Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021. DR. Fauzi Bahar, M. Si Dt. Nan Sati, Walikota Padang dua periode pencetus aturan Hijab juga pengagas Asmaul Husna, menggelar silaturahmi dengan puluhan awak media bertempat disalah satu rumah makan yang ada di kota padang.

Selain memperkuat tali silaturahmi dengan para kuli tinta kota padang, pada pertemuan itu Fauzi Bahar juga membahas persoalan terkini mengenai kota padang bahkan Sumbar kedepannya.

Fauzi Bahar mengatakan, Sumatera Barat terkenal dengan adat istiadat serta budaya. Disinilah munculnya Adat Basandi syara', Sara' basandi kitabullah. Sekarang falsafah tersebut coba di gerus oleh "Tiga Mentri" di Republik ini.

" Saya berharap, rekan-rekan media untuk bisa memberikan perubahan dan pencerahan melalui tulisan ataupun surat kepada mentri, kapan perlu ke Presiden RI," pinta Fauzi Bahar pada, Selasa (9/2/2021).

Saya heran kata Fauzi melanjutkan, apa urgensinya dikeluarkan Surat Keputusan 3 Mentri (SKB 3M). Justru inilah yang akan menimbulkan, kegelisahan bagi para orang tua murid maupun guru-guru di sekolah, ujarnya mempertanyakan. Andaikan mau dirobah perda tersebut, bagus diperjelas saja, bagi yang muslim diwajibkan pakai jilbab dan bagi non muslim dilarang pakai jilbab.

Terbitnya SKB 3 Menteri yang mengatur soal pakaian seragam siswa di sekolah membuat geram mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar. Pasalnya, aturan seragam sekokah di kota padang yang berlaku hingga saat ini dibuat sewaktu ia menjabat Wali Kota Padang, yaitu Instruksi No.451.442/BINSOS-iii/2005.

Penolakan keluarnya SKB 3-M tersebut Fauzi Bahar sampaikan kepada puluhan awak media digelaran acara silaturahmi  Fauzi lalu mencaritakan awal lahirnya Instruksi No.451.442/BINSOS-iii/2005.

Menurut Fauzi dahulu ada yang namanya Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan itu bekerja membedah kurikulum pendidikan, termasuk kurikulum agama.

"Anak-anak kita diajarkan tata cara salat di bangku SD. Untuk itu, Dewan Pendidikan mengusulkan, bagaimana pada jam istrirahat, kita giring anak-anak SD ini ke masjid untuk salat," ungkapnya.

Namun dalam perjalanan, ada kepala sekolah yang mengusulkan anak-anak sebaiknya diharuskan berpakaian muslim. Tujuannya, agar anak-anak tidak repot membawa mukena dan kain sarung ke sekolah.

"Dewan Pendidikan juga mengusulkan agar anak SMP juga bercelana panjang dan berbusana muslim. Demikian juga pada anak SMA, saya diburu wartawan mempertanyakan itu, maka saya perintahkan kepala dinas pendidikan agar menyesuaikan untuk SMA," cakapnya.

Perlu ketahui, tegas Fauzi, jika aturan itu tidak bagus, tidak akan dicontoh oleh daerah lain termasuk hampir keseluruh saentro nusantara ini. Buktinya, kebijakan yang diterapkan di Kota Padang saat dirinya menjadi Wali Kota itu menjadi pilot projek dan dicontoh oleh daerah lain, tegasnya.

"Kita sepakati saja aturan itu dirubah. Bertegas-tegas saja kita, yang muslim wajib berpakaian muslim, dan non muslim dilarang berpakaian muslim. Tapi apa urgensinya tiga orang Menteri mengeluarkan SKB itu," pungkasnya.

Fauzi Bahar yakin surat yang disuplay kepada Menteri, Komnas HAM, DPR RI dan ke Presiden tidak benar. "Saya contohkan, katanya ada 46 orang yang keberatan, padahal mereka 25 orang lakilaki dan 21 orang siwi. Anehnya, masa gara-gara satu orang yang bersalah. Kan tidak benar juga omongan mereka," tegas Fauzi Bahar.

" Suplay berita itu tidak benar. Hubungan kita sangat bagus selama ini. Buktinya, waktu kepemimpinan saya, kita laksanakan kegiatan Pastoral yang dibiayai APBD. Mana di daerah lain yang melakukan itu, kegiatan Pastoral dibiayai APBD? Saya sempat ditentang DPRD soal itu, saya katakan, "kriminal terjadi karena kurangnya pemahaman orang terhadap agama"," ungkap Fauzi.

Mantan pasukan katak AL ini mengatakan, ada yang dia garis bawahi pada SKB itu. Yaitu soal imbauan kepada anak-anak muslim, tidak ada kewajiban. "Kalau imbauan saja, saya yakin, satu dua tahun ke depan tidak ada lagi anak-anak kita yang berpakaian muslimi," katanya.

Bagi Fauzi, aturan yang dia keluarkan itu, tujuannya untuk mendidik siswa muslim memahami ajaran agamanya, sehingga akhlak mereka baik. "Agar anak kita tidak nakal, ya kita protek melalui akhlak. Ketika anak saya narkoba apakah menteri bertanggungjawab?" tanya Fauzi Bahar.

Purnawiran Letkol AL ini melihat penerbitan SKB tersebut ada kejanggalan, diskenariokan bahkan ada unsur pemaksaan. Contohnya dalam SKB itu ada tiga poin nada ancaman.

