Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (YLBH-BK) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama 8 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) lainnya  meraih penghargaan dari Menteri  Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward O.S. Hiariej kepada Ketua Umum YLBH BK, Bakri Remmang pada malam Penganugerahan Access To Justice Award tahun 2021 di Jakarta, bertempat di Hotel Santika, Kamis malam 25 Februari 2021.

Dari 520 OBH yang terakreditasi Kemenkum HAM RI di Indonesia, hanya 9 yang meraih penghargaan dengan 3 kategori. Rinciannya; 3 OBH dari kategori Akreditasi A, 3 OBH dari kategori Akridtasi B, dan 3 OBH dari kategori Akreditasi C. Dua dintaranya OBH dari Sulsel yakni YLBH BK dengan meraih penghargaan Kategori Akreditasi A dengan peringkat kedua dan LBH Lipan Takalar meraih penghargaan kategori Akreditasi C dengan peringkat pertama.

Sekadar diketahui bahwa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel juga meraih penghargaan sebagai penyelenggara bantuan hukum terbaik kategori anggaran sedang dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan peringkat pertama.

Ketua Umum YLBH BK Adv. Bakri Remmang, S.H., M.H.CPL., CTLA.,Med didampingi Pembina YLBH BK Adv. Said Hasanuddin HS, S.H., M.H usai menerima penghargaan mengungkapkan, penghargaan yang diraih tersebut tidak lepas dari kerjakeras dari Para Pemberi Bantuan Hukum, baik Advokat, paralegal, tenaga admin dan segenap jajaran YLBH BK se Sulsel. 

“Saya ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran YLBH BK atas semangat kerja yang luar biasa selama ini sehingga penghargaan terbaik sebagai pemberi bantuan hukum tahun 2020 dapat kita raih berrsama," ujar Bakri Remmang.

Bakri Remmang yang juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulsel ini juga mengemukakan jika keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan jajaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulsel.

 "Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil  Kemenkumham  Sulsel atas dukungan dan bimbingannya selama ini sehingga bisa meraih penghargaan ini," ucap Bakri.

Atas prestasi YLBH BK, Bakri mengatakan, penghargaan yang diraih ini bukan sebuah prestasi yang harus dibanggakan, tetapi ini adalah amanah dan tanggung jawab besar untuk terus menjaga layanan bantuan hukum untuk semakin lebih baik," pungkasnya. 

Capaian ini, kata dia, perlu disyukuri dan lebih ditingkat lagi sehingga masyarakat miskin yang membutuhkan layanan hukum secara gratis benar benar mendapatkan akses dari semua pihak.*[-]

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dalam rangka percepatan pembangunan Sumatera Barat (Sumbar), hari pertama setelah serah terima jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Audy Joinaldi langsung menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan walikota se-Sumbar, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (26/2/2021).

Tiga hal penting yang menjadi pembahasan utama ialah penguatan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, proyeksi pembangunan jalan tol, serta stunting di Sumbar. Diawal rapat, Gubernur memaparkan kondisi kekinian terkait tiga poin diatas dan Gubernur meminta masukan dari peserta rapat.

"Terkait penanganan covid-19, pesan presiden yang juga disampaikan Kemendagri, kita harus lebih serius. 

Kita diminta agar mempersempit ruang penyebaran untuk kemudahan pengendalian. Banyak program yg sudah ada selama ini seperti Nagari Tageh, Kongsi Covid, atau yang lainnya, itu sangat bagus sekali tinggal kita perkuat lagi, terutama disiplin prokes," ungkap Mahyeldi.

Untuk program vaksinasi di Sumbar yang sebelumnya sempat anjlok di rangking 25 di Indonesia, sudah membaik

dengan cakupan pelaksanaan vaksin mencapai 94,83 persen. Gubernur mengapresiasi daerah dengan cakupan vaksinasinya yang sudah melebihi 100 persen.

"Alhamdulillah cakupan vaksinasi kita saat ini sudah mencapai 94,83 persen. Bahkan ada kabupaten kota yang nilainya diatas 100 persen. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bisa menjadi motivasi bagi daerah lainnya," tambah Mahyeldi.

Daerah dengan cakupan vaksinasi mencapai 100 persen adalah Kabupaten Padang Pariaman 124 persen,  Kabupaten Sijunjung 115 persen, Kota Pariaman 111 persen, Dharmasraya 102,8 persen, Kota Sawahlunto 104,62 persen, Kota Padang Panjang 104,5 persen, dan Kota Padang 102,96 persen.

Selain itu, Rakor juga membahas progres pengerjaan jalan tol Sumbar-Riau yang terkesan lambat. Untuk pembahasan ini, bupati walikota yang hadir dalam Rakor menyatakan siap berkoordinasi dan bersinergin dengan provinsi demi peecepatan pembangunan.

Bahkan Gubernur secara tegas mengajak, jika perlu perencanaan pembangunan Sumbar kedepan yang melibatkan kabupaten kota agar dituangkan dalam bentuk MoU.

Usai menggelar rakor, peserta rapat melaksanakan Jumatan di Masjid Pemrprov Sumbar, Baitul Auliya, dengan Gubernur langsung sebagai khatib dan imam shalat.(doa/MC)

JAKARTA- MEDIAPORTALANDA - Baharkam Mabes Polri melalui Kakorbinmas Polri memberikan penghargaan kepada Satuan Pengamanan (Satpam) yang bekerja di Bank BRI unit KCP Pasar Sentral Makassar, Sulawesi Selatan.

"Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan," kata Argo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Aksi Satpam bernama Nasruddin sempat viral di media sosial lantaran melarang sejumlah oknum LSM masuk ke kantor BRI Sentral Makassar. Oknum LSM tersebut marah-marah dan mengomeli Nasruddin.

Meskipun begitu, Nasruddin tetap tegas meminta oknum LSM untuk disiplin prokes. Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tak patuhi prokes.

Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Inspektur Jenderal Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi.

"Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah," katanya.