Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dari empat pulau besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Pulau Sipora, Pagai Selatan, Siberut, dan Pagai Utara, hanya Pulau Sipora yang sudah bisa terhubung dengan layanan internet. Itupun, masih banyak kawasan blank spot-nya.

Hal ini jadi salah satu pembahasan yang menjadi perhatian Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), saat Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorenbang) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernuran, Selasa (9/3/2021).

Dalam sesi rapat dengan Bupati Kepulauan Mentawai tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menginstruksikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumbar, Jasman untuk menindaklanjuti persoalan jaringan internet di Mentawai, ini.

Sebelumnya, dalam sesi diskusi, Jasman mengutarakan kondisi sarana dan prasarana telekomunikasi untuk Kepulauan Mentawai. Menurut Jasman, jaringan internet di Sipora sebagai satu-satunya pulau yang mendapatkan layanan internet, pun belum optimal. 

Meskipun ada rencana pembangunan fiber optic bawah laut oleh salah satu provider, namun belum ada kepastian kapan akan selesai.

"Maka dari itu, sesuai dengan regulasi terbaru pembangunan tower telekomunikasi, sudah langsung dari kabupaten kota ke kementerian terkait, kita dari provinsi siap memfasilitasi," ujar Jasman.(MMC)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas soal pemantapan transformasi Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan saat menyambangi Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Sigit mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Kompolnas, pihaknya menyampaikan soal program-program yang saat ini sedang berjalan dan dilakukan di masa mendatang bersama dengan Kompolnas. 

Menurut Sigit, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara. 

"Baik sisi organisasi, performance secara personal dan kegiatan-kegiatan operasional yang kami lakukan tuangkan dalam empat kegiatan transformasi yqng sudah kami canangkan, transformasi menuju Polri yang Presisi," kata Sigit di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).

Mantan Kabareskrim itu berharap, Polri dan Kompolnas kedepannya akan meningkatkan sinergitas yang lebih kuat. Selain itu, Sigit memastikan, pihaknya membuka ruang untuk diberikan masukan oleh lembaga pengawas kepolisian tersebut. 

"Kami selalu terbuka untuk mendapatkan masukan koreksi serta memberikan ruang terhadap peran Kompolnas di dalam perbaikan institusi Polri," ujar Sigit. 

Kesempatan yang sama, Ketua Kompolnas Mahfud MD menjelaskan, pihaknya sepakat untuk sama-sama membangun Polri menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional kedepannya dengan gagasan Presisi tersebut.

"Dan kami tadi mencoba menterjemahkan Presisi yang dikemukakan oleh Pak Listyo Sigit itu terjemahannya ke dalam kegiatan operasional apa, kelembagaan apa, itu kami jelaskan semuanya," ujar Mahfud.

Lalu, Mahfud menyebut pertemuan tadi juga membahas soal kasus yang menjadi perhatian masyarakat, misalnya Narkoba. Menurutnya, barang sitaan yang seharusnya aman jangan sampai barang sitaan tiba-tiba terjual.

"Itu semua sudah dibicarakan. Terus kelengkapan Polres dan Polsek dan sebagainya yang masih kosong tadi banyak dibicarakan. Tapi intinya kami membangun Polri masa depan yang lebih humanis , konstruktif sebagai terjemahan dari Presisi," tutup Mahfud. (bhps)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menerima kunjungan rombongan BPK-RI Perwakilan Sumbar di kediaman resmi Wali Kota Padang, Selasa pagi (9/3/2021).

Rombongan yang dipimpin Cahyadi Anjar Nugraha selaku Pengendali Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun anggaran (TA) 2020 itu, diketahui bertemu Plt Wali Kota dan jajaran dalam rangka menindak lanjuti LKPD Pemko Padang TA 2020 yang baru-baru ini diserahkan Plt Wali Kota Padang secara resmi kepada BPK-RI Perwakilan Sumbar. Sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan dan per Undang-undangan, selama 60 hari pasca diserahkannya LKPD, BPK pun harus menyelesaikan audit terhadap LKPD dimaksud.

Cahyadi mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan audit terhitung Rabu (10/3/2021). Pemeriksaan sekaitan LKPD yang sudah diserahkan  kepada BPK.

"Maka itu, sebelum memulai pemeriksaan kita terlebih dahulu meminta izin dan rekomendasi dari Bapak Plt Wali Kota Padang. Pemeriksaaan yang dilakukan secara umum adalah untuk memeriksa apakah LKPD yang dilaporkan Pemko Padang sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Begitu juga penggunaan dananya apakah sudah sesuai dengan aturan yg berlaku. Kita berharap, Pemko Padang dapat mendukung pelaksanaan audit yang kita lakukan," terangnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI Perwakilan Sumbar yang akan melakukan audit terhadap LKPD Pemko Padang TA 2020.

Ia pun berharap dan mengimbau kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para aparatur pengelola keuangan di jajaran Pemko Padang, untuk menyiapkan semua bentuk dokumen pertanggungjawaban yang diminta dalam rangka mendukung pelaksanaan audit yang dilakukan oleh tim audit BPK-RI Perwakilan Sumbar. 

"Besar harapan kita semoga pelaksanaan audit oleh BPK-RI Perwakilan Sumbar tersebut berjalan dengan lancar dan sukses," harapnya.

Plt Wako pun berharap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemko Padang TA 2020 tersebut, Kota Padang kembali meraih dan mempertahankan prediket Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Dimana alhamdulillah, dari beberapa tahun terakhir Kota Padang telah 7 kali menerimanya dengan 6 kali diraih secara berturut-turut. Semoga kita mampu mempertahankannya. Karena memang, kita ingin menjadikan Pemko Padang ini sebagai pemerintah daerah yang baik (good governance), transparan dan akuntabel tentunya," ujar Hendri mengakhiri.

Dalam kesempatan itu juga hadir mendampingi Plt Wako yakni Kepala Inspektorat Andri Yulika dan Kepala BPKAD Budi Payan.(David)