Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Padang Endrizal, membuka kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Hotel Axana, Selasa (23/03/2021).

Endrizal menjelaskan, kondisi perempuan secara umum  dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal. Dalam Gender Development index (GDI) dan Gender Empowerment Measurment (GEM) menunjukan masih ada kesenjangan gender antara perempuan dan laki--laki. Dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal, fakta inilah yang membuat perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah dan pemberdayaan kaum perempuan semakin serius, tujuannya agar tercapai  kesetaraan dan keadilan gender.

Lebih lanjut di katakan Endrizal, langkah strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender, yang telah menjadi kebijakan pemerintah. Sedangkan untuk lingkup daerah dipertegas dengan  peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah fokus kepada Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender ( PPRG). 

"Pengarusutamaan gender diharapkan mampu mentransformasikan satu keadaan tidak setara antara perempuan dan laki-laki di dalam hak-haknya. Di dalam kondisi sosialpun harus setara, serta terpenuhinya kebutuhan strategis gender," tutur Endrizal.

"Kegiatan pengarusutamaan gender di Kota Padang diarahkan untuk mendukung suksesnya nawacita dari Presiden mengakhiri penghapusan kekerasan  terhadap perempuan dan anak,serta penghapusan tindak pidana perdagangan orang dan mengakhiri kemiskinan, serta ketertinggalan dalam politik," jelasnya lagi.

"Pada kesempatan ini diharapkan kepada seluruh Kepala OPD untuk membuat perencanaan dan penganggaran dan kegiatan yang benar-benar berpihak kepada seluruh masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kualitas Perempuan dan Data-data Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang (DP3APPKB) Wirdanis dalam laporannya mengatakan, tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman pentingnya pengarusutamaan gender dalam program pembangunan di Kota Padang dan memberi pemahaman tentang model perencanaan berbasis kinerja.

"Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata," ujar Wirdanis.

Sehubungan dengan itu, Kota Padang mengadakan sosialisasi Pengarusutamaan Gender dengan mengangkat isu prioritas pentingnya perspektif gender dalam perencanaan program di lingkungan Pemerintah Kota Padang, diikuti sebanyak 130 orang peserta dan mengikuti protokol kesehatan covid-19," tutupnya. (Zal)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 dan Sespimen Dikreg ke-61 tahun 2021. 

Mantan Kabareskrim Polri ini juga meminta seluruh peserta didik memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada secara optimal. 

Hal ini penting, guna mengembangkan potensi kepemimpinan tingkat tinggi dan menengah, sehingga seluruh peserta didik memiliki konsep strategis yang unggul dalam mengelola organisasi. 

“Bangun jaringan komunikasi dan kerja sama yang solid antar peserta didik sebagai bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas kedepan serta mewujudkan kemajuan institusi Polri,” kata Sigit Prabowo dalam arahanya, Selasa (23/3/2021). 

Kapolri juga berharap agar seluruh peserta didik memaknai proses pendidikan sebagai media pengembangan diri dalam membentuk kepribadian pemimpin yang kuat, jujur, dan visioner serta mampu menjadi role model pimpinan Polri yang akan datang.

Pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 tahun 2021 ini diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari 117 anggota Polri dan 33 peserta didik tamu dari instansi lain seperti TNI, Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. Peserta Sespimti ini bertambah dari kuota awal 90 peserta. 

Sementara Sespimen Polri Dikreg ke-61 tahun 2021 sebanyak 270 orang yang terdiri 248 peserta dari Polri dan 22 orang peserta tamu dari TNI.

Tidak hanya menekankan kepada peserta didik, Kapolri juga memberikan arahan dan pesan kepada Kalemdiklat dan tenaga pendidik agar dapat memberikan keteladanan kepada peserta didik lantaran hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab moril seorang pendidik. 

Ia juga meminta agar tenaga pendidik meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan menuju pendidikan Polri yang berkelas dunia (World Class Standard)

“Optimalkan proses transfer of knowledge dan transfer of value guna memperkaya peserta didik dengan ilmu pengetahuan, wawasan, moral, dan karakter yang unggul,” tutupnya.

 (bhps)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap 1. Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung  Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin yang turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum. 

Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.

Etle nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jnderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara. 

“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunga menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle. Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

“Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolsiian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri. 

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda. Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

“Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya. Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.

“Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua. Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

“Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret. Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

*Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” lanjut dia.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya

2. Polda Jawa Barat

3. Polda Jawa Tengah 

4. Polda Jawa Timur

5. Polda Jambi

6. Polda Sumatera Utara

7. Polda Riau

8. Polda Banten

9. Polda D.I.Y

10. Polda Lampung

11. Polda Sulawesi Selatan

12. Polda Sumatera Barat.

(bhps)