Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Jajaran Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) di Polda Sumbar hari ini mengadakan rapat koordinasi (rakor), Kamis (8/4) di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Polda Sumbar. 

Rakor tersebut dibuka oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, dengan dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, serta peserta rakor yakni Kabag Ops, Kasat Samapta dan personel Pamobvit sejajaran Polda Sumbar. 

Kapolda Sumbar mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan momen yang sangat penting dan strategis karena dilaksanakan sebagai upaya polda sumbar dan jajaran menuju personil Pamobvit yang Presisi dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakkan hukum.

Pada tahun 2021 ini fungsi Pamobvit Polda Sumbar menggelar rakernis dengan tema: ”Mewujudkan Rasa Aman dan Tata Kehidupan Sosial yang Tertib, Nyaman dalam Penanganan Paripurna Pandemi Covid 19 Untuk Mencapai Polri yang Presisi".

"Latar belakang pengambilan tema ini adalah berdasarkan keberadaan fungsi Pamobvit sebagai pengemban tugas pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan parawisata, pengamanan VIP serta audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya di wilayah Sumbar," ujarnya. 

Untuk mewujudkannya kata Kapolda, diperlukan kerjakeras, inovasi, terobosan kreatif, dedikasi, motivasi serta komitmen segenap anggota fungsi pamobvit sesuai dengan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing -masingmulai dari tingkat Polda sampai tingkat Polres/Ta.

"Kita yakin dan percaya bahwa tantangan sebesar dan seberat apapun akan dapat kita laksanakan dan kerjakan dengan baik, apabila berkomitmen serta memahami secara benar tentang tugas pokok, fungsi dan peranan kita masing-masing dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat," katanya.

Untuk itu lanjutnya, fungsi Pamobvit perlu meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan publik bidang samapta melalui upaya preemtif dan preventif, dengan memberikan pelayanan prima fungsi Pamobvit.

"Melalui patroli, pengawalan dan pengamanan obvit/obvitnas yang bertujuan mencegah potensi kerawanan kamtibmas / kriminalitas, dan permasalahan yang ada di lingkungan objek vital di wilayah Sumatera Barat," ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan beberapa penekanan kepada peserta rakernis, antara lain:

1. Tingkatkan iman dan taqwa terhadap ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan kepolisian yang kita laksanakan sehingga dapat bernilai ibadah.

2. Ikuti setiap rangkaian kegiatan rapat ini dengan serius dan sungguh-sungguh, simak dengan baik setiap arahan dan pembekalan dari para narasumber serta gunakan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pamobvit dan obvitnas.

3. Implementasikan tupoksi pamobvit dengan sebaik-baiknya sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat terutama yang berhubungan dengan objek vital dan parawisata.(bhps)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Tiga Kantor Kementerian Agama kabupaten / kota se Sumatera Barat, Rabu (7/4) menerima piagam penghargaan dari Kepala Kanwil, Hendri, atas capain (target) realisasi anggaran di triwulan I tahun 2021. Penyerahan piagam dari kepala Kanwil itu, dilaksanakan dalam rapat evaluasi anggaran triwulan I Kementerian Agama se Sumatera Barat.

Rapat yang dipandu Kabag Tata Usaha, Irwan, dilaksanakan di aula Amal Bakti I Kanwil, Padang, diikuti 19 orang kepala kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota, empat orang Pembimbing Masyarakat (Pembimas) agama Katolik, Budha, Kristen, dan agama Hindu, empat orang kepala bidang (Kabid), unsur perencana dan pengelola keuangan Kanwil.

Tiga Kantor Kementerian Agama se Sumatera Barat yang menerima piagam peghargaan dari kepala Kanwil, berikut presentase atas realsiasi anggaran di triwulan I tahun 2021 adalah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, sebagai terbaik pertama dengan realisasi anggarannya mencapai 24,96 persen.

Terbaik kedua, diraih Kantor Kemeterian Agama Kota Padangpanjang, dengan angka realisasi anggaran yang terlaksana mencapai 23,27 persen. Sebagai peraih terbaik tiga, dipegang Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, dengan realisasi anggaran yang diraih di triwulan I tahun 2021 mencapai 22,55 persen.

“Diberikannya piagam penghargaan kepada tiga kantor Kementerian Agama yang melebih angka target realisasi di triwulan I tahun anggaran 2021, merupakan motivasi agar setiap kantor kabupaten / kota terus berpacu, dalam hal realisasi anggaran”, kata Hendri, usai menyerahkan piagam kepada kantor di tiga daerah itu .

