu secara detail. Harus jelas dulu apa saja isinya SKB ini,” katanya, dikutip dari Langgam.id, Kamis (4/2/2021).


Ia mengaku melihat pro dan kontra sejak SKB ini diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim. Pemko Padang, katanya, sebagai pemerintah daerah yang nantinya akan ikut menjalankan tak ingin terjebak dalam perdebatan, terlebih mereka belum menerima surat resmi dari dinas terkait.

 

“Hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar belum ada surat resmi dari Pemerintah Pusat kepada Pemda. Jangan sampai sikap dan komentar kita nanti justru mendapatkan respon negatif. Sebaiknya kita tunggu dulu,” ujarnya.


Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatra Barat (Sumbar) mengatakan akan mengkaji Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal larangan peserta didik untuk mengenakan atribut keagamaan.

 

Kepala Disdik Sumbar Adib Alfikri, mengatakan pihaknya sudah mendengar SKB 3 menteri tersebut. Namun belum ada menerima surat secara tertulis. Pada prinsipnya, Disdik Sumbar menerima karena ini merupakan keputusan pemerintah pusat.


SKB ini tentu mesti kita kaji dan telaah terlebih dahulu karena ini berlaku untuk seluruh Indonesia. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembelajaran tatap muka di sekolah di Kota Padang. Kali ini, Senin (05/02/2021) Wawako Padang mengunjungi SMPN 14 Padang, Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan Pauh. Sidak ini dilakukan usai mengikuti Subuh Sajadah di Masjid Taqwa Koto Tuo, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh dan silaturrahim dengan pengurus Lembaga Sosial Mejah Putih Saiyo.

Dalam sidaknya, Wawako Hendri meninjau langsung penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di sekolah tersebut, seperti protokol kesehatan di gerbang sekolah, pekarangan sekolah, ruang kelas, sekaligus melihat langsung bagaimana siswa meninggalkan sekolah. 


"Hari ini saya kembali sidak ke sekolah secara diam-diam. Sebagaimana janji saya sebelumnya untuk sidak setiap minggunya. Saya ingin melihat langsung proses pembelajaran tatap muka selama pandemi Covid-19. Alhamdulillah, setelah saya lihat berjalan lancar," ujar Wawako didampingi Camat Pauh Jasman dan Babinkamtibmas Kelurahan Cupak Tangah, Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Norvrialdi.


Wawako berpesan kepada peserta didik agar belajar dengan rajin, raih prestasi agar bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua dan sekolah. Jangan sampai karena Pandemi Covid-19 mengurangi semangat untuk belajar.


"Ingatkan anak-anakku semua bahwa pandemi Covid-19 belum berkahir. Maka untuk melindungi diri agar tidak terinfeksi, yang bisa kita lakukan hanya memakai masker, menjaga jarak dan menjaga daya tahan tubuh. Maka bapak mohon patuhi dengan baik," ajak Wawako ketika berdiskusi dengan siswa saat melihat langsung proses belajar disekolah tersebut.


Orang nomor dua di ibukota provinsi Sumatera Barat itu mengapresiasi kepala sekolah dan tenaga pendidik yang disiplin menerapkan prokes Covid-19 dengan baik dan benar.


"Kita optimis jika prokes Covid-19 diterapkan secara baik dan benar maka sekolah tatap muka akan sukses dan berhasil, sehingga nantinya sekolah-sekolah di Kota Padang dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Kita akan selalu setiap saat menjaga anak anak kita di sekolah dengan melakukan pengawasan yang ketat," tegas Hendri Septa.(Mul/**)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.