Mediaportalanda

SIAK - MEDIAPORTALANDA - Bupati Siak Alfedri berharap PT Bumi Siak Pusako tidak hanya sebagai BUMD yang menghasilkan keuntungan, namun kita mendorongnya menjadi agen pembangunan dimasa mendatang.

Untuk itu BUMD PT BSP harus mampu memiliki tata kelola perusahaan yang baik.  Dengan melewati Assesment berupa Audit, Reviu dan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Riau. 

Dijelaskannya, dari hasil penilaian yang di lakukan BPKP Provinsi Riau, rincian capaian skornya, dengan kategori predikat cukup di angka 66,52.

"Tadi kita lihat nilainya sudah cukup baik, angka yang di peroleh 66,52 kalau nilai ujian, ini dinyatakan lulus lah. Namun ini menjadi catatan dan pedoman bagi kami semua, mulai pemegang saham, komisaris, direksi, direktur dan jajarannya. Agar bagaimana kedepan kami mendorong perusahaan melaksanakan kegiatan dengan baik, kinerja yang baik dan performa juga baik"harapnya.

Direktur PT Bumi Siak Pusako Iskandar mengatakan PT BSP sudah menerapkan Good Corporate Govemance (GCG) tiga tahun lalu, untuk melihat kinerja perusahaan apakah kurang baik atau semakin baik.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan GCG dengan Siak. Jika terdapat kekurangan kami siap melakukan perbaikan", ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman mengatakan bagaimana kita mengawal pembanggunan di Riau ini, kita mendorong bagaimana BUMD yang ada di Riau mampu menjadi agen pembanggunan sesuai fungsinya.

"Kita mendorong BUMD untuk maju, namun tata kelolanya tidak kita benahi itu sama dengan bohong"tegasnya.

Salah satu tugas BPKP yang di amanahkan dalam Perpres no 192 tahun 2014  mengaudit, reviu, mengevaluasi serta memberikan konsultasi terkait Manajemen Resiko, Pengendalian internal dan tata kelola instansi atau badan usaha.

"Saya sangat apresiasi, PT BSP bersedia dan memiliki niat untuk di evaluasi, dari nilainya lumayan baik. Jangan kita banding dengan BUMN yang nilainya tinggi", terangnya.

Penilaian paling penting adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) yang belum dimiliki yang harus memiliki pedoman audit, dan ini harus kita benahi SPI ini sama hal nya dengan polisi yang mengawasi secara internal perusahaan, ungkapnya.

Hadir dalam acara itu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Kepala Biro Otonomi, Perwakilan Pemegang Saham tiga pemegang Saham Mayoritas yaitu Siak, Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru yang di wakili Asisten dua, Direktur PT BSP dan manajemen.

(i.wrw)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Propam Polri untuk menindak tegas seluruh personel kepolisian yang masih terjerat dalam kasus Narkoba. 

"Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Sigit dalam sambutannya. 

Menurut Sigit, sebagai personel kepolisian tugas pokoknya sudah jelas, memberantas, memberangus dan menangkap bandar narkoba di Indonesia. Bukan malah sebaliknya, polisi malah terjerumus masalah itu.

"Karena saya pikir kami sebagai penegak hukum yang bertugas melakukan penangkapan, pemberantasan terhadap hal seperti itu. Tapi disitu rekan-rekan juga di dalamnya yang beginian selesaikan dengan cepat," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Saat ini, Sigit menyebut, sudah banyak perubahan sikap maupun perilaku dari aparat kepolisian di lapangan. Terutama personel yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Saya melihat di lapangan banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan oleh anggota, 

saya melihat bagaiamana rekan-rekan bekerja kerja hadir pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran dari kepolisian pada saat siang, pada saat banjir, pada saat hujan," ujar Sigit.

Oleh sebab itu, Sigit menekankan, oknum-oknum kepolisian yang terlibat narkoba ataupun terjerat pidana lainnya justru akan merusak citra Polri yang saat ini terus membangun kepercayaan publik lebih tinggi lagi.

"Oleh karena itu jangan hanya gara-gara satu dua orang oknum yang melakukan pelanggaran maka 100 anggota yang sudah bersusah payah itu kemudian hilang. Ibarat hanya gara-gara nila setitik maka rusak susu sebelanga, hal seperti itu ke depan harus diperbaiki," tutup Sigit. (bhps)

PADANG – MEDIAPORTALANDA - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menceritakan hasil pengungkapan kasus dalam Operasi Jaran Singgalang yang digelar jajaran polres yang ada di wilayah hukumnya.

Operasi jaran singgalang digelar pada 1 hingga 14 Maret 2021 di seluruh jajaran Polres, dalam operasi ini sebanyak 45 kasus diungkap, terang Satake.

Adapun tersangka yang ditangkap sebanyak 43 orang dengan jumlah barang bukti satu unit roda empat dan 65 unit sepeda motor.

Menurutnya hasil pengungkapan terbanyak dilakukan oleh jajaran Polresta Padang dengan rincian 12 kasus 14 tersangka. Dengan barang bukti satu mobil dan 22 sepeda motor.

Kita menghimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan silakan untuk menghubungi polres terdekat guna mengecek kendaraannya, tuturnya. (Ar)