Berdasarkan target realisasi anggaran yang akan dicapai pada triwulan I di tahun anggaran 2021 ini minimal 20 persen, untuk triwulan II minimal 55 persen, triwulan III 85 persen, dan untuk triwulan IV target realisasi anggaran yang dapat dicapai sebanya 95 persen. Jika ada Satker tidak bisa mencapai target realisasi anggaran, berarti Satker yang menangani tidak pandai menatakelola keuangan yang ada di institusinya.

Untuk itu, tambah kepala Kanwil lagi, kelolalah keuangan Negara yang ada di setiap satuan kerja (Satker) Kementerian Agama di Sumatera Barat, apakah tingkat Kantor Kementrian Agama atau madrasah negeri secara maksimal, sehingga di setiap melaksanakan rapat evaluasi realisasi anggaran, setiap Satker akan mengalami peningkatan terhadap capaian anggaran. (zar/*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA  - 27 penghulu hasil uji kompetensi inpasing Tahun 2020 resmi dilantik Kakanwil H. Hendri, S. Ag, M.Pd di Aula AB 1 Kanwil Kemenag Sumbar, Rabu (07/04) petang sekitar pukul 17.10 WIB. Pelantikan ini menurut Hendri sebagai berkah bagi Kanwil Kemenag Sumbar untuk mengisi kekosongan kebutuhan penghulu.

Menariknya, lanjut Hendri, para penghulu yang lulus, terutama untuk kab. Dharmasraya dan Padang Pariaman. Penghulunya hanya 1 orang per Kecamatan tapi mampu sekaligus merangkap sebagai Kepala KUA.

"Data penghulu sampai hari ini terutama kebutuhan penghulu di Indonesia 17. 289. Sementara penghulu yang ada tercatat baru 8.336 orang. Artinya baru terpenuhi penghulu di Indonesia 48,21%,” ujarnya. 

Ia mengingatkan untuk Sumbar sendiri, kebutuhan penghulu sebelum dilantik sebanyak 294 orang dari 443 kebutuhan penghulu di Sumbar. Artinya, pemenuhan kebutuhan penghulu di Sumbar sudah mencapai prosentase 66,36%.

“Maka kita bersyukur dengan dilantiknya bapak bapak hari ini, sebagai penghulu sebanyak 31 orang melalui inpassing,” ungkap Hendri.

Hendri mengurai rincian dari total 31 orang penghulu tersebut. Dari golongan III terdiri dari penghulu ahli pertama dan ahli madya 27 orang. Sedangkan golongan IV, penghulu ahli madya sebanyak 4 orang, kendati saat ini masih menunggu dari Biro Kepegawaian Sekjen Kemenag RI. 

Dengan demikian jika SK totalnya sudah keluar, maka penghulu fungsional sumbar mungkin 325 orang.

"Maknanya dari yang dibutuhkan 443 orang, maka capaian Sumbar telah melebihi angka nasional yaitu 73,36%” urainya.

Hendri stop penghulu hari ini adalah jabatan yang sangat strategis sekaligus memiliki peran yang luar biasa. 

Menurutnya hal itu berdasarkan Permenpan RB nomor. 9 Tahun 2019. Diimana penghulu sebagai bilik pelayan, bimbingan nikah atau rujuk, dan bimbingan masyarakat Islam.

“Tusi seorang penghulu berdasarkan Permenpan RB nomor. 9 Tahun 2019 nomor PMA 34 pernyataan bahwa bukan hanya sekedar menikahkan dan rujuk. Tapi juga memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Penghulu juga memberikan bimbingan dan pelayanan tamu sidang dan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah. Bimbingan dan pengarahan agama Islam. Zakat dan wakaf, manasik haji yang benar ”tambahnya.

Hendri mengatakan baik buruknya wajah kemenag ada pada penghulu. Penghulu mesti punya etos kerja yang bagus dalam melayani. 

Tak bosan-bosan ia mengingatkan 5 S dalam pelayanan yang mesti dilaksanakan ASN. "Sapa, salam, senyum, sopan dan santun."

Ia menyinggung amanat Menag RI Gus Yaqut yang menyatakan sistem KUA menjadi sentral yang kredibel dan berkualitas. Maka KUA diharapkannya mampu mengembangkan ekononi umat dengan memaksimalkan wakaf dan zakat. Penghulu juga bertanggung jawab menyukseskan moderasi beragama selain menjadi konsultan agama, rujukan dan laboratorium penyelesaian masalah keagamaan. 

Selamat dan bengkel ini bukan terintegrasi PNS tapi taruhannya dunia dan akhirat. Masa depan umat di tangan penghulu ”tandasnya. (Vr/*)