Masa SKB ada ancaman? Tak mungkin SKB bisa mencabut Perda yang dibikin DPRD. Maka tugas kita semua, agar SKB itu dicabut kembali, bukan hanya tugas seorang Fauzi Bahar. Akan tetapi tugas kita semua umat muslim Ranah Minang ini, katanya.

" Mari bersama-sama kita wujudkan kembali, kedamaian dangan berbusana muslim, serta kita pertahanakan perda ini agar anak, cucu, kemakan dan generasi muda kita di Ranah Minang ini memiliki aklhak yang baik," pinta Dr. Fauzi Bahar. (Hr1/by/ar)

JAKARTA – MEDIAPORTALANDA - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) hari ini, merayakan ulang tahun pertamanya. Lantaran masih suasana pandemi Covid-19, acara dipusatkan di room Orange Rumah Djan, jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, dengan serangkaian agenda webinar nasional, Senin (08/02/2021).

Ketua JMSI Pusat Teguh Santosa mengatakan, berbahagialah insan pers semua yang telah menjadi bagian dari JMSI. Banyak hal yang harus diakukan ke depan untuk memperkokoh perjalanan JMSI hari ini dan yang akan datang.

Acara HUT pertama JMSI, juga dirangkai dengan peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021, yang dipusatkan di DKI Jakarta.

“Mari, dengan semangat HUT I JMSI dan HPN 2021 ini, kita benahi Pengda masing-masing untuk menjadikan JMSI yang lebih kokoh lagi. Selamat menikmati rangkaian HUT I JMSI. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan tugas yang mulia ini,” ucapnya.

Sementara, Sekjen JMSI Pusat, Mahmud Marhaba menyatakan, hal yang patut menjadi perhatian bagi pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia adalah bahwa JMSI secara adminstrasi telah dinyatakan lulus oleh Dewan Pers. Tentu ini menjadi kado Ultah JMSI yang pertama.

“Mempersiapkan verifikasi faktual bagi Pengda JMSI di 12 provinsi yang akan digelar paling cepat Pebruari ini,” tegas Mahmud saat memimpin diskusi internal JMSI.

Mahmud pun mengingatkan, beberapa Pengda yang hingga kini belum didaftar di Dewan Pers sebagai anggota JMSI wajib menjadi tugas yang diselesaikan dalam 3 bulan kedepan. 

“Terdapat beberapa Pengda yang sudah mengantongi SK, namun belum memenuhi batas syarat minimal jumlah Perusahan Pers didaerahnya wajib dilengkapi dalam waktu yang cepat,” tegas Mahmud.

Dirinya optimis jika dalam tahun 2021 ini juga, JMSI akan menjadi konstituen Dewan Pers, meski target awal pada HPN 2021 ini meleset karena kondisi Covid-19 yang melanda negeri ini. 

Rangkaian HUT Ke-1 JMSI dan peringatan HPN 2021 yang dikemas dalam seri webinar dengan tema” BERSATU MELAWAN COVID-19” diantaranya menghadirkan Tausiah Nasional “Kode Etik Jurnalistik dalam Perspektif Islam” oleh Ustadz Abdul Somad, LC. MA. 

Disesi lainnya, masalah Covid yang menjadi tema HUT I JMSI menghadirkan masalah-masalah utama penanganan Covid-19, yang dibawakan oleh Dewan Penasehat IDI, Prof. Zubairi Djoerban. Dilanjutkan pemaparan kondisi lapangan penyebaran Covid-19 di Jakarta sebagai salah satu hot spot, oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Siang harinya, Rektor UKSW, Neil Semuel Rupidara, Ph.D membawakan materi peran lembaga pendidikan tinggi dalam percepatan pencegahan Covid-19. Sementara kerawanan ekonomi di tengah gelombang pandemi yang semakin tak menentu, disampaikan Ekonom Senior Indef, Prof. Didik J. Rachbini. 

Dalam sesi terakhir, webinar nasional dalam rangka HUT I JMSI membahas terkait strategi pencegahan dan penindakan korupsi di tengah pandemi, yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri.*[-]

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan HUT ke-75 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang puncaknya diperingati pada Selasa (9/2/2021).

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, saya ucapkan selamat HPN 2020 dan HUT ke 75 PWI bagi segenap insan pers di tanah air. Semoga semakin bijak dalam menghadirkan berbagai pemberitaan kepada masyarakat," ucap Wako Mahyeldi. 

Wako mengatakan, Pers di era Reformasi menjadi salah satu pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuatan pers mampu menjadi penentu dari kualitas demokrasi di tanah air. 

"Maka dari itu, insan pers di tanah air harus terus menghadirkan pemberitaan yang memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membantu pemulihan ekonomi demi kemajuan bangsa dan negara. Hal ini sesuai tema yang diusung HPN 2021 "Bangkit Dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi," sebut Mahyeldi. 

Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Padang itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada insan pers yang senantiasa menyampaikan informasi pembangunan Kota Padang kepada masyarakat.

"Pemko Padang sangat terbantu dengan publikasi media dalam percepatan pembangunan kota Padang. Alhamdulillah berkat kerja sama yang terjalin baik selama ini dengan insan pers, informasi mengenai program, kegiatan dan kebijakan Pemko Padang dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat mendukung setiap program pembangunan di Kota Padang," pungkas Wako.

Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dilaksanakan di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Acara ini diikuti secara virtual oleh ribuan wartawan anggota PWI dari se-Indonesia dan anggota organisasi konstituen Dewan Pers, serta dihadiri Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Merdeka. (Mul/BT/AR)