Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Hari kedua di bulan suci Ramadhan 1442 H bertempat di Masjid Mambaul Ikhlas, Rabu (14/04) selepas Sholat Zuhur berjamaah ,  Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar H Hendri  memberikan tausiyah singkat tentang  kemuliaan berpuasa di bulan Ramadahan.

Didepan ASN Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar, H Hendri menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki keutamaan yang tinggi dan hanya bisa dilakukan oleh orang beriman.

Dalam penjelasannya, Kaknwil menjelaskan puasa tidak hanya mengandung perintah namun juga mengandung banyak kemuliaannya.

"Diawal ayat tentang perintah puasa, Allah memanggil orang beriman untuk mengerjakan puasa yang bermakna puasa itu bernilai tinggi dan hanya sanggup dikerjakan oleh orang beriman", pungkasnya.

Banyak kemuliaan yang didapatkan melalui ibadah puasa, diantaranya kata Kakanwil meninggikan derajat. " Di bulan Ramadhan setiap orang beriman mempunyai keutamaan yang diberikan Allah SWT, diantaranya pintu Syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu maka di bulan Ramadhan peluang besar untuk mudah mendekatkan diri kepada Allah SWT", terang H Hendri.

Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar pada bulan Ramadhan tahun ini, kata H Hendri telah mendesain 12 program untuk memperbanyak ketaatan ASN kepada Allah SWT.

" ada 12 misi Ramadhan yang telah diprogramkan diantaranya dimulai dengan tadarus satu hari satu Juz secara online dan tadarus offline yang diselenggarakan di Masjid Mambaul Islam dan ini sebagai upaya untuk memasuki syurga yang sudah terbuka", jelasnya.

Sebelumnya saat Diawal ceramah, tampak Kakanwil mencoba menguji dan memberikan hadiah dengan meminta salah seorang ASN yang bisa menyebutkan hadist yang menjadi dasar  ibadah puasa dan merupakan salah satu rukun Islam,  tampak salah seorang penyuluh agama Islam H Agus menyebutkan hadist beserta artinya. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan aplikasi SINAR (SIM Presisi Nasional). Kehadiran aplikasi SIM online ini perwujudan dari  janjinya saat fit and proper test dengan melaksanakan transformasi Presisi yakni kelembagaan, operasional, pelayanan publik dan pengawasan.

"Polri harus mengikuti strategi perkembagan teknologi dan adanya pandemi COVID-19," kata Sigit di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 13 April 2021.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, dengan kehadiran SIM online ini dapat memberikan pelayanan kepolisian yang humanis dan menghindari kontak antara petugas dan masyarakat untuk menghilangkan penyalahgunaan wewenang.

"Sudah saatnya Polri menampilkan polisi lalu lintas (polantas) yang berwibawa dan disegani masyarakat tanpa menggunakan senjata," katanya.

Ia pun mengapresiasi jajaran Korlantas Polri yang sekali lagi membuktikan penerapan teknologi dalam pelayanan masyarakat setelah adanya ETLE.

"Hari ini Korlantas membuktikan lagi setelah ETLE, kemudian mampu merubah pelayanan kepolisian yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, dan hari ini pelayanan SIM yang bisa diakses dari rumah dan dimana saja," katanya.

Dengan kehadiran SIM online, mantan Kapolda Banten ini menyebut masyarakat yang membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM bisa dilakukan dari rumah. Ke depan, ia berharap permohonan SIM baru dan perpanjangan STNK juga bisa mengggunakan aplikasi.

"Cukup dari rumah pelayannan perpanjangan SIM bisa dilakukan dengan menggandeng kantor pos untuk melakukan delivery (pengiriman)," katanya.

Korlantas sendiri P menggandeng BNI dalam kemudahan pelayanan pembayaran PNBP SIM secara online, melalui Virtual Account (VA) dan PT Pos Indonesia untuk layanan pengiriman SIM hingga ke tempat tinggal pemohon . 

Adapun kerja sama tersebut merupakan salah satu komitmen BNI untuk memberikan layanan terbaik  kepada masyarakat, terutama dalam penerapan layanan secara digital yang secara konsisten digaungkan BNI. 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNI menyambut baik peluncuran SINAR ini sebagai upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat, implementasi digitalisasi dilingkungan Polri. Di sisi lain inovasi ini turut mendukung upaya Pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan melalui layanan perpanjangan SIM dari rumah saja.

BNI siap dengan solusi layanan digital untuk pembayaran SIM tersebut, dimana pemohon SIM akan mendapatkan Virtual Account (VA) BNI sebagai sarana melakukan pembayaran PNBP SIM. 

"Untuk memudahkan masyarakat, Pembayaran PNBP tersebut bisa dilakukan melalui bank manapun termasuk melalui e-channel BNI seperti ATM, BNI Mobile Banking serta juga melalui seluruh kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia," tutup Royke. (bhps)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mendukung Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti untuk dipertimbangkan menjadi salah satu kandidat yang menjabat sebagai Menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pengajuan tersebut dilontarkan usai DPR RI menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga menjadi Kemendikbudristek melaui rapat paripurna.

Menurutnya hal ini bisa dilakukan, jika Presiden Jokowi merencanakan untuk merombak (reshuffle) kabinet.

“Waktu itu kan diproyeksikan menjadi calon Wakil Menteri Pendidikan tetapi kan batal, konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan, sebab dari NU Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama,” tutur Qodari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/4/2021).

Postur Kementerian sendiri, menurut Qodari menjadi proporsional, secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).

“Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof. Abdul Mu’ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk NU jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya,” jelasnya.

Ditambah Qodari, Muhammadiyah akan mendukung bila Abdul Mu’ti diangkat jadi menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet pada Januari 2021 kemarin.

“Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof. Abdul Mu’ti jadi Mendikbudristek,” ungkap Qodari.

Abdul Mu’ti yang juga Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu merupakan sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran. Hal itu, menurutnya Qodari tentunya relevan di tengah suburnya paham radikal, jadi sudah saatnya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyemaian pemikiran toleran melawan radikalisme.

“Pendidikan jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof. Abdul Mu’ti Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof. Abdul Mu’ti menggambarkan pemikiran Islamnya yang moderat dan toleran.” Jelasnya.

Kementerian Pendidikan menurut Qodari sudah saatnya dikembalikan kepada Muhammadiyah yang telah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih banyak lagi sebagaimana data bulan Agustus 2020.

“Itu cocok untuk Muhamadiyah karena Muhammadiyah itu punya Pendidikan Dasar dan Menengah, punya Pendidikan Tinggi, jadi punya skill soal Pendidikan Tinggi,” imbuh Qodari.

Penggabungan kedua institusi itu juga dianggap wajar karena masih satu rumpun demi mengoptimalkan kinerja Kementerian di masa mendatang.

“Saya melihatnya wajar dan buat saya pribadi melihat baik-baik, Kementerian ini digabungkan karena Mendikbud itu mengurusi Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian Ristek Dikti itu pengaturan Pendidikan Tinggi. Kita tahu Pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan di mana Pendidikan Menengah itu selanjutnya Pendidikan Tinggi, ”pungkasnya.[